Bogor (Antaranews Bogor) - Pendidikan adalah kunci sumber daya manusia yang berkualitas, demikian disampaikan Jenderal (Purn) TNI Endriartono Sutarto dalam dialog kebangsaan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa IPB berkerja sama dengan Pol-Tracking, di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu.
"Kualitas sumber daya manusia Indonesia harus diperbaharui, dan untuk meningkatkan kualitas itu diperoleh dari pendidikan," ujar Endriartono, dihadapan ratusan mahasiswa IPB.
Dalam penyampaian pemikirannya terkait pembangunan dan kesejahteraan bangsa, Endriartono memaparkan terntang persoalan bangsa dan upaya penyelesaiannya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, Indonesia sebagai bangsa yang besar dilihat dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, keragaman dan sisi suku, agaman dan budayanya.
"Sebagai bangsa yang besar karena itu permasalahan yang dihadapi bangsa menjadi besar dan juga komplek. Sehingga diperlukan kepemimpinan yang mempuni dalam menghadapi persoalan tersebut," ujarnya.
Menyinggung mengenai persoalan demokratisasi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat telah menunjukkan perkembangannya hingga saat ini.
"Beberapa tahun terakhir sejak reformasi banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa ini terutama dalam keterbukaan dan demokratisasi," ujarnya.
Namun, lanjut Endriartono, disayangkan demokrasi yang cepat saat ini belum bisa membawa masyarakat makmur dan sejahtera, bahkan korupsi yang kerap terjadi melukai demokrasi.
"Situasi saat ini, seolah-olah demokrasi menjadi tanpa batas berhak berbuat apapun sesukannya," tutur Jenderal tersebut.
Padahal, lanjutnya, demokrasi yang diamanatkan adalah yang sehat yang dibarengi dengan penegakan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.
Agar demokrasi tetap pada jalurnya, ujar Endriartono, tidak mengadopsi dmeokrasi dari negara lain secara mentah-mentah, karena belum tentu demokrasi yang diadopsi dari negara yang berhasil menjalankannya cocok dengan dinamika negara.
"Karena pada prinsipnya demokrasi punya ciri khas masing-masing," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Endriartono juga menyampaikan terkait revitalisasi politik dan kewarganegaraan, perlu dilakukan "recomitmen" atau ditata lagi, seperti lunturnya rasa persatuan dan kesatuan.
Ia mengatakan, revitalisasi poltik harus disikapi baik-baik karena keragaman bangsa ini jika dikolala baik akan baik tapi jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi kerawanan.
Menurutnya, langkah revitalisasi politik menjadi strategis karena sejak beberpaa tahun terakhir terdengar bentrok antara anak bangsa yang dibalit suku dan agama.
"Ini menjadi ironi lunturnya rasa persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Sementara itu, terkait mewujudkan ekonomi yang tangguh, Endriartono mengkaitkan dengan krisi global yang tengah dihadapi bangsa di dunia saat ini.
Ia mengatakan, Indonesia mampu bertahan dari krisis global dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen yang hal ini tidak banyak bisa dilakukan oleh bangsa lainnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, harusnya lanjut Endriartono mampu membuka lapangan kerja dan menyerap seluruh tenaga kerja yang ada.
"Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Insentif bagi perusahaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyerap masyarakat kerja harus terus didukung," ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Mantan KSAD di era Presiden Megawati tersebut menitik beratkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dicirikan antara lain oleh dukungan sektor dengan kontribusi nilai tambah tinggi, sekaligus mempresentasikan keterlibatan tenaga kerja yang dominan.
Upaya lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Sebagai negara agraris, tapi nyatanya Indonesia sangat tergantung pada impor bahan pangan dan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar pangan dunia.
"Kita tidak serta merta anti impor, impor boleh saja, selama ketersediaan produksi dalam negeri tidak mencukupi. Karena kita tidak bisa membiarkan masyarakat kelaparan, hanya karena anti impor," ujarnya.
Endriartono mengatakan, pemerintah perlu memainkan peran-peran strategis seperti penyediaan lahan, infrastruktur dan sistem pengairan yang handal serta sarana produksi seperti bibit unggul dan pupuk dengan harga terjangkau.
Sedangkan di bidang energi, lanjut Endriartono menambahkan, sudah saatnya Indonesia meninggalkan era BBM dan beralih pada energi gas, panas bumi dan enegeri baru dan terbarukan lainnya.
"Persaingan di era globalisasi tidak bisa kita hindari. Dan tidak mengeluh dengan globalisasi yang ada, kita tinggal menyiapkan diri sebaik-baiknya dari bangsa lain. Bisa memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk masyarakat," ujarnya.
Diakhir penyampaiannya, Endriartono menggarisbawahi bahwa, kesejahteraan bangsa ada pada sumber daya manusia yang berkualitas yang diperoleh dari pendidikan dan pertanian yang kuat sehingga mampu menyediakan pangan bagi seluruh bangsa.
Endriartono Sutarto salah satu tokoh nasional yang hadir dalam dialog kebangsaan dengan tema "Obral-obrol Bangsa, Suara dari Kampus : Mencari Pemimpin Abad 21" yang diselenggarakan oleh BEM KM IPB bersama Pro-Tracking Institute.
Hadir juga dalam dialog kebangsaan tersebut, Ali Maskur Musa, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Bupati Kutai Timur Isran Noor yang kini menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Kebupaten seluruh Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kualitas sumber daya manusia Indonesia harus diperbaharui, dan untuk meningkatkan kualitas itu diperoleh dari pendidikan," ujar Endriartono, dihadapan ratusan mahasiswa IPB.
Dalam penyampaian pemikirannya terkait pembangunan dan kesejahteraan bangsa, Endriartono memaparkan terntang persoalan bangsa dan upaya penyelesaiannya.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, Indonesia sebagai bangsa yang besar dilihat dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, keragaman dan sisi suku, agaman dan budayanya.
"Sebagai bangsa yang besar karena itu permasalahan yang dihadapi bangsa menjadi besar dan juga komplek. Sehingga diperlukan kepemimpinan yang mempuni dalam menghadapi persoalan tersebut," ujarnya.
Menyinggung mengenai persoalan demokratisasi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat telah menunjukkan perkembangannya hingga saat ini.
"Beberapa tahun terakhir sejak reformasi banyak kemajuan yang dicapai oleh bangsa ini terutama dalam keterbukaan dan demokratisasi," ujarnya.
Namun, lanjut Endriartono, disayangkan demokrasi yang cepat saat ini belum bisa membawa masyarakat makmur dan sejahtera, bahkan korupsi yang kerap terjadi melukai demokrasi.
"Situasi saat ini, seolah-olah demokrasi menjadi tanpa batas berhak berbuat apapun sesukannya," tutur Jenderal tersebut.
Padahal, lanjutnya, demokrasi yang diamanatkan adalah yang sehat yang dibarengi dengan penegakan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.
Agar demokrasi tetap pada jalurnya, ujar Endriartono, tidak mengadopsi dmeokrasi dari negara lain secara mentah-mentah, karena belum tentu demokrasi yang diadopsi dari negara yang berhasil menjalankannya cocok dengan dinamika negara.
"Karena pada prinsipnya demokrasi punya ciri khas masing-masing," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Endriartono juga menyampaikan terkait revitalisasi politik dan kewarganegaraan, perlu dilakukan "recomitmen" atau ditata lagi, seperti lunturnya rasa persatuan dan kesatuan.
Ia mengatakan, revitalisasi poltik harus disikapi baik-baik karena keragaman bangsa ini jika dikolala baik akan baik tapi jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi kerawanan.
Menurutnya, langkah revitalisasi politik menjadi strategis karena sejak beberpaa tahun terakhir terdengar bentrok antara anak bangsa yang dibalit suku dan agama.
"Ini menjadi ironi lunturnya rasa persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Sementara itu, terkait mewujudkan ekonomi yang tangguh, Endriartono mengkaitkan dengan krisi global yang tengah dihadapi bangsa di dunia saat ini.
Ia mengatakan, Indonesia mampu bertahan dari krisis global dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen yang hal ini tidak banyak bisa dilakukan oleh bangsa lainnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, harusnya lanjut Endriartono mampu membuka lapangan kerja dan menyerap seluruh tenaga kerja yang ada.
"Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Insentif bagi perusahaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyerap masyarakat kerja harus terus didukung," ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Mantan KSAD di era Presiden Megawati tersebut menitik beratkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dicirikan antara lain oleh dukungan sektor dengan kontribusi nilai tambah tinggi, sekaligus mempresentasikan keterlibatan tenaga kerja yang dominan.
Upaya lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Sebagai negara agraris, tapi nyatanya Indonesia sangat tergantung pada impor bahan pangan dan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar pangan dunia.
"Kita tidak serta merta anti impor, impor boleh saja, selama ketersediaan produksi dalam negeri tidak mencukupi. Karena kita tidak bisa membiarkan masyarakat kelaparan, hanya karena anti impor," ujarnya.
Endriartono mengatakan, pemerintah perlu memainkan peran-peran strategis seperti penyediaan lahan, infrastruktur dan sistem pengairan yang handal serta sarana produksi seperti bibit unggul dan pupuk dengan harga terjangkau.
Sedangkan di bidang energi, lanjut Endriartono menambahkan, sudah saatnya Indonesia meninggalkan era BBM dan beralih pada energi gas, panas bumi dan enegeri baru dan terbarukan lainnya.
"Persaingan di era globalisasi tidak bisa kita hindari. Dan tidak mengeluh dengan globalisasi yang ada, kita tinggal menyiapkan diri sebaik-baiknya dari bangsa lain. Bisa memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya untuk masyarakat," ujarnya.
Diakhir penyampaiannya, Endriartono menggarisbawahi bahwa, kesejahteraan bangsa ada pada sumber daya manusia yang berkualitas yang diperoleh dari pendidikan dan pertanian yang kuat sehingga mampu menyediakan pangan bagi seluruh bangsa.
Endriartono Sutarto salah satu tokoh nasional yang hadir dalam dialog kebangsaan dengan tema "Obral-obrol Bangsa, Suara dari Kampus : Mencari Pemimpin Abad 21" yang diselenggarakan oleh BEM KM IPB bersama Pro-Tracking Institute.
Hadir juga dalam dialog kebangsaan tersebut, Ali Maskur Musa, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Bupati Kutai Timur Isran Noor yang kini menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Kebupaten seluruh Indonesia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014