Bekasi (Antara) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik 2013 dari Kementerian Dalam Negeri.
"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kita meraih peringkat pertama terbaik di Indonesia," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, penghargaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terjadap sistem informasi publik yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya benar.
"Ini bukan penghargaan abal-abal, tetapi kita raih dengan kerja keras yang salah satunya meliputi implementasi pakta integritas pegawai," katanya.
Rahmat mengemukakan bahwa salah satu kasus ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja PPID datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim yang hingga kini telah menggugat sedikitnya 200 dugaan kasus penutupan informasi publik dilingkup Pemkot Bekasi.
"Kasus yang saat ini tengah digugat Sahabat Muslim terbukti tidak berbanding lurus dengan penilaian Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Sementara itu, pemberian plakat penghargaan sebagai PPID terbaik dilakukan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni kepada perwakilan Pemkot Bekasi Kasubag Hubungan Eksternal Humas Sajekti Rubiah bertempat di Millenium Hotel Sirih, pekan lalu.
Menurut Sajekti, keterbukaan dan akuntabilitas badan publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya.
Dia mengatakan bahwa salah satu tujuan keterbukaan informasi publik adalah mendekatkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat.
"Untuk itu diperlukan inovasi oleh badan publik melalui PPID untuk mampu memberi layanan tersebut," katanya.
Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi sebuah acuan bagi PPID di Kota Bekasi untuk terus meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kita meraih peringkat pertama terbaik di Indonesia," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, penghargaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terjadap sistem informasi publik yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya benar.
"Ini bukan penghargaan abal-abal, tetapi kita raih dengan kerja keras yang salah satunya meliputi implementasi pakta integritas pegawai," katanya.
Rahmat mengemukakan bahwa salah satu kasus ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja PPID datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim yang hingga kini telah menggugat sedikitnya 200 dugaan kasus penutupan informasi publik dilingkup Pemkot Bekasi.
"Kasus yang saat ini tengah digugat Sahabat Muslim terbukti tidak berbanding lurus dengan penilaian Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Sementara itu, pemberian plakat penghargaan sebagai PPID terbaik dilakukan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni kepada perwakilan Pemkot Bekasi Kasubag Hubungan Eksternal Humas Sajekti Rubiah bertempat di Millenium Hotel Sirih, pekan lalu.
Menurut Sajekti, keterbukaan dan akuntabilitas badan publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya.
Dia mengatakan bahwa salah satu tujuan keterbukaan informasi publik adalah mendekatkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat.
"Untuk itu diperlukan inovasi oleh badan publik melalui PPID untuk mampu memberi layanan tersebut," katanya.
Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi sebuah acuan bagi PPID di Kota Bekasi untuk terus meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013