Wali Kota Bogor Bima Arya dianugrahkan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).
Prosesi tersebut disematkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Presiden Jokowi karena berhalangan hadir.
Bima Arya dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.
"Saya ingin meneruskan ucapan selamat dan penghargaan dari bapak Presiden Jokowi kepada semua insan dan penggiat koperasi. Koperasi adalah kerjasama antara orang. PT adalah kerjasama antar modal. Sehingga koperasi memang mengandalkan orang," ungkap Darmin.
Darmin juga sangat mengharapkan kreativitas dan inisiatif dari kepala daerah bersama-sama dengan pimpinan nasional, membangun bukan hanya infrastruktur jalan tetapi juga perlu membangun pasar pengumpul, perlu membangun lapangan penumpukan dan sebagainya. "Sehingga benar-benar bisa terwujud manfaat yang optimum bagi masyarakat dari pembangunan infrastruktur tersebut," katanya.
Usai menerima Satyalancana Pembangunan, Bima Arya mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraihnya itu didedikasikan untuk seluruh aktivis gerakan koperasi dan UMKM di Kota Bogor.
"Mereka terus berikhtiar untuk menghidupkan kembali rapat anggota tahunan, terus berusaha untuk menggulirkan program-program yang menguntungkan dan memberikan manfaat untuk anggotanya. Penghargaan ini juga untuk para pelaku UMKM yang terus tidak pernah mengenal lelah untuk terus berkreasi dan berinovasi, penghargaan ini juga untuk seluruh pihak yang telah bersama-sama membangun kekuatan perekonomian baru yang berbasis pada kekuatan kebersamaan dan gotong royong," ungkap Bima.
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Bima, hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh dinas terkait memberikan kemudahan bagi semua aktivitas mereka. "Tahun ini Pemkot Bogor mengalokasikan Rp 9 miliar untuk penguatan UMKM dan Koperasi dengan 32 program kegiatan," kata dia.
"Strategi utama kita adalah membangun kolaborasi. Diantaranya dengan para stakeholder pengusaha, e-Commerce, yayasan, lembaga keuangan, kampus, untuk menjadikan para UMKM dan Koperasi ini para pelaku ekonomi yang berdaya dan APBD Kota Bogor akan dimaksimalkan, dialokasikan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kolaborasi ini," tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas S Rasmana membeberkan sejumlah capaian yang diraih selama kepemimpinan Bima Arya dalam bidang koperasi dan UMKM.
"Salah satunya pembentukan organisasi kedinasan terhadap Koperasi dan UMKM. Sebelumnya sektor ini hanya menjadi bagian dari bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lewat kebijakan Pak Wali kota, sudah hadir secara mandiri Dinas Koperasi dan UMKM sehingga lebih fokus dalam pengembangan ekonomi rakyat," ungkap Anas.
Dengan meningkatnya status menjadi dinas, kata Anas, berpengaruh terhadap peningkatan sejumlah pencapaian. Jumlah koperasi di Kota Bogor, pada 2014 ada 750 unit, sementara pada 2018 mencapai 848 unit. "Koperasi aktif pada 2014 ada 353, pada 2018 menjadi 528. Koperasi yang aktif melaksanakan RAT pada 2014 ada 180, lalu meningkat menjadi 315 pada 2018," ujar Anas.
"Jumlah anggota koperasi dari 120.450 orang pada 2017 menjadi 150.045 orang pada 2018. Jumlah modal koperasi dari Rp 3 triliun (2017) menjadi Rp 3,5 triliun (2018). Jumlah volume usaha dari Rp 5,6 triliun (2017) menjadi Rp 7,6 triliun (2018). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah karyawan koperasi di Kota Bogor mencapai 33.764 orang pada 2018 dari sebelumnya 29.457 (2017)," terangnya.
Untuk sektor UMKM, lanjut Anas, jumlah pelaku usaha meningkat dari 20.674 (2017) menjadi 23.706 pada 2018. "Secara keseluruhan jumlah omzet pada usaha mikro Rp 50 miliar, usaha kecil Rp 299 miliar dan usaha menengah Rp 2 triliun," kata Anas.
Segala pencapaian tersebut, berdasarkan data Bappeda Kota Bogor, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 483 miliar (2014) menjadi Rp 877 miliar (2018). Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen (2014) menjadi 6,48 persen (2018). Tingkat Pengangguran Terbuka 9,48 persen (2014) menjadi 9,28 persen (2018).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2014 hanya 73,1 menjadi 75,59 pada 2018. Indeks Gini Ratio 0,36 (2014) menjadi 0,41 (2018). Juga pada Persentase Kemiskinan pada 2014 sekitar 7,74 persen menjadi pada 5,93 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Prosesi tersebut disematkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mewakili Presiden Jokowi karena berhalangan hadir.
Bima Arya dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.
"Saya ingin meneruskan ucapan selamat dan penghargaan dari bapak Presiden Jokowi kepada semua insan dan penggiat koperasi. Koperasi adalah kerjasama antara orang. PT adalah kerjasama antar modal. Sehingga koperasi memang mengandalkan orang," ungkap Darmin.
Darmin juga sangat mengharapkan kreativitas dan inisiatif dari kepala daerah bersama-sama dengan pimpinan nasional, membangun bukan hanya infrastruktur jalan tetapi juga perlu membangun pasar pengumpul, perlu membangun lapangan penumpukan dan sebagainya. "Sehingga benar-benar bisa terwujud manfaat yang optimum bagi masyarakat dari pembangunan infrastruktur tersebut," katanya.
Usai menerima Satyalancana Pembangunan, Bima Arya mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraihnya itu didedikasikan untuk seluruh aktivis gerakan koperasi dan UMKM di Kota Bogor.
"Mereka terus berikhtiar untuk menghidupkan kembali rapat anggota tahunan, terus berusaha untuk menggulirkan program-program yang menguntungkan dan memberikan manfaat untuk anggotanya. Penghargaan ini juga untuk para pelaku UMKM yang terus tidak pernah mengenal lelah untuk terus berkreasi dan berinovasi, penghargaan ini juga untuk seluruh pihak yang telah bersama-sama membangun kekuatan perekonomian baru yang berbasis pada kekuatan kebersamaan dan gotong royong," ungkap Bima.
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Bima, hanya memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh dinas terkait memberikan kemudahan bagi semua aktivitas mereka. "Tahun ini Pemkot Bogor mengalokasikan Rp 9 miliar untuk penguatan UMKM dan Koperasi dengan 32 program kegiatan," kata dia.
"Strategi utama kita adalah membangun kolaborasi. Diantaranya dengan para stakeholder pengusaha, e-Commerce, yayasan, lembaga keuangan, kampus, untuk menjadikan para UMKM dan Koperasi ini para pelaku ekonomi yang berdaya dan APBD Kota Bogor akan dimaksimalkan, dialokasikan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kolaborasi ini," tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas S Rasmana membeberkan sejumlah capaian yang diraih selama kepemimpinan Bima Arya dalam bidang koperasi dan UMKM.
"Salah satunya pembentukan organisasi kedinasan terhadap Koperasi dan UMKM. Sebelumnya sektor ini hanya menjadi bagian dari bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lewat kebijakan Pak Wali kota, sudah hadir secara mandiri Dinas Koperasi dan UMKM sehingga lebih fokus dalam pengembangan ekonomi rakyat," ungkap Anas.
Dengan meningkatnya status menjadi dinas, kata Anas, berpengaruh terhadap peningkatan sejumlah pencapaian. Jumlah koperasi di Kota Bogor, pada 2014 ada 750 unit, sementara pada 2018 mencapai 848 unit. "Koperasi aktif pada 2014 ada 353, pada 2018 menjadi 528. Koperasi yang aktif melaksanakan RAT pada 2014 ada 180, lalu meningkat menjadi 315 pada 2018," ujar Anas.
"Jumlah anggota koperasi dari 120.450 orang pada 2017 menjadi 150.045 orang pada 2018. Jumlah modal koperasi dari Rp 3 triliun (2017) menjadi Rp 3,5 triliun (2018). Jumlah volume usaha dari Rp 5,6 triliun (2017) menjadi Rp 7,6 triliun (2018). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah karyawan koperasi di Kota Bogor mencapai 33.764 orang pada 2018 dari sebelumnya 29.457 (2017)," terangnya.
Untuk sektor UMKM, lanjut Anas, jumlah pelaku usaha meningkat dari 20.674 (2017) menjadi 23.706 pada 2018. "Secara keseluruhan jumlah omzet pada usaha mikro Rp 50 miliar, usaha kecil Rp 299 miliar dan usaha menengah Rp 2 triliun," kata Anas.
Segala pencapaian tersebut, berdasarkan data Bappeda Kota Bogor, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 483 miliar (2014) menjadi Rp 877 miliar (2018). Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen (2014) menjadi 6,48 persen (2018). Tingkat Pengangguran Terbuka 9,48 persen (2014) menjadi 9,28 persen (2018).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2014 hanya 73,1 menjadi 75,59 pada 2018. Indeks Gini Ratio 0,36 (2014) menjadi 0,41 (2018). Juga pada Persentase Kemiskinan pada 2014 sekitar 7,74 persen menjadi pada 5,93 persen.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019