Bekasi (Antara) - Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) meminta kepolisian mengintensifkan pengamanan sejumlah objek vital menjelang aksi mogok massal buruh pada 28 Oktober 2013.
"Kami harap agar seluruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi juga masuk dalam objek vital yang perlu diamankan oleh kepolisian," ujar Wakil Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi di Bekasi, Minggu.
Menurut dia rencana aksi mogok nasional buruh telah membuat para pengusaha khawatir.
"Kami mengimbau pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan pro aktif apabila terjadi pelanggaran oleh pihak manapun yang mengganggu kondisi investasi di Bekasi," ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar rencana aksi mogok kerja oleh buruh tidak diwarnai dengan melakukan "sweeping" ke perusahaan, karena bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Aksi sweeping dan tindakan melanggar hukum hanya akan membuat citra Indonesia di mata internasional jelek," katanya.
Dikatakan Yos, aksi yang dilakukan nantinya diharapkan berjalan tertib tanpa menggangu aktivitas produksi di perusahaan.
"Karena bila aksi unjuk rasa itu berlangsung, diperkirakan perusahaan akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa," katanya.
Selain tidak melakukan sweeping, pihaknya juga berharap dewan pengupahan yang saat ini tengah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa mengambil keputusan yang sebijak mungkin sehingga angka upah di tahun 2014 bisa diterima oleh seluruh pihak tanpa ada yang dirugikan.
ASPHRI merupakan wadah para praktisi HRD di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2008 lalu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh HRD agar tetap netral dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang saat ini tengah berlangsung," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Kami harap agar seluruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi juga masuk dalam objek vital yang perlu diamankan oleh kepolisian," ujar Wakil Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi di Bekasi, Minggu.
Menurut dia rencana aksi mogok nasional buruh telah membuat para pengusaha khawatir.
"Kami mengimbau pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan pro aktif apabila terjadi pelanggaran oleh pihak manapun yang mengganggu kondisi investasi di Bekasi," ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar rencana aksi mogok kerja oleh buruh tidak diwarnai dengan melakukan "sweeping" ke perusahaan, karena bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Aksi sweeping dan tindakan melanggar hukum hanya akan membuat citra Indonesia di mata internasional jelek," katanya.
Dikatakan Yos, aksi yang dilakukan nantinya diharapkan berjalan tertib tanpa menggangu aktivitas produksi di perusahaan.
"Karena bila aksi unjuk rasa itu berlangsung, diperkirakan perusahaan akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa," katanya.
Selain tidak melakukan sweeping, pihaknya juga berharap dewan pengupahan yang saat ini tengah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bisa mengambil keputusan yang sebijak mungkin sehingga angka upah di tahun 2014 bisa diterima oleh seluruh pihak tanpa ada yang dirugikan.
ASPHRI merupakan wadah para praktisi HRD di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2008 lalu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh HRD agar tetap netral dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang saat ini tengah berlangsung," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013