Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatatkan 'zero overstaying' atau ketiadaan tahanan yang mendekam melebihi masa tahanan usai membebaskan dua tahanan demi hukum karena status yang tidak jelas.
Kedua tahanan itu masih berstatus di bawah umur dengan kasus pencurian yang masing-masing ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI karena masa tahanannya telah melewati batas sedangkan kasusnya tak kunjung menemui kejelasan, keduanya akhirnya dibebaskan.
"Setelah kami menyampaikan surat pemberitahuan dari H-10 sampai H-1 sebelum masa tahanannya habis namun tidak ada kejelasan maka keduanya dibebaskan demi hukum," kata Kepala Lapas Cikarang Nur Bambang Supri Handono, Kamis (27/2/2020).
Baca juga: 135 warga binaan Lapas Cikarang jalani program reintegrasi sosial
Bambang mengatakan persoalan overstaying kini menjadi fokus yang ditangani Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebab dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni rutan dan lapas melebihi kapasitas.
Selain menjadi salah satu penyebab kelebihan kapasitas di dalam lapas overstaying pun dianggap melanggar hak asasi manusia.
"Overstaying adalah kondisi dimana tahanan harus menjalani masa penahanan lebih lama dikarenakan status hukum yang tidak jelas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan karena sudah tidak ada dasar untuk menahan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia yaitu penahanan yang tidak sah atau arbitrary detention," kata dia.
Ditjen Pemasyarakatan juga telah menegaskan agar persoalan overstaying ini tidak terjadi lagi di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia per 1 Januari lalu.
Baca juga: Lapas Cikarang gelar deklarasi pencanangan WBBM
Sesuai dengan Instruksi Ditjen Pemasyarakatan seluruh lapas dan rutan diminta mendata ulang tahanan sesuai masa tahanan yang berlaku. Selanjutnya lapas dan rutan segera melayangkan surat pemberitahuan kepada instansi penahan ketika masa tahanan hendak berakhir.
Bambang mengatakan hingga akhir 2019 lalu sebanyak 176 tahanan telah mendekati akhir masa tahanan. Mereka merupakan tahanan titipan dari lima instansi yakni Kepolisian Resor Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pengadilan Cikarang, Kejati Jabar, hingga Mahkamah Agung.
"Setelah disampaikan pemberitahuan hampir seluruhnya ditambah masa tahanannya sedangkan ada dua yang tersisa yang akhirnya dibebaskan. Maka dengan ini Lapas Cikarang sudah zero overstaying," ucap dia.
Baca juga: Kepala Lapas Cikarang janjikan predikat WBBM pada 2020
Sejumlah upaya akan dilakukan untuk mengendalikan kelebihan jumlah warga binaan yang juga terjadi di Lapas Cikarang. Dari kapasitas 1.100 warga binaan, Lapas Cikarang kini dihuni lebih dari 1.700 warga binaan.
"Langkah lainnya yang dilakukan yaitu pemberian remisi dan reintegrasi yang kini dilakukan," kata Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Kedua tahanan itu masih berstatus di bawah umur dengan kasus pencurian yang masing-masing ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI karena masa tahanannya telah melewati batas sedangkan kasusnya tak kunjung menemui kejelasan, keduanya akhirnya dibebaskan.
"Setelah kami menyampaikan surat pemberitahuan dari H-10 sampai H-1 sebelum masa tahanannya habis namun tidak ada kejelasan maka keduanya dibebaskan demi hukum," kata Kepala Lapas Cikarang Nur Bambang Supri Handono, Kamis (27/2/2020).
Baca juga: 135 warga binaan Lapas Cikarang jalani program reintegrasi sosial
Bambang mengatakan persoalan overstaying kini menjadi fokus yang ditangani Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebab dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni rutan dan lapas melebihi kapasitas.
Selain menjadi salah satu penyebab kelebihan kapasitas di dalam lapas overstaying pun dianggap melanggar hak asasi manusia.
"Overstaying adalah kondisi dimana tahanan harus menjalani masa penahanan lebih lama dikarenakan status hukum yang tidak jelas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan karena sudah tidak ada dasar untuk menahan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia yaitu penahanan yang tidak sah atau arbitrary detention," kata dia.
Ditjen Pemasyarakatan juga telah menegaskan agar persoalan overstaying ini tidak terjadi lagi di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia per 1 Januari lalu.
Baca juga: Lapas Cikarang gelar deklarasi pencanangan WBBM
Sesuai dengan Instruksi Ditjen Pemasyarakatan seluruh lapas dan rutan diminta mendata ulang tahanan sesuai masa tahanan yang berlaku. Selanjutnya lapas dan rutan segera melayangkan surat pemberitahuan kepada instansi penahan ketika masa tahanan hendak berakhir.
Bambang mengatakan hingga akhir 2019 lalu sebanyak 176 tahanan telah mendekati akhir masa tahanan. Mereka merupakan tahanan titipan dari lima instansi yakni Kepolisian Resor Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pengadilan Cikarang, Kejati Jabar, hingga Mahkamah Agung.
"Setelah disampaikan pemberitahuan hampir seluruhnya ditambah masa tahanannya sedangkan ada dua yang tersisa yang akhirnya dibebaskan. Maka dengan ini Lapas Cikarang sudah zero overstaying," ucap dia.
Baca juga: Kepala Lapas Cikarang janjikan predikat WBBM pada 2020
Sejumlah upaya akan dilakukan untuk mengendalikan kelebihan jumlah warga binaan yang juga terjadi di Lapas Cikarang. Dari kapasitas 1.100 warga binaan, Lapas Cikarang kini dihuni lebih dari 1.700 warga binaan.
"Langkah lainnya yang dilakukan yaitu pemberian remisi dan reintegrasi yang kini dilakukan," kata Bambang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020