Bekasi, 11/7 (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Sardi Efendi menilai penundaan pengumuman penerimaan siswa baru jalur bina lingkungan di wilayah setempat akan meresahkan warga.
"Secara aturan mainnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur tersebut diumumkan hari ini dan Dinas Pendidikan tidak ada alasan melakukan penundaan," ujar politikus PKS itu di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, penundaan pengumuman calon siswa bina lingkungan di seluruh SMA negeri setempat akan meresahkan masyarakat, khususnya keluarga calon siswa dan tahapan penerimaan sekolah.
"Sekolah pasti memiliki agenda penerimaan seperti daftar ulang dan penyelenggaraan orientasi siswa di sekolah. Penundaan yang tidak jelas alasannya ini akan merusak agenda sekolah yang ada," katanya.
Menurut dia, kepala sekolah sebagai ketua PPDB tingkat sekolah adalah pihak yang pertama kali dirugikan akibat penundaan pengumuman tersebut sebab mereka adalah penanggung jawab ujung tombak dari program tersebut.
"Apalagi, kepala sekolah ini tidak tahu apa alasan sebenarnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengumuman tersebut," katanya.
Dikatakan Sardi, sejumlah opini negatif di tengah masyarakat akan segera muncul bila pemerintah tidak segera mempublikasikan alasan mereka menunda pengumuman itu.
"Jalur bina lingkungan ini secara aturannya akan sangat membantu warga yang berdomisili di dekat sekolah untuk diterima sebagai siswa dengan kriteria pertimbangan jarak. Akan tetapi, program ini juga rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya," ujarnya.
Sementara itu, ANTARA mendapat pengakuan seorang warga yang membayar uang Rp15 juta kepada salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi supaya anaknya bisa diterima di sekolah negeri.
Menurut narasumber yang enggan dipublikasikan identitasya itu, besaran uang yang harus disetor akan disesuaikan dengan kualitas sekolah negeri yang dituju.
"Tarifnya berbeda di tiap sekolah. Yang paling `ecek-ecek`, cukup Rp3 juta. Akan tetapi, yang paling bagus bisa sampai Rp17 juta. Kalau sudah setor uang, anak kita dijamin masuk sekolah yang dimau," katanya.
Cara tersebut berhasil dibuktikannya tahun lalu. Tahun ini, dia kembali mencoba untuk memperantarai anak temannya yang akan masuk sebuah SMA negeri di Kota Bekasi. Ia kembali menghubungi anggota DPRD Kota Bekasi kenalannya tersebut.
"Dia (anggota DPRD) sudah menjamin, tapi teman saya tetap belum lega kalau belum lihat pengumumannya terpampang di sekolah. Tahunya pengumumannya ditunda. Kata teman saya (anggota DPRD) penundaan karena dia dapat permintaan tambahan dari orang tua yang anaknya ditolak dari jalur online," ujarnya.
Andi F
DPRD : Penundaan Pengumuman Bina Lingkungan Resahkan Warga
Rabu, 11 Juli 2012 10:24 WIB
dprd-penundaan-pengumuman-bina-lingkungan-resahkan-warga