"Pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, yang saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk non pertanian dan usaha menetap," ujar Teten Masduki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selanjutnya yang kedua, katanya lagi, pembangunan rumah produksi bersama menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang semula akses pada teknologi modernnya rendah.
Baca juga: Kemenkop sahkan pendirian koperasi pertama di Indonesia bagi penyandang disabilitas
Baca juga: Kemenkop UKM: 30 persen pemanfaatan infrastruktur publik untuk UMKM 2022 telah terpenuhi
Baca juga: Kemenkop sahkan pendirian koperasi pertama di Indonesia bagi penyandang disabilitas
Baca juga: Kemenkop UKM: 30 persen pemanfaatan infrastruktur publik untuk UMKM 2022 telah terpenuhi
Program prioritas ketiga terkait dengan pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 kementerian/lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022.
Adapun pada praktiknya, program ini dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Ketua komite dipegang oleh Kemenkop UKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kemendagri.
Target program ini adalah menaikkan persentase kewirausahaan, yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah entrepreneur minimum 4 persen dari total jumlah penduduk.
Adapun pada praktiknya, program ini dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Ketua komite dipegang oleh Kemenkop UKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf, dan Kemendagri.
Target program ini adalah menaikkan persentase kewirausahaan, yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju dengan jumlah entrepreneur minimum 4 persen dari total jumlah penduduk.
Kemudian, program keempat, yang tak kalah penting adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi.
Kelima menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian. Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dilakukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi.
Terakhir adalah implementasi pusat layanan usaha terpadu (PLUT) sebagai center of excellent, yakni pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata dan telah dibangun 13 unit baru serta revitalisasi sebanyak 7 unit.
“Kehadiran PLUT penting bukan saja untuk pendampingan, kurasi, showcasing, tapi juga program digitalisasi,” kata Teten Masduki pula.
