Jakarta, (Antaranews Bogor) - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai akan memberikan harapan baru bagi politik luar negeri Indonesia yang memiliki orientasi baru, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Orientasi politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi-JK yaitu `million friends and zero enemies`, ini tentu saja sangat berbeda dengan politik luar negeri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, Kepada Wartawan di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemerintahan Jokowi akan meneruskan aktivisme global dan regional melalui diplomasi di berbagai forum multilateral dan ASEAN, seperti telah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama ini.
"Melalui poros maritim dunia, Jokowi-JK akan lebih menegaskan manfaat diplomasi global dan regional dapat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya dalam peningkatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia pemerintahan baru Jokowi diharapkan dapat menjalankan politik luar negeri sebagai alat diplomasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sementara itu, Pengajar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Firman Manan menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar yang akan dihadapi oleh Jokowi adalah mengelola dukungan dari parlemen, hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak memiliki basis dukungan mayoritas di DPR.
"Ada 2 potensi yang dinilainya dimiliki Jokowi yang dapat mengubah kondisi kebuntuan kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif," jelasnya.
Pertama katanya kemampuan komunikasi politik Jokowi untuk mencairkan kebekuan hubungan. Sebagaimana yang telah dilakukannya ketika bertemu dengan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.
"Jokowi dapat mengajak oposisi di parlemen untuk mengembangkan sikap bipartisan dengan mengedepankan kepentingan publik," ujarnya.
Kedua lanjutnya, Jokowi juga dapat secara rutin menyampaikan agenda-agenda kebijakannya kepada publik, atau yang lazim dikenal dengan strategi `going public`. Dukungan publik akan membantu Jokowi untuk mengantisipasi kemungkinan kebuntuan komunikasi dengan parlemen, dimana publik dapat menekan parlemen apabila terdapat upaya menghambat agenda kebijakan oleh oposisi di parlemen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Orientasi politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi-JK yaitu `million friends and zero enemies`, ini tentu saja sangat berbeda dengan politik luar negeri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, Kepada Wartawan di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemerintahan Jokowi akan meneruskan aktivisme global dan regional melalui diplomasi di berbagai forum multilateral dan ASEAN, seperti telah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama ini.
"Melalui poros maritim dunia, Jokowi-JK akan lebih menegaskan manfaat diplomasi global dan regional dapat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya dalam peningkatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia pemerintahan baru Jokowi diharapkan dapat menjalankan politik luar negeri sebagai alat diplomasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sementara itu, Pengajar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Firman Manan menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar yang akan dihadapi oleh Jokowi adalah mengelola dukungan dari parlemen, hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak memiliki basis dukungan mayoritas di DPR.
"Ada 2 potensi yang dinilainya dimiliki Jokowi yang dapat mengubah kondisi kebuntuan kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif," jelasnya.
Pertama katanya kemampuan komunikasi politik Jokowi untuk mencairkan kebekuan hubungan. Sebagaimana yang telah dilakukannya ketika bertemu dengan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.
"Jokowi dapat mengajak oposisi di parlemen untuk mengembangkan sikap bipartisan dengan mengedepankan kepentingan publik," ujarnya.
Kedua lanjutnya, Jokowi juga dapat secara rutin menyampaikan agenda-agenda kebijakannya kepada publik, atau yang lazim dikenal dengan strategi `going public`. Dukungan publik akan membantu Jokowi untuk mengantisipasi kemungkinan kebuntuan komunikasi dengan parlemen, dimana publik dapat menekan parlemen apabila terdapat upaya menghambat agenda kebijakan oleh oposisi di parlemen.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014