Pemerintah Indonesia berbagi pengalaman saat menyalurkan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza ke peserta forum "Regional Conference on Humanitarian Assistance: Enhancing the Capacity of Humanitarian Actions in South-East Asia" di Jakarta, Kamis,
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, saat ditemui usai membuka acara, mengatakan pengalaman Indonesia itu dapat menjadi bahan bagi para peserta forum untuk menyusun standar baku penyaluran bantuan saat bencana kemanusiaan terjadi di kawasan Asia Tenggara.
"Kita tentu akan berbagi beberapa pengalaman di Palestina dan Myanmar, sebenarnya sebelum jauh (terlibat) di Cox Bazaar, waktu konflik Jalur Gaza, Indonesia telah terlibat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara di Palestina. Kita membentuk semacam aliansi untuk mensinergikan bantuan yang datang dari Indonesia," ujar AM Fachir menjawab pertanyaan ANTARA.
Sementara itu, untuk pemberian bantuan kemanusiaan di tingkat Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah membangun enam sekolah dasar dan satu rumah sakit di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Menurut dia, bantuan untuk suatu bencana atau konflik kemanusiaan disalurkan dengan mematuhi panduan dan standar khusus yang umumnya diberikan untuk kebutuhan korban dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Jangka pendek, misalnya, pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan, sementara jangka panjang misalnya pembangunan infrastruktur, contohnya rumah sakit," tambah dia.
Akan tetapi, saat ini menurut A.M Fachir prosedur dan standar pemberian bantuan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah negara-negara di kawasan masih berbeda sehingga seringkali penyerahan bantuan tak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, konferensi tingkat kawasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia itu diharapkan dapat menjadi wadah tersusunnya standar baku pemberian bantuan kemanusiaan yang diikuti negara-negara di Asia Tenggara.
Pertemuan regional itu dihadiri perwakilan pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berasal dari 18 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, saat ditemui usai membuka acara, mengatakan pengalaman Indonesia itu dapat menjadi bahan bagi para peserta forum untuk menyusun standar baku penyaluran bantuan saat bencana kemanusiaan terjadi di kawasan Asia Tenggara.
"Kita tentu akan berbagi beberapa pengalaman di Palestina dan Myanmar, sebenarnya sebelum jauh (terlibat) di Cox Bazaar, waktu konflik Jalur Gaza, Indonesia telah terlibat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara di Palestina. Kita membentuk semacam aliansi untuk mensinergikan bantuan yang datang dari Indonesia," ujar AM Fachir menjawab pertanyaan ANTARA.
Sementara itu, untuk pemberian bantuan kemanusiaan di tingkat Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah membangun enam sekolah dasar dan satu rumah sakit di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Menurut dia, bantuan untuk suatu bencana atau konflik kemanusiaan disalurkan dengan mematuhi panduan dan standar khusus yang umumnya diberikan untuk kebutuhan korban dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Jangka pendek, misalnya, pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan, sementara jangka panjang misalnya pembangunan infrastruktur, contohnya rumah sakit," tambah dia.
Akan tetapi, saat ini menurut A.M Fachir prosedur dan standar pemberian bantuan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah negara-negara di kawasan masih berbeda sehingga seringkali penyerahan bantuan tak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, konferensi tingkat kawasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia itu diharapkan dapat menjadi wadah tersusunnya standar baku pemberian bantuan kemanusiaan yang diikuti negara-negara di Asia Tenggara.
Pertemuan regional itu dihadiri perwakilan pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berasal dari 18 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019