Depok (Antaranews Bogor) - Tokoh muda PDI Perjuangan Fahmi Habcy menilai hasil pemilu legislatif akan menimbulkan konsesi-konsesi politik yang berbeda dengan pilpres 2009, dan berujung terbentuknya dua kubu koalisi besar.
"Pilpres 2014 ini "mengerikan" karena konsesi-konsesi politik yang akan diminta bukan lagi sekedar bagi-bagi menteri tapi siapa yang bisa menjamin keamanan dari kasus-kasus korupsi elit politik," kata Fahmi di Depok, Minggu.
Dikatakannya jika muncul dua kubu koalisi besar maka akan ada istilah "Koalisi Kesadaran Nasional" yang dipimpin PDI Perjuangan, dan kondisi status quo koalisi Setgab Jilid 2.
Namun berbedanya Setgab Jilid 2 akan dipimpin partai Golkar. Koalisi pilpres ini akan berlanjut hingga koalisi parlemen dimana akan ada pembahasan KUHAP di DPR dalam situasi emergency yang berpotensi mengamputasi kekuatan KPK, agar KPK ini tidak lagi "ganas" dalam pemberantasan korupsi.
Pengarang "Sajak Pemimpin Tanpa Kuda" ini mengatakan perolehan suara sementara berdasarkan hasil hitung cepat PDI Perjuangan yang belum menembus 20 persen mau tidak mau bagi PDI Perjuangan untuk membangun komunikasi politik dan berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mengusung Jokowi sebagai presiden.
Mantan aktivis UI 98 tersebut menilai bahwa kekuatan untuk membendung Jokowi Effect agar PDI Perjuangan tidak mendapatkan mayoritas dilakukan secara sistematis. Slogan "Jokowi Yes, PDIP No" yang dimainkan elit parpol politik lain didaerah-daerah adalah untuk meredam kemenangan besar PDI Perjuangan yang dikhwatirkan membawa agenda-agenda perubahan, dan platform yang akan mengganggu kepentingan partai politik lain baik dalam parlemen dan pemerintahan.
Fahmi mempertanyakan yang menggelitik tentang validitas hitung cepat bagaimana satu lembaga survei bisa bekerjasama dan menguasai beberapa tekevisi, plus media non-televisi.
"Apakah ini tidak melangar aturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha," tanyanya.
Lebih menarik lagi katanya hampir semua data hitung cepat yang masuk dari lembaga survei itu stuck di bawah 1 persen sampai pukul 14.00 WIB, dan semua hitung cepat baru selesai serentak ketika matahari sudah cukup lama terbenam atau sekitar dan di atas pukul 20.00 WIB.
"Padahal biasanya, hitung cepat sudah tuntas dan diketahui hasilnya pada pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Pilpres 2014 ini "mengerikan" karena konsesi-konsesi politik yang akan diminta bukan lagi sekedar bagi-bagi menteri tapi siapa yang bisa menjamin keamanan dari kasus-kasus korupsi elit politik," kata Fahmi di Depok, Minggu.
Dikatakannya jika muncul dua kubu koalisi besar maka akan ada istilah "Koalisi Kesadaran Nasional" yang dipimpin PDI Perjuangan, dan kondisi status quo koalisi Setgab Jilid 2.
Namun berbedanya Setgab Jilid 2 akan dipimpin partai Golkar. Koalisi pilpres ini akan berlanjut hingga koalisi parlemen dimana akan ada pembahasan KUHAP di DPR dalam situasi emergency yang berpotensi mengamputasi kekuatan KPK, agar KPK ini tidak lagi "ganas" dalam pemberantasan korupsi.
Pengarang "Sajak Pemimpin Tanpa Kuda" ini mengatakan perolehan suara sementara berdasarkan hasil hitung cepat PDI Perjuangan yang belum menembus 20 persen mau tidak mau bagi PDI Perjuangan untuk membangun komunikasi politik dan berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mengusung Jokowi sebagai presiden.
Mantan aktivis UI 98 tersebut menilai bahwa kekuatan untuk membendung Jokowi Effect agar PDI Perjuangan tidak mendapatkan mayoritas dilakukan secara sistematis. Slogan "Jokowi Yes, PDIP No" yang dimainkan elit parpol politik lain didaerah-daerah adalah untuk meredam kemenangan besar PDI Perjuangan yang dikhwatirkan membawa agenda-agenda perubahan, dan platform yang akan mengganggu kepentingan partai politik lain baik dalam parlemen dan pemerintahan.
Fahmi mempertanyakan yang menggelitik tentang validitas hitung cepat bagaimana satu lembaga survei bisa bekerjasama dan menguasai beberapa tekevisi, plus media non-televisi.
"Apakah ini tidak melangar aturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha," tanyanya.
Lebih menarik lagi katanya hampir semua data hitung cepat yang masuk dari lembaga survei itu stuck di bawah 1 persen sampai pukul 14.00 WIB, dan semua hitung cepat baru selesai serentak ketika matahari sudah cukup lama terbenam atau sekitar dan di atas pukul 20.00 WIB.
"Padahal biasanya, hitung cepat sudah tuntas dan diketahui hasilnya pada pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014