DPRD Jabar minta Ridwan Kamil kaji matang peralihan pengelolaan SMA

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Kesimpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya meminta agar Gubernur Ridwan Kamil untuk mengkaji secara matang sebelum menyetujui peralihan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah kota/kabupaten.

"Kesimpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun," ungkap pria yang akrab disapa AW itu di Bogor, Selasa.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu mengakui bahwa mengelola SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih untuk menanganinya.

"Saya sangat bisa memahami, tangan Kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawurannya. Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk," ujarnya.

Baca juga: DPRD Bogor siap dukung Gubernur soal pengelolaan SMA ke kabupaten/kota

AW menyebutkan, Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.

Kemudian, kata dia, Ridwan Kamil melakukan sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

"Tapi itu malah menjadi blunder. Karena kepseknya (di sekolah) jadi bulan-bulanan para orang tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai," ungkap Pengurus Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat ini.

Ia mengingatkan Ridwan Kamil agar bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah ke Pemprov Jabar.

Baca juga: Ini Alasan SMAN 10 Bekasi Tampung Siswanya Di Sekolah Terbuka

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023, menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.