PT Tjitajam tengah mencarikan solusi untuk ratusan warga Green Citayam City (GCC), Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang perumahannya terancam digusur karena berdiri di lahan sengketa.
“Saat ini kami tengah menggodok langkah-langkah yang bijak untuk konsumen. Pertimbangannya solidaritas, karena PT Tjitajam dan konsumen sama-sama jadi korban,” ujar kuasa hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak, di Bogor, Jumat.
Pasalnya, berdasar putusan Mahkamah Agung RI No : 2682 K/PDT/2019 yang sudah incracht pada 4 Oktober 2019, lahan seluas 50 hektare yang saat ini dijadikan perumahan subsidi GCC itu dimiliki oleh PT Tjitajam, sedangkan PT Green Construction City sebagai pengembang kawasan itu dianggap menyerobot lahan.
Baca juga: PT Tjitajam dorong BPN bogor beri kepastian hukum warga GCC Bojonggede
Ia mengatakan keresahan para konsumen GCC juga sempat dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA beberapa hari lalu. Keputusannya, PT Tjitajam siap memberikan konsultasi hukum serta menyiapkan solusi bagi konsumen yang kehilangan rumah.
Ia menerangkan sedikitnya 600 orang yang telah meneken akad kredit dengan BTN untuk pembelian rumah di GCC. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 orang bahkan sudah menempati rumah yang terbangun.
Baca juga: DPRD Bogor tangani sengketa MNC Land dengan warga Ciletuh Ilir
Dirinya mengusulkan dua langkah hukum yang bisa ditempuh oleh para konsumen GCC. Konsumen yang mengambil kredit melalui BTN bisa mengajukan gugatan perdata dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
"Dalam hal ini BTN digugat sebagai pihak yang memfasilitasi pembiayaan atas kegiatan yang tidak sah.
Baca juga: Polisi mengawal petani menanam di lahan sengketa
Adapun konsumen yang langsung transaksi dengan pengembang bisa melalui mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," kata Reynold.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
“Saat ini kami tengah menggodok langkah-langkah yang bijak untuk konsumen. Pertimbangannya solidaritas, karena PT Tjitajam dan konsumen sama-sama jadi korban,” ujar kuasa hukum PT Tjitajam, Reynold Thonak, di Bogor, Jumat.
Pasalnya, berdasar putusan Mahkamah Agung RI No : 2682 K/PDT/2019 yang sudah incracht pada 4 Oktober 2019, lahan seluas 50 hektare yang saat ini dijadikan perumahan subsidi GCC itu dimiliki oleh PT Tjitajam, sedangkan PT Green Construction City sebagai pengembang kawasan itu dianggap menyerobot lahan.
Baca juga: PT Tjitajam dorong BPN bogor beri kepastian hukum warga GCC Bojonggede
Ia mengatakan keresahan para konsumen GCC juga sempat dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA beberapa hari lalu. Keputusannya, PT Tjitajam siap memberikan konsultasi hukum serta menyiapkan solusi bagi konsumen yang kehilangan rumah.
Ia menerangkan sedikitnya 600 orang yang telah meneken akad kredit dengan BTN untuk pembelian rumah di GCC. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 orang bahkan sudah menempati rumah yang terbangun.
Baca juga: DPRD Bogor tangani sengketa MNC Land dengan warga Ciletuh Ilir
Dirinya mengusulkan dua langkah hukum yang bisa ditempuh oleh para konsumen GCC. Konsumen yang mengambil kredit melalui BTN bisa mengajukan gugatan perdata dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
"Dalam hal ini BTN digugat sebagai pihak yang memfasilitasi pembiayaan atas kegiatan yang tidak sah.
Baca juga: Polisi mengawal petani menanam di lahan sengketa
Adapun konsumen yang langsung transaksi dengan pengembang bisa melalui mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," kata Reynold.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020