Bogor (Antaranews Bogor) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM wilayah Bogor dan KAMMI mendatangi Balai Kota untuk menuntut janji Wali Kota Bogor Bima Arya terkait 100 hari kerjanya.
"Sesuai janjinya saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota yang akan menyelesaikan empat prioritas program pembangunan di Kota Bogor. Kami mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Bogor dan KAMMI menagih janji tersebut di 100 hari kerjanya," ujar Ketua BEM se wilayah Bogor, Kakat Mulyana, Selasa.
Kedatangan mahasiswa diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang langsung melakukan audiensi apa yang ditutut oleh mahasiswa.
Kakat mengatakan, pada saat pelantikan, BEM se Bogor membuat kesepakatan dengan wali kota dan wakil wali kota untuk mampu menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan empat program prioritas di 100 hari kerjanya.
Ia menjelaskan, empat program prioritas tersebut adalah masalah kemacetan, kemiskinan, pedagang kaki lima, dan transportasi umum.
"Hasil kinerja selama 100 hari kerja telah dipaparkan oleh wali kota dan wakil wali kota dalam audiensi yang tadi dilakukan," ujar Kakat.
Menurut Kakat dari pemaparan program-program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya dan Usmar Hariman ada kemajuan.
"Artinya program-program prioritas itu benar-benar dijalankan oleh wali kota dan wakil wali kota. Ada progress yang terlihat, seperti penataan PKL, pemindahan pintu stasiun untuk mengatasi kemacetan dan program-program lainnya," ujar Kakat.
Kakakt mengaku apa yang telah dipaparkan wali kota terkait program kerja selama 100 harinya bisa diterima oleh mahasiswa. Namun, pihaknya akan tetap mengawal penuntasan lima program prioritas pembangunan di Kota Bogor tersebut.
"Kami memberi nilai untuk wali kota saat ini 70," ujar Kakat.
Sementara itu, Kepala Deputi Kebijakan Publik KAMMI Bogor, Arynazzakka menyampaikan puas dengan apa yang disampaikan oleh wali kota.
"Secara umum penyampaian wali kota bisa kita terima. Programnya berjalan, tetapi kita sempat kecewa saat wali kota lupa akan janjinya. KAMMI meminta 99 hari, tetapi wali kota menjawab 99 hari tidak cukup menjadi ukuran untuk melaksanakan program," ujar Zakka.
Zakka menambahkan, KAMMI akan mendesak wali kota untuk menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Sebelumnya, dalam audiensi antara wali kota dan BEM se wilayah Bogor dan KAMMI, Bima Arya memaparkan program-program kerja yang sudah dijalankannya selama memangku jabatan.
Sejumlah program kerja yang sudah dilakukannya terkait penataan PKL, Pemerintah Kota Bogor telah menata sejumlah PKL yang ada di Jalan Dwi Sartika, Mayor Oking dan Stasiun Bogor.
"Sejumlah pedagang kita arahkan masuk ke dalam pasar, walau belum semuanya berjalan optimal, tetapi kami terus berupaya. Kami juga mendapat bantuan dari mahasiswa Landscape IPB untuk menata PKL," ujar Bima.
Program lainnya, lanjut Bima, adalah program mengatasi kemacetan seperti di Jalan Kapten Muslihat, telah dilakukan pemindahan pintu stasiun Bogor.
Pemerintah Kota Bogor juga melakukan upaya pengentasan kemiskinan, yang saat ini dilakukan melalui kegiatan zakat, infak dan sodakoh bekerja sama dengan BAZNAS.
"Program "ngawangkong" juga tetap berjalan setiap Sabtu dan Minggu, kami mendatang warga-warga berdialog bersama menyampaikan unek-uneknya," ujar Wali Kota.
Terkait korupsi, lanjut Wali Kota, pihaknya telah bekerja sama dengan KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan Kota Bogor, saat ini telah ada 11 pejabat SKPD yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Selain itu juga, warga juga dapat mengawasi penggunaan PAD di Kota Bogor serta perizinan yang disiarkan di website pemerintah.
Menurut Wali Kota, ia sangat berterimakasih atas kepedulian mahasiswa melakukan audiensi serta menyampaikan kritikan dan masukan secara konstruktif.
"Saya sangat berterimakasih, apa yang dilakukan mahasiswa ini konstruktif metode diskusi yang disampaikan. Soal kritikan dan masukan ini kami anggap sebagai cabuk untuk memotifasi kami bekerja lebih baik," ujar Bima.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Sesuai janjinya saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota yang akan menyelesaikan empat prioritas program pembangunan di Kota Bogor. Kami mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Bogor dan KAMMI menagih janji tersebut di 100 hari kerjanya," ujar Ketua BEM se wilayah Bogor, Kakat Mulyana, Selasa.
Kedatangan mahasiswa diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang langsung melakukan audiensi apa yang ditutut oleh mahasiswa.
Kakat mengatakan, pada saat pelantikan, BEM se Bogor membuat kesepakatan dengan wali kota dan wakil wali kota untuk mampu menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan empat program prioritas di 100 hari kerjanya.
Ia menjelaskan, empat program prioritas tersebut adalah masalah kemacetan, kemiskinan, pedagang kaki lima, dan transportasi umum.
"Hasil kinerja selama 100 hari kerja telah dipaparkan oleh wali kota dan wakil wali kota dalam audiensi yang tadi dilakukan," ujar Kakat.
Menurut Kakat dari pemaparan program-program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya dan Usmar Hariman ada kemajuan.
"Artinya program-program prioritas itu benar-benar dijalankan oleh wali kota dan wakil wali kota. Ada progress yang terlihat, seperti penataan PKL, pemindahan pintu stasiun untuk mengatasi kemacetan dan program-program lainnya," ujar Kakat.
Kakakt mengaku apa yang telah dipaparkan wali kota terkait program kerja selama 100 harinya bisa diterima oleh mahasiswa. Namun, pihaknya akan tetap mengawal penuntasan lima program prioritas pembangunan di Kota Bogor tersebut.
"Kami memberi nilai untuk wali kota saat ini 70," ujar Kakat.
Sementara itu, Kepala Deputi Kebijakan Publik KAMMI Bogor, Arynazzakka menyampaikan puas dengan apa yang disampaikan oleh wali kota.
"Secara umum penyampaian wali kota bisa kita terima. Programnya berjalan, tetapi kita sempat kecewa saat wali kota lupa akan janjinya. KAMMI meminta 99 hari, tetapi wali kota menjawab 99 hari tidak cukup menjadi ukuran untuk melaksanakan program," ujar Zakka.
Zakka menambahkan, KAMMI akan mendesak wali kota untuk menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Sebelumnya, dalam audiensi antara wali kota dan BEM se wilayah Bogor dan KAMMI, Bima Arya memaparkan program-program kerja yang sudah dijalankannya selama memangku jabatan.
Sejumlah program kerja yang sudah dilakukannya terkait penataan PKL, Pemerintah Kota Bogor telah menata sejumlah PKL yang ada di Jalan Dwi Sartika, Mayor Oking dan Stasiun Bogor.
"Sejumlah pedagang kita arahkan masuk ke dalam pasar, walau belum semuanya berjalan optimal, tetapi kami terus berupaya. Kami juga mendapat bantuan dari mahasiswa Landscape IPB untuk menata PKL," ujar Bima.
Program lainnya, lanjut Bima, adalah program mengatasi kemacetan seperti di Jalan Kapten Muslihat, telah dilakukan pemindahan pintu stasiun Bogor.
Pemerintah Kota Bogor juga melakukan upaya pengentasan kemiskinan, yang saat ini dilakukan melalui kegiatan zakat, infak dan sodakoh bekerja sama dengan BAZNAS.
"Program "ngawangkong" juga tetap berjalan setiap Sabtu dan Minggu, kami mendatang warga-warga berdialog bersama menyampaikan unek-uneknya," ujar Wali Kota.
Terkait korupsi, lanjut Wali Kota, pihaknya telah bekerja sama dengan KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan Kota Bogor, saat ini telah ada 11 pejabat SKPD yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Selain itu juga, warga juga dapat mengawasi penggunaan PAD di Kota Bogor serta perizinan yang disiarkan di website pemerintah.
Menurut Wali Kota, ia sangat berterimakasih atas kepedulian mahasiswa melakukan audiensi serta menyampaikan kritikan dan masukan secara konstruktif.
"Saya sangat berterimakasih, apa yang dilakukan mahasiswa ini konstruktif metode diskusi yang disampaikan. Soal kritikan dan masukan ini kami anggap sebagai cabuk untuk memotifasi kami bekerja lebih baik," ujar Bima.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014