Digitalisasi layanan penyaluran bansos masih terkendala

Badung (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan penyaluran bantuan sosial atau bansos masih terkendala.

"Digitalisasi di Indonesia, terutama sektor bansos (bantuan sosial), perlu ada usaha lebih keras, karena apa yang kita bayangkan, yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya," katanya dalam satu sesi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin.

Dalam sesi bincang-bincang yang dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Muhadjir secara virtual menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan penyaluran bantuan sosial antara lain ketersediaan infrastruktur pendukung.

Baca juga: Wali Kota Jaya Negara dampingi Presiden Jokowi serahkan bansos

Muhadjir mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada daerah yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi dan informatika memadai.

"Untuk wilayah tertentu, secara geospasial bisa dipetakan, dan sebetulnya tidak disebut pun kira bisa tahu di mana itu," kata dia.

Meski tidak menyebut nama daerah yang belum punya sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai, Muhadjir pada awal paparannya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat masih dilakukan secara tunai lewat Kantor Pos.

"Karena infrastruktur (pendukung layanan) non-tunai belum siap di daerah-daerah ini," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy kunjungi kampung padat penduduk di Kota Bogor

Selain masalah ketersediaan infrastruktur pendukung, Muhadjir menjelaskan, kendala lain yang dihadapi dalam digitalisasi layanan penyaluran bansos yakni tingkat literasi teknologi digital masyarakat yang belum merata.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK: Digitalisasi layanan penyaluran bansos masih terkendala