Bekasi (Antaranews Bogor) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengintensifkan komunikasi dengan PT Jasamarga untuk mengupayakan agar Ramp Tol Bekasi Barat III segera beroperasi.
"Kita sudah menjalin komunikasi lebih intens bersama PT Jasamarga dalam rangka membangun kesepakatan agar Ramp Tol Bekasi Barat III segera beroperasi," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adiyanto di Bekasi, Rabu.
Menurutnya, PT Jasamarga tetap pada kesepakatan pembayaran dana defisit senilai Rp4,2 miliar sebagai jaminan kehadiran pintu tol tersebut tidak menimbulkan kerugian perusahaan.
"Masalahnya, Jasamarga meminta agar dana itu disetor di muka, sedangkan kami keberatan karena pencairan dana pemerintah butuh birokrasi panjang," katanya.
Selain itu, kata dia, PT Jasamarga hingga kini belum bisa memenuhi permintaan kami untuk memberikan gambaran jumlah kendaraan yang melintasi kawasan tersebut.
"Kami butuh proyeksi kendaraan yang melintasi gerbang tol Bekasi Barat agar bisa dinilai apakah permintaan dana dafisit itu sudah ideal atau belum," katanya.
Dikatakan Tri, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) telah merekomendasikan agar besaran dana defisit dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan aspek kepentingan publik, bukan hanya keuntungan perusahaan.
"Jasamarga harus lihat sisi lainnya. Kehadiran Ramp Tol Bekasi Barat III ini bisa mengatasi kemacetan di di dalam Kota Bekasi, mulai dari Ahmad Yani, Simpang Galaxy, dan ruas tol itu sendiri," katanya.
Pihaknya berencana akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan masukan terkait manfaat dibukanya pintu tol itu.
Sementara itu, persoalan dana defisit itu telah mengganjal beroperasinya Ramp Tol Bekasi Barat III di Jalan KH Noer Alie, Bekasi Barat.
Pintu tol yang sedianya beroperasi mulai 10 Maret 2014 lalu, hingga kini belum dapat difungsikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kita sudah menjalin komunikasi lebih intens bersama PT Jasamarga dalam rangka membangun kesepakatan agar Ramp Tol Bekasi Barat III segera beroperasi," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adiyanto di Bekasi, Rabu.
Menurutnya, PT Jasamarga tetap pada kesepakatan pembayaran dana defisit senilai Rp4,2 miliar sebagai jaminan kehadiran pintu tol tersebut tidak menimbulkan kerugian perusahaan.
"Masalahnya, Jasamarga meminta agar dana itu disetor di muka, sedangkan kami keberatan karena pencairan dana pemerintah butuh birokrasi panjang," katanya.
Selain itu, kata dia, PT Jasamarga hingga kini belum bisa memenuhi permintaan kami untuk memberikan gambaran jumlah kendaraan yang melintasi kawasan tersebut.
"Kami butuh proyeksi kendaraan yang melintasi gerbang tol Bekasi Barat agar bisa dinilai apakah permintaan dana dafisit itu sudah ideal atau belum," katanya.
Dikatakan Tri, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) telah merekomendasikan agar besaran dana defisit dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan aspek kepentingan publik, bukan hanya keuntungan perusahaan.
"Jasamarga harus lihat sisi lainnya. Kehadiran Ramp Tol Bekasi Barat III ini bisa mengatasi kemacetan di di dalam Kota Bekasi, mulai dari Ahmad Yani, Simpang Galaxy, dan ruas tol itu sendiri," katanya.
Pihaknya berencana akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan masukan terkait manfaat dibukanya pintu tol itu.
Sementara itu, persoalan dana defisit itu telah mengganjal beroperasinya Ramp Tol Bekasi Barat III di Jalan KH Noer Alie, Bekasi Barat.
Pintu tol yang sedianya beroperasi mulai 10 Maret 2014 lalu, hingga kini belum dapat difungsikan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014