Wali Kota Bogor sebut PP APBD 2020 adalah hasil maksimal dari kerja keras

Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) APBD Kota Bogor tahun 2020 adalah hasil maksimal dari kerja keras Pemerintah Kota Bogor yang ditandai pemberian opini ke lima kali dari BPK RI.

"Pelaksanaan APBD tahun 2020 adalah pelaksanaan anggaran penuh tantangan, karena realisasinya ditengah pandemi. Kami melakukan refocusing untuk penanganan pandemi dan pembangunan," kata Bima Arya, di Kota Bogor, Sabtu.

Baca juga: APBD Kota Bogor 2021 Rp2,545 triliun yang tanggap dan adaptif pada COVID-19

PP APBD Kota Bogor tahun 2020, sebelumnya disetujui oleh DPRD Kota Bogor melalui forum rapat paripurna di Gedung DPRD, di Kota Bogor, Jumat (30/7). PP AP

Pada PP APBD Kota Bogor tahun 2020 yang disetujui DPRD, yakni realisasi anggaran pendapatan daerah setelah adanya perubahan menjadi Rp2,42  triliun dari target Rp2,36 triliun. Sedangkan pada belanja dan transfer daerah setelah perubahan Rp2,642 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,35 triliun.

Bima Arya yang hadir pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, saat menyampaikan pendapat akhir, mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor yang telah membahas PP APBD Kota Bogor tahun 2020, dan kemudian sepakat untuk menyetujuinya.

Baca juga: Dishub Kota Bogor tertinggi serap anggaran APBD tahun 2020

Bima juga menyatakan bersyukur, bahwa realisasi APBD 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merujuk pada aturan di atasnya.

Karena itu, kata dia, pada pertanggungajawaban pelaksanaan APBD 202 ini, dilengkapi dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Baca juga: Realisasi belanja pada APBD Kota Bogor tahun 2020 Rp2,3 triliun

Rapat paripurna persetujuan PP APBD Kota Bogor tahun 2020 itu dilaksanakan secara hybrid, Jumat (30/7), yang dihadiri langsung oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Bogor, sedangkan anggota DPRD dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bogor mengikutinya secara virtual.