Mulai saat ini masyarakat Kota Bogor khususnya dan siapapun bisa mengetahui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 secara rinci melalui website Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor (kotabogor.go.id) melalui menu transparansi.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, transparansi APBD 2020 menjadi upaya agar masyarakat Kota Bogor khususnya bisa melihat rincian APBD 2020. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik melalui Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya.
“Mulai detik ini anggaran tahun 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapapun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat,” kata Bima Arya dalam acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Transparansi anggaran, Pemkot Bogor luncurkan program Buka 2020
Ada 2.385 halaman di penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah Rp 2,5 Triliun, semuanya bisa diakses secara detail oleh masyarakat umum. Kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor, Bima mengajak untuk mengawal dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bima menerangkan, proporsi belanja daerah tahun 2020 dibagi atas dasar beberapa kategori prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Pendidikan sebesar 22 persen atau Rp 523 miliar, kesehatan 16 persen atau Rp 400 miliar, untuk infrastruktur RP 375 miliar, sosial 6 persen, perhubungan, lingkungan hidup dan yang lainnya sebesar Rp 1 triliun. Ini komitmen kita untuk menjawab harapan-harapan rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Bogor segera lakukan kajian pembangunan "pelican cross" di depan RS PMI
Bima menekankan, prinsip transparansi sudah diikhtiarkan sejak 2014 dan untuk tahun 2019 Pemkot Bogor mencoba tradisi baru. Melalui inovasi ini warga Kota Bogor bisa mengetahui kotanya bergerak kemana dan anggarannya untuk apa.
“Pada prinsipnya kita mencoba menyampaikan kepada warga semua yang kita rencanakan dan alokasi untuk tahun 2020. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak bisa dilakukan satu orang, tetapi harus didorong oleh sistem dan struktur,” ujarnya.
Ke depan ada tiga prioritas yang diusung Pemkot Bogor dan didukung DPRD Kota Bogor, yakni kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Semua kegiatan dipilah atas tiga prioritas tersebut.
Baca juga: Operasional skuter listrik di Kota Bogor masih akan dikaji
Pada kesempatan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan semua pihak, salah satunya jajaran Muspida Kota Bogor yang menurutnya tidak mungkin Kota Bogor meraih berbagai macam prestasi tanpa dukungan semua pihak.
Ahli Tata Kelola Pemerintah, Muhamad Mustofa menilai, acara ini sebagai bentuk komitmen yang luar biasa. Menurutnya, jika ada kepala daerah berani membuka anggarannya itu adalah bentuk keberanian untuk melakukan transformasi, transparansi dan reformasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance). “ Itu syarat penting,” tegasnya.
Buka Kota Bogor 2020, Ketua DPRD : Langkah Wujudkan Transparansi Anggaran
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai peluncuran program BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 merupakan langkah yang cukup baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.
Menurut Atang, ketika perencanaan sudah diselesaikan, maka tugas berikutnya adalah memastikan yang sudah direncanakan terimplementasi secara optimal dengan memastikan anggaran yang dibutuhkan masyarakat bisa dijalankan dengan baik.
Pada APBD 2020 sudah banyak memuat perubahan strategis dari Wali Kota Bogor dan Wakilnya. DPRD sendiri menginginkan agar di tahun 2020 ada hal yang disempurnakan terkait kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik dan ekonomi.
“Kami dari DPRD Kota Bogor, selama program dari pemerintah, anggaran dan sebagainya serta masukan dari masyarakat bagus kita akan dukung, sehingga anggaran ini bisa dirasakan seluruh komponen masyarakat Kota Bogor,” katanya saat acara Launching BUKA Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas yang hadir menekankan, transparansi hadir jika ada persamaan persepsi semua stakeholder dan transparansi hadir untuk menghilangkan rasa curiga. Ia juga menyebut, APBD bukan tujuan tapi alat untuk mengendalikan agar program tercapai.
“Anggaran adalah alat pengendali mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menerangkan, proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan cukup panjang dan dilakukan secara detail, mulai dari kelurahan hingga ke tingkat kota yang melibatkan dan menampung aspirasi warga Kota Bogor dengan dukungan banyak pihak, salah satunya DPRD Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati menyebutkan, bahwa hal penting dalam proses penganggaran 2020, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat, rata-rata peningkatan partisipasi di kelurahan sebesar 50 persen. Sementara, kenaikan usulan anggaran yang terealisasi di tahun 2019 hampir 60 persen dari tingkat musrenbang.
“Di tahun 2020 ada 72 persen dari seluruh program pemerintah berasal dari usulan warga. Ini komitmen pimpinan,” tegas Erna.
Keren! Lurah Inspiratif Hingga OPD Sabet Penghargaan di BUKA 2020
Tiga lurah di Kota Bogor menyabet penghargaan sebagai Lurah Inspiratif tahun 2019, yaitu Lurah Sukasari, Dicky Imam Nugraha, Lurah Babakan Pasar, Rena Da Frina dan Lurah Mulyaharja, Makmur Sofyan. Pengumuman penghargaan dilakukan Camat Tanah Sareal, Asep Kartiwa didampingi 5 Camat lainnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan penghargaan langsung kepada para Lurah Inspiratif saat acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center,Botani Square,, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Selain itu, untuk penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terinovatif tahun 2019 diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, penyerahan dilakukan Rektor UIKA Bogor, Ending Bahruddin kepada Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Sementara untuk OPD terinformatif diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, yang diserahkan perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Bogor, Usep Saripudin kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih.
Menurut Bima, perubahan tidak bisa didorong oleh seorang diri, tapi harus didorong sistem dan struktur.
“Apresiasi saya bagi aparatur wilayah yang telah bekerja sangat cepat, semoga ini menjadi motivasi bagi yang lain untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Bogor,” kata Bima.
Beberkan 3 Program Pembangunan di 2020, Bima Arya Minta ASN Tidak Main-main dengan Anggaran
Pemerintah Kota Bogor menggelar kegiatan bertajuk ‘BUKA 2020’ di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square Bogor, Selasa (17/12/2019). BUKA 2020 merupakan bagian dari aspek transparansi pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance.
Dalam kegiatan ini, Bima Arya meluncurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang bisa diakses oleh publik melalui website kotabogor.go.id. Keterbukaan informasi ini sebagai sarana masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsi kepada masyarakat itu sendiri, dalam hal ini soal anggaran yang dialokasikan dalam berbagai program Pemkot Bogor untuk warganya.
“Kita ingin menguatkan tradisi transparansi yang telah berjalan sejak periode pertama. Kalau selama ini yang dibuat transparan itu dalam aspek perencanaan dan lain sebagainya, kali ini yang kita buka adalah anggaran yang akan dialokasikan di 2020,” ungkap Bima.
Ia mengatakan, meski tahapan APBD-nya masih dalam evaluasi gubernur, ia optimistis dalam waktu dekat tahapan tersebut akan tuntas dan langsung disahkan. “Jadi, Insya Allah tidak akan ada perubahan berarti, tetapi per hari ini warga Kota Bogor sudah bisa mengakses website Pemkot Bogor, disitu ada klik kolom Transparansi, lalu masuk ke RAPBD 2020,” jelasnya.
“Semua kegiatan ada disitu. Jadi, bisa dilihat apakah ada anggaran-anggaran yang perlu dikritisi, diawasi, setelah itu silahkan disampaikan melalui SiBadra (aplikasi aduan) atau juga bisa melalui sosial media saya pribadi atau Pemkot Bogor ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Kita ingin anggaran-anggaran ini di kawal dan kita ingin juga agar semua ASN tidak main-main dengan anggaran yang sudah diumumkan ke publik,” tandas Bima.
RAPBD Kota Bogor pada 2020 dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun. “Lebih banyak belanja langsung, yakni 55 persen. Sementara 45 persen belanja tidak langsung. Penghematan terjadi dari aspek belanja makan dan minum, perjalanan dinas dan lain-lain. Banyak sekali pengurangan dari aspek-aspek itu, kita lebih alokasikan untuk yang berdampak positif bagi warga,” ujar dia.
Ada tiga prioritas pembangunan yang akan dilakukan Bima Arya dan wakilnya, Dedie Rachim pada 2020 mendatang. Pertama mengenai kualitas hidup manusia, kedua terkait infrastruktur dan ketiga adalah reformasi birokrasi
Terkait kualitas hidup manusia, Bima Arya menjelaskan akan dilaksanakan oleh 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi Rp 1,09 triliun atau 43 persen. Lalu untuk peningkatan infrastruktur akan dilaksanakan di 8 OPD dengan alokasi Rp 479 miliar atau 19 persen. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh 8 OPD dengan alokasi Rp 17 miliar atau 0,6 persen.
“Misalnya ada anggaran Rp 39 miliar untuk renovasi 4.432 unit rumah tidak layak huni. Di bidang pendidikan ada Beasiswa Rp 527 juta, Bantuan Siswa Miskin Rp 10 miliar, Sekolah Ibu Rp 3 miliar dan perpustakaan. Dibidang kesehatan dianggarkan untuk naturalisasi Ciliwung Rp2,4 miliar dan penyediaan IPAL Rp4,4 miliar,” ujarnya.
Kemudian, Pemkot Bogor juga sudah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi untuk penataan kawasan Suryakencana dan pelebaran jembatan Otista. “Kami usulkan Rp 30 miliar ke Provinsi Jabar dan Rp 300 juta dari APBD Kota Bogor untuk Suryakencana. Sedangkan jembatan Otistas dianggarkan Rp 20 miliar dari APBD Kota Bogor dan Rp 40 miliar dari APBD Jabar. Detailnya nanti bisa diakses,” kata Bima.
Dianggarkan pula untuk perencanaan tram, mall pelayanan publik, hibah bansos hingga untuk event pendokrak pariwisata dan PAD, yakni Bogor Street Festival CGM, Helaran Hari Jadi Bogor dan Festival Merah Putih.
Meski membahas anggaran, acara yang dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari pedagang kaki lima hingga pejabat pemerintahan ini berlangsung seru dan santai. Bima Arya bersama Kamidia Radisty & Mochamad Mustafa (Ahli Perencanaan Anggaran) bertindak langsung memandu acara.
Hadir pula Erry Riyana mantan Wakil Ketua KPK dan Syamsudin Alimsyah Direktur Komite Pengawas Legislatif. (Advertorial)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, transparansi APBD 2020 menjadi upaya agar masyarakat Kota Bogor khususnya bisa melihat rincian APBD 2020. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik melalui Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya.
“Mulai detik ini anggaran tahun 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapapun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat,” kata Bima Arya dalam acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Transparansi anggaran, Pemkot Bogor luncurkan program Buka 2020
Ada 2.385 halaman di penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah Rp 2,5 Triliun, semuanya bisa diakses secara detail oleh masyarakat umum. Kepada seluruh jajaran Pemkot Bogor, Bima mengajak untuk mengawal dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bima menerangkan, proporsi belanja daerah tahun 2020 dibagi atas dasar beberapa kategori prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Pendidikan sebesar 22 persen atau Rp 523 miliar, kesehatan 16 persen atau Rp 400 miliar, untuk infrastruktur RP 375 miliar, sosial 6 persen, perhubungan, lingkungan hidup dan yang lainnya sebesar Rp 1 triliun. Ini komitmen kita untuk menjawab harapan-harapan rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Pemkot Bogor segera lakukan kajian pembangunan "pelican cross" di depan RS PMI
Bima menekankan, prinsip transparansi sudah diikhtiarkan sejak 2014 dan untuk tahun 2019 Pemkot Bogor mencoba tradisi baru. Melalui inovasi ini warga Kota Bogor bisa mengetahui kotanya bergerak kemana dan anggarannya untuk apa.
“Pada prinsipnya kita mencoba menyampaikan kepada warga semua yang kita rencanakan dan alokasi untuk tahun 2020. Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak bisa dilakukan satu orang, tetapi harus didorong oleh sistem dan struktur,” ujarnya.
Ke depan ada tiga prioritas yang diusung Pemkot Bogor dan didukung DPRD Kota Bogor, yakni kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Semua kegiatan dipilah atas tiga prioritas tersebut.
Baca juga: Operasional skuter listrik di Kota Bogor masih akan dikaji
Pada kesempatan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan semua pihak, salah satunya jajaran Muspida Kota Bogor yang menurutnya tidak mungkin Kota Bogor meraih berbagai macam prestasi tanpa dukungan semua pihak.
Ahli Tata Kelola Pemerintah, Muhamad Mustofa menilai, acara ini sebagai bentuk komitmen yang luar biasa. Menurutnya, jika ada kepala daerah berani membuka anggarannya itu adalah bentuk keberanian untuk melakukan transformasi, transparansi dan reformasi tata kelola pemerintah yang baik (good governance). “ Itu syarat penting,” tegasnya.
Buka Kota Bogor 2020, Ketua DPRD : Langkah Wujudkan Transparansi Anggaran
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai peluncuran program BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 merupakan langkah yang cukup baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.
Menurut Atang, ketika perencanaan sudah diselesaikan, maka tugas berikutnya adalah memastikan yang sudah direncanakan terimplementasi secara optimal dengan memastikan anggaran yang dibutuhkan masyarakat bisa dijalankan dengan baik.
Pada APBD 2020 sudah banyak memuat perubahan strategis dari Wali Kota Bogor dan Wakilnya. DPRD sendiri menginginkan agar di tahun 2020 ada hal yang disempurnakan terkait kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik dan ekonomi.
“Kami dari DPRD Kota Bogor, selama program dari pemerintah, anggaran dan sebagainya serta masukan dari masyarakat bagus kita akan dukung, sehingga anggaran ini bisa dirasakan seluruh komponen masyarakat Kota Bogor,” katanya saat acara Launching BUKA Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center, Botani Square, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas yang hadir menekankan, transparansi hadir jika ada persamaan persepsi semua stakeholder dan transparansi hadir untuk menghilangkan rasa curiga. Ia juga menyebut, APBD bukan tujuan tapi alat untuk mengendalikan agar program tercapai.
“Anggaran adalah alat pengendali mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menerangkan, proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan cukup panjang dan dilakukan secara detail, mulai dari kelurahan hingga ke tingkat kota yang melibatkan dan menampung aspirasi warga Kota Bogor dengan dukungan banyak pihak, salah satunya DPRD Kota Bogor.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati menyebutkan, bahwa hal penting dalam proses penganggaran 2020, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat, rata-rata peningkatan partisipasi di kelurahan sebesar 50 persen. Sementara, kenaikan usulan anggaran yang terealisasi di tahun 2019 hampir 60 persen dari tingkat musrenbang.
“Di tahun 2020 ada 72 persen dari seluruh program pemerintah berasal dari usulan warga. Ini komitmen pimpinan,” tegas Erna.
Keren! Lurah Inspiratif Hingga OPD Sabet Penghargaan di BUKA 2020
Tiga lurah di Kota Bogor menyabet penghargaan sebagai Lurah Inspiratif tahun 2019, yaitu Lurah Sukasari, Dicky Imam Nugraha, Lurah Babakan Pasar, Rena Da Frina dan Lurah Mulyaharja, Makmur Sofyan. Pengumuman penghargaan dilakukan Camat Tanah Sareal, Asep Kartiwa didampingi 5 Camat lainnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyerahkan penghargaan langsung kepada para Lurah Inspiratif saat acara Launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) Kota Bogor 2020 di IPB International Convention Center,Botani Square,, Jalan Pajajaran, Selasa (17/12/2019).
Selain itu, untuk penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terinovatif tahun 2019 diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, penyerahan dilakukan Rektor UIKA Bogor, Ending Bahruddin kepada Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Sementara untuk OPD terinformatif diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, yang diserahkan perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Bogor, Usep Saripudin kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih.
Menurut Bima, perubahan tidak bisa didorong oleh seorang diri, tapi harus didorong sistem dan struktur.
“Apresiasi saya bagi aparatur wilayah yang telah bekerja sangat cepat, semoga ini menjadi motivasi bagi yang lain untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Bogor,” kata Bima.
Beberkan 3 Program Pembangunan di 2020, Bima Arya Minta ASN Tidak Main-main dengan Anggaran
Pemerintah Kota Bogor menggelar kegiatan bertajuk ‘BUKA 2020’ di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square Bogor, Selasa (17/12/2019). BUKA 2020 merupakan bagian dari aspek transparansi pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance.
Dalam kegiatan ini, Bima Arya meluncurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang bisa diakses oleh publik melalui website kotabogor.go.id. Keterbukaan informasi ini sebagai sarana masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsi kepada masyarakat itu sendiri, dalam hal ini soal anggaran yang dialokasikan dalam berbagai program Pemkot Bogor untuk warganya.
“Kita ingin menguatkan tradisi transparansi yang telah berjalan sejak periode pertama. Kalau selama ini yang dibuat transparan itu dalam aspek perencanaan dan lain sebagainya, kali ini yang kita buka adalah anggaran yang akan dialokasikan di 2020,” ungkap Bima.
Ia mengatakan, meski tahapan APBD-nya masih dalam evaluasi gubernur, ia optimistis dalam waktu dekat tahapan tersebut akan tuntas dan langsung disahkan. “Jadi, Insya Allah tidak akan ada perubahan berarti, tetapi per hari ini warga Kota Bogor sudah bisa mengakses website Pemkot Bogor, disitu ada klik kolom Transparansi, lalu masuk ke RAPBD 2020,” jelasnya.
“Semua kegiatan ada disitu. Jadi, bisa dilihat apakah ada anggaran-anggaran yang perlu dikritisi, diawasi, setelah itu silahkan disampaikan melalui SiBadra (aplikasi aduan) atau juga bisa melalui sosial media saya pribadi atau Pemkot Bogor ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Kita ingin anggaran-anggaran ini di kawal dan kita ingin juga agar semua ASN tidak main-main dengan anggaran yang sudah diumumkan ke publik,” tandas Bima.
RAPBD Kota Bogor pada 2020 dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun. “Lebih banyak belanja langsung, yakni 55 persen. Sementara 45 persen belanja tidak langsung. Penghematan terjadi dari aspek belanja makan dan minum, perjalanan dinas dan lain-lain. Banyak sekali pengurangan dari aspek-aspek itu, kita lebih alokasikan untuk yang berdampak positif bagi warga,” ujar dia.
Ada tiga prioritas pembangunan yang akan dilakukan Bima Arya dan wakilnya, Dedie Rachim pada 2020 mendatang. Pertama mengenai kualitas hidup manusia, kedua terkait infrastruktur dan ketiga adalah reformasi birokrasi
Terkait kualitas hidup manusia, Bima Arya menjelaskan akan dilaksanakan oleh 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi Rp 1,09 triliun atau 43 persen. Lalu untuk peningkatan infrastruktur akan dilaksanakan di 8 OPD dengan alokasi Rp 479 miliar atau 19 persen. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh 8 OPD dengan alokasi Rp 17 miliar atau 0,6 persen.
“Misalnya ada anggaran Rp 39 miliar untuk renovasi 4.432 unit rumah tidak layak huni. Di bidang pendidikan ada Beasiswa Rp 527 juta, Bantuan Siswa Miskin Rp 10 miliar, Sekolah Ibu Rp 3 miliar dan perpustakaan. Dibidang kesehatan dianggarkan untuk naturalisasi Ciliwung Rp2,4 miliar dan penyediaan IPAL Rp4,4 miliar,” ujarnya.
Kemudian, Pemkot Bogor juga sudah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi untuk penataan kawasan Suryakencana dan pelebaran jembatan Otista. “Kami usulkan Rp 30 miliar ke Provinsi Jabar dan Rp 300 juta dari APBD Kota Bogor untuk Suryakencana. Sedangkan jembatan Otistas dianggarkan Rp 20 miliar dari APBD Kota Bogor dan Rp 40 miliar dari APBD Jabar. Detailnya nanti bisa diakses,” kata Bima.
Dianggarkan pula untuk perencanaan tram, mall pelayanan publik, hibah bansos hingga untuk event pendokrak pariwisata dan PAD, yakni Bogor Street Festival CGM, Helaran Hari Jadi Bogor dan Festival Merah Putih.
Meski membahas anggaran, acara yang dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari pedagang kaki lima hingga pejabat pemerintahan ini berlangsung seru dan santai. Bima Arya bersama Kamidia Radisty & Mochamad Mustafa (Ahli Perencanaan Anggaran) bertindak langsung memandu acara.
Hadir pula Erry Riyana mantan Wakil Ketua KPK dan Syamsudin Alimsyah Direktur Komite Pengawas Legislatif. (Advertorial)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019