Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, alokasi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam APBD Kota Bogor tahun 2020 sebesar Rp108,958 miliar adalah untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selama satu tahun anggaran.
Bima Arya dalam dialog dengan wartawan di kediamannya, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan, bicara anggaran itu bisa relatif jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas di daerah lainnya.
"Namun bicara anggaran perjalanan dinas perlu dibandingkan dengan daerah lainnya, untuk mengetahui alokasi anggaran itu tinggi atau tidak," katanya.
Baca juga: APBD Kota Bogor 2020 bisa diakses terbuka di website
Bima menjelaskan, anggaran perjalanan dinas yang tercantum dalam APBD Kota Bogor tahun 2020 adalah untuk seluruh OPD selama satu tahun anggaran, bukan hanya anggaran dinas wali kota dan wakil wali kota.
Doktor ilmu politik lulusan universitas di Australia ini juga menjelaskan, banyak kegiatan undangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang harus dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, asisten daerah, maupun kepala dinas.
"Undangan perjalanan dinas ke Jakarta atau keluar daerah itu, dibebankan kepada daerah," katanya.
Baca juga: Kota Bogor ditetapkan jadi Daerah Tertib Ukur sangat memuaskan
Bima menambahkan, perjalanan dinas keluar daerah maupun keluar negeri, harus dilihat juga apa manfaatnya yang diperoleh dan bisa diterapkan di Kota Bogor.
Di sisi lain, menurut Bima, alokasi anggaran dalam APBD itu telah melalui proses pembahasan antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor dan telah disetujui pada rapat finalisasi maupun rapat paripurna.
Menurut Bima, pada proses penyusunannya, dirinya telah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun alokasi anggaran secara rasional.
Baca juga: Wali Kota Bogor bersyukur suasana malam Natal aman dan lancar
"Pada saat briefing staf dengan pimpinan OPD, saya juga sudah beberapa kali mengingatkan untuk menyusun anggaran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya harapkan, publik bisa mengkritisinya," katanya.
Bima menambahkan, dirinya me-launching program Buka 2020, adalah membuka APBD 2020 untuk transparansi kepada publik, untuk dikritisi dan diberi masukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Bima Arya dalam dialog dengan wartawan di kediamannya, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan, bicara anggaran itu bisa relatif jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas di daerah lainnya.
"Namun bicara anggaran perjalanan dinas perlu dibandingkan dengan daerah lainnya, untuk mengetahui alokasi anggaran itu tinggi atau tidak," katanya.
Baca juga: APBD Kota Bogor 2020 bisa diakses terbuka di website
Bima menjelaskan, anggaran perjalanan dinas yang tercantum dalam APBD Kota Bogor tahun 2020 adalah untuk seluruh OPD selama satu tahun anggaran, bukan hanya anggaran dinas wali kota dan wakil wali kota.
Doktor ilmu politik lulusan universitas di Australia ini juga menjelaskan, banyak kegiatan undangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang harus dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, asisten daerah, maupun kepala dinas.
"Undangan perjalanan dinas ke Jakarta atau keluar daerah itu, dibebankan kepada daerah," katanya.
Baca juga: Kota Bogor ditetapkan jadi Daerah Tertib Ukur sangat memuaskan
Bima menambahkan, perjalanan dinas keluar daerah maupun keluar negeri, harus dilihat juga apa manfaatnya yang diperoleh dan bisa diterapkan di Kota Bogor.
Di sisi lain, menurut Bima, alokasi anggaran dalam APBD itu telah melalui proses pembahasan antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor dan telah disetujui pada rapat finalisasi maupun rapat paripurna.
Menurut Bima, pada proses penyusunannya, dirinya telah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun alokasi anggaran secara rasional.
Baca juga: Wali Kota Bogor bersyukur suasana malam Natal aman dan lancar
"Pada saat briefing staf dengan pimpinan OPD, saya juga sudah beberapa kali mengingatkan untuk menyusun anggaran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya harapkan, publik bisa mengkritisinya," katanya.
Bima menambahkan, dirinya me-launching program Buka 2020, adalah membuka APBD 2020 untuk transparansi kepada publik, untuk dikritisi dan diberi masukan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019