Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dan didampingi oleh Direktur Utama PT. Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo meninjau proyek pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi III A (Simpang Yasmin - Simpang Semplak), Sabtu (03/08/2019) siang.
Peninjauan itu dilakukan guna memastikan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol BORR seksi III A pasca kecelakaan konstruksi ambruknya cor beton di pier 10 beberapa waktu lalu agar berjalan sesuai rencana dan rampung tepat waktu.
Pada kesempatan itu, Dedie mengatakan, komite keselamatan kontruksi (K2) dari kementerian PUPR sudah melakukan assessment dan rekomendasi bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol BORR seksi III A dapat dilaksanakan kembali.
"Intinya bahwa kami ingin memastikan pelaksanaan pembangunan ini bisa terus dilakukan dan mudah-mudahan selesai tepat waktu, karena ini kan lokasinya jalan yang dilalui oleh masyarakat, jadi perlu kita kawal juga mudah mudahan tidak ada gangguan dan pihak pelaksana juga bisa melaksanakan dengan sebaik baiknya,” kata Dedie di sela peninjauan.
Sementara itu, Kepala BPJT, Danang Parikesit menyampaikan bahwa progres kegiatan pembangunan BORR seksi IIIA seluruh proses assessment, peninjauan kembali, evaluasi, penyusunan rekomendasi dan komisioning untuk melanjutkan proyek tersebut sudah dilaksanakan oleh dua komite di kementerian PUPR, yaitu komite K2 dan rekomendasi design oleh komite keselamatan jembatan dan terowongan jalan.
“Ini sudah kita peroleh, harapan kami itu bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur operator dari pengelola jalan tol BORR tersebut. Menurutnya memang perlu ada tindakan kepada pelaksana, terutama kontraktor dan konsultan.
“Kita harapkan memang ada pergantian, jadi yang datang kesini memang betul betul berpengalaman dengan bangunan yang cukup komplek tidak hanya pada saat kontruksi tetapi juga bagaimana mengelola management lalu lintas. Mudah mudahan dengan tim baru ini baik kontraktor, konsultan dan kami juga memiliki pemantauan mutu independen. Harapan kita kedepan akan lebih baik lagi," ucapnya.
Ia juga menjelaskan telah mendapatkan wawasan dari Wakil Wali Kota Bogor mengenai bagaimana pengembangan sistem transportasi di kota Bogor.
Menurut Danang, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan kepada menteri PUPR dan dirjen Bina Marga, karena persoalan Bogor tidak hanya di selesaikan oleh tol BORR saja, tetapi ada banyak akses yang menjadi rencana pengembangan di kota Bogor.
“Oleh karena itu kami akan melaporkan ke pak menteri perkembangannya dan mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa di bahas tim kementerian PUPR,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dirut PT. MSJ Hendro Atmodjo menuturkan, pada prinsipnya ada 10 rekomendasi yang di berikan oleh komite K2 dan yang paling penting adalah memperbaiki sistem perancangan atau begisting.
Menurut Hendro yang menjadi penyebab kecelakaan kontruksi tumpahnya beton yang sudah di cor karena tidak kuatnya penopang dari kontruksi.
Ia menambahkan, kesimpulan komite K2 adalah lost of control pelaksana proyek yang sudah dirokemandasikan untuk diganti dan sekarang sudah diganti personelnya.
“Kami sedang menghitung lagi dengan keterlambatan ini sekitar 3 Minggu. Mudah mudahan kita lakukan percepatan tetapi dengan cermat, bahwa 31 Desember 2019 Insya Allah bisa selesai karena ini proyek strategi nasional,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Peninjauan itu dilakukan guna memastikan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol BORR seksi III A pasca kecelakaan konstruksi ambruknya cor beton di pier 10 beberapa waktu lalu agar berjalan sesuai rencana dan rampung tepat waktu.
Pada kesempatan itu, Dedie mengatakan, komite keselamatan kontruksi (K2) dari kementerian PUPR sudah melakukan assessment dan rekomendasi bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol BORR seksi III A dapat dilaksanakan kembali.
"Intinya bahwa kami ingin memastikan pelaksanaan pembangunan ini bisa terus dilakukan dan mudah-mudahan selesai tepat waktu, karena ini kan lokasinya jalan yang dilalui oleh masyarakat, jadi perlu kita kawal juga mudah mudahan tidak ada gangguan dan pihak pelaksana juga bisa melaksanakan dengan sebaik baiknya,” kata Dedie di sela peninjauan.
Sementara itu, Kepala BPJT, Danang Parikesit menyampaikan bahwa progres kegiatan pembangunan BORR seksi IIIA seluruh proses assessment, peninjauan kembali, evaluasi, penyusunan rekomendasi dan komisioning untuk melanjutkan proyek tersebut sudah dilaksanakan oleh dua komite di kementerian PUPR, yaitu komite K2 dan rekomendasi design oleh komite keselamatan jembatan dan terowongan jalan.
“Ini sudah kita peroleh, harapan kami itu bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah menegur operator dari pengelola jalan tol BORR tersebut. Menurutnya memang perlu ada tindakan kepada pelaksana, terutama kontraktor dan konsultan.
“Kita harapkan memang ada pergantian, jadi yang datang kesini memang betul betul berpengalaman dengan bangunan yang cukup komplek tidak hanya pada saat kontruksi tetapi juga bagaimana mengelola management lalu lintas. Mudah mudahan dengan tim baru ini baik kontraktor, konsultan dan kami juga memiliki pemantauan mutu independen. Harapan kita kedepan akan lebih baik lagi," ucapnya.
Ia juga menjelaskan telah mendapatkan wawasan dari Wakil Wali Kota Bogor mengenai bagaimana pengembangan sistem transportasi di kota Bogor.
Menurut Danang, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan kepada menteri PUPR dan dirjen Bina Marga, karena persoalan Bogor tidak hanya di selesaikan oleh tol BORR saja, tetapi ada banyak akses yang menjadi rencana pengembangan di kota Bogor.
“Oleh karena itu kami akan melaporkan ke pak menteri perkembangannya dan mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa di bahas tim kementerian PUPR,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dirut PT. MSJ Hendro Atmodjo menuturkan, pada prinsipnya ada 10 rekomendasi yang di berikan oleh komite K2 dan yang paling penting adalah memperbaiki sistem perancangan atau begisting.
Menurut Hendro yang menjadi penyebab kecelakaan kontruksi tumpahnya beton yang sudah di cor karena tidak kuatnya penopang dari kontruksi.
Ia menambahkan, kesimpulan komite K2 adalah lost of control pelaksana proyek yang sudah dirokemandasikan untuk diganti dan sekarang sudah diganti personelnya.
“Kami sedang menghitung lagi dengan keterlambatan ini sekitar 3 Minggu. Mudah mudahan kita lakukan percepatan tetapi dengan cermat, bahwa 31 Desember 2019 Insya Allah bisa selesai karena ini proyek strategi nasional,” tegasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019