Wiranto Antara Tentara Dan Politisi Profesional

Jakarta (Antara Megapolian) - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengganti Luhut Binsar Pandjaitan dalam "reshuffle" atau perombakan kabinet Kerja yang kedua.

"Saya mengenalnya sebagai 'politisi profesional', sudah teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai penugasan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta, Rabu, saat memperkenalkan Wiranto usai Presiden mengumumkan perubahan jajaran menterinya.

Pengalaman Wiranto di kancah politik nasional cukup panjang. Mantan ajudan Presiden Soeharto ini dikenal memegang peran penting saat masa transisi dari orde baru memasuki era reformasi.

Sejumlah jabatan dalam karir militernya antara lain menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1993, Panglima Kodam Jaya 1994, Pangkostrad 1996 sebelum kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 1997 dan akhirnya menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada 1998.

Jabatan Menko Polhukam, bukanlah posisi yang asing bagi pria kelahiran Yogyakarta 4 April 1947 itu. Pada masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, Wiranto juga pernah ditunjuk menempati posisi tersebut sejak 26 Oktober 1999 hingga 15 Februari 2000.

Pascareformasi, Wiranto kemudian mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura pada 2006 dan kemudian maju sebagai cawapres dalam pilpres 2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Saat pilpres 2014 yang kemudian dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Hanura, partai pimpinan Wiranto memberikan dukungan pada Jokowi.

Sebelum membesarkan Hanura, Wiranto pernah juga aktif di Partai Golkar bahkan sempat menjadi calon presiden dari partai tersebut pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid.

Dengan pengalaman sebagai militer dan politisi yang dimiliki oleh Wiranto, maka tak heran Presiden memilihnya sebagai Menko Polhukam.

Saat menyampaikan perubahan keanggotaan kabinet, Presiden Jokowi, mengatakan kabinet harus bekerja secara maksimal.

"Saya selalu ingin maksimal bekerja lebih cepat, efektif, tim solid sehingga hasilnya nyata dalam waktu secepatnya, berdasarkan itu saya dan wapres melakukan perombakan kabinet kedua," paparnya.

Presiden juga mengatakan dalam dua tahun pemerintahannya menghadapi tantangan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

"Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya, harus perkuat ekonomi nasional menghadapi tantangan ekonomi global yang melambat dan penuh kompetisi," tuturnya.

Bagi Wiranto sendiri, setelah pelantikannya sebagai Menko Polhukam Rabu siang, sejumlah permasalahan harus segera ditangani.

Selain pilkada serentak pada Februari 2017, juga permasalahan penculikan WNI di Filipina dan juga masalah di bidang hukum dan politik lainnya. (Ant).