Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merencanakan rotasi pejabat. Rotasi dan promosi pejabat ini menjadi yang pertama dilakukan setelah Eka Supria Atmaja dilantik menjadi Bupati Bekasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju di Cikarang, Selasa petang mengatakan, rotasi dan mutasi pejabat dilatarbelakangi kebutuhan karena saat ini masih banyak kekosongan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Iya tentunya rotasi dan mutasi ini karena kebutuhan. Karena di eselon II dan III banyak yang kosong. Jadi memang perlu rotasi mutasi dan promosi," katanya.
Guna melaksanajan rotasi, Uju belum mau menyebutkan waktunya namun dirinya mengisyaratkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Bisa dalam waktu dekat bisa juga masih lama. Itu semua hak prerogatif bupati. Tapi yang pasti rotasi mutasi dan promosi akan kita lakukan segera," katanya.
Uju memastikan rotasi akan promosi akan dilakukan kepada eselon II terlebih dahulu sementara untuk eselon III akan dilakukan setelah pelaksanaan lelang jabatan.
"Yang kita rotasi eselon II, setelah itu eselon III. Untuk open bidding eselon III belum kita buka. Itu nanti setelah rotasi eselon II," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta pemerintah daerah segera melakukan pengisian jabatan yang ditinggalkan sejumlah pejabat akibat tersangkut kasus korupsi dan masa pensiun.
Pengungkapan kasus suap Meikarta tidak hanya menyeret mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin namun juga tiga kepala dinas di antaranya Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala DPMPTSP, Dewi Tisnawati, dan Kepala Disdamkar, Sahat Maju Banjar Nahor.
Selain itu, kekosongan jabatan juga terjadi di dua posisi lainnya, masing-masing Dinas Pertanian dan BKPPD yang ditinggal kepala dinasnya karena telah memasuki masa pensiun.
"Kekosongan jabatan tersebut tidak bisa diisi oleh Eka saat masih Plt, namun setelah definitif kewenangan itu ada," kata Jejen.(KR-PRA).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju di Cikarang, Selasa petang mengatakan, rotasi dan mutasi pejabat dilatarbelakangi kebutuhan karena saat ini masih banyak kekosongan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Iya tentunya rotasi dan mutasi ini karena kebutuhan. Karena di eselon II dan III banyak yang kosong. Jadi memang perlu rotasi mutasi dan promosi," katanya.
Guna melaksanajan rotasi, Uju belum mau menyebutkan waktunya namun dirinya mengisyaratkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Bisa dalam waktu dekat bisa juga masih lama. Itu semua hak prerogatif bupati. Tapi yang pasti rotasi mutasi dan promosi akan kita lakukan segera," katanya.
Uju memastikan rotasi akan promosi akan dilakukan kepada eselon II terlebih dahulu sementara untuk eselon III akan dilakukan setelah pelaksanaan lelang jabatan.
"Yang kita rotasi eselon II, setelah itu eselon III. Untuk open bidding eselon III belum kita buka. Itu nanti setelah rotasi eselon II," katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta pemerintah daerah segera melakukan pengisian jabatan yang ditinggalkan sejumlah pejabat akibat tersangkut kasus korupsi dan masa pensiun.
Pengungkapan kasus suap Meikarta tidak hanya menyeret mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin namun juga tiga kepala dinas di antaranya Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala DPMPTSP, Dewi Tisnawati, dan Kepala Disdamkar, Sahat Maju Banjar Nahor.
Selain itu, kekosongan jabatan juga terjadi di dua posisi lainnya, masing-masing Dinas Pertanian dan BKPPD yang ditinggal kepala dinasnya karena telah memasuki masa pensiun.
"Kekosongan jabatan tersebut tidak bisa diisi oleh Eka saat masih Plt, namun setelah definitif kewenangan itu ada," kata Jejen.(KR-PRA).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019