Wali Kota Palu Hidayat berharap warga Palu tidak menganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.
"Mengingat proses rehab-rekon itu menggunakan dana pinjaman luar negeri dari World Bank, Asia Development Bank serta Japan International Cooperation Agency (JICA)," katanya di Palu, Selasa.
Hidayat mengatakan, World Bank dan ADB itu, apabila ada satu atau dua orang saja yang komplain di lapangan pasti dihentikan itu pekerjaan dan bantuan," katanya.
Baca juga: Tahun baru, warga Palu berzikir di lokasi eks tunami
Ia menyebut total dana bantuan dari World Bank, ADB dan JICA untuk rehab rekon yang meliputi pembangunan hunian tetap untuk korban bencana maupun infrastruktur yang rusak saat bencana terjadi di Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala mencapai sekitar Rp3 triliun.
"Ini menjadi perhatian kita semua, apalagi saya mendengar kemarin di Kelurahan Talise ada masyarakat yang komplain salah seorang PNS yang sudah pensiun yang mengaku bahwa itu adalah tanah mereka," ujarnya.
Jika bantuan tersebut dihentikan dan ditarik, Hidayat menyatakan akan berdampak buruk terhadap para pengungsi yang kini menanti huntap bantuan pemerintah pusat dan infrastruktur yang kini tengah diperbaiki maupun dibangun kembali yang menggunakan dana tersebut.
Baca juga: PMI bagikan kaki palsu kepada korban gempa dan tsunami di Sulteng
"Kalau dana ini kembali maka kita sangat rugi apalagi pengungsi korba bencana. Kala keberatan silahkan melalui jalur hukum, bukan malah menggangu proses rehab rekon yang sedang berjalan,"imbaunya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020