Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor berkolaborasi dengan para stakeholder untuk melakukan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar bisa bertahan di tengah persaingan.
“PKL ini harus dibina, sehingga menjadi UMKM. Kalau kita sekarang bicara startup startup, mereka (PKL) sudah lebih dulu start, tapi gak pernah up up,” ujar Dedie di sela Business Development Services (BDS) yang digelar KPP Pratama Bogor dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (Munasain), Kota Bogor, Kamis (2/5/2019).
Dedie melanjutkan, paling tidak jika memang Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PD Pasar Pakuan Jaya bisa melakukan pembinaan, kemudian didukung oleh KPP Pratama Bogor, Kanwil DJP Jawa Barat dan BUMN tentunya akan menuntaskan persoalan dasar yang ada di UMKM.
“Harus berkolaborasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Mestinya ada pihak yang mau membantu untuk membuatkan lapaknya, paling tidak PKL bisa berdagang di tempat yang layak,” ujar Dedie.
“Dari situ meningkat, mereka diberikan buku pengetahuan sederhana, kemudian bagaimana mereka terdaftar secara legal kemudian barulah temen-temen pajak mencari sumber pajak baru yang bisa dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Meski begitu, mantan direktur pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyambut gembira terhadap KPP Pratama Bogor dan Kanwil DJP Jawa Barat III yang sudah mau memperhatikan para pelaku UMKM di Kota Bogor.
“Jadi kami tentu menyambut gembira langkah-langkah yang sudah diambil seperti melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM terkait dengan pembukuan sederhana, meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan produk, dan pelatihan pemasaran secara digital atau online,” katanya.
Dalam kegiatan itu, ada kurang lebih sebanyak 60 peserta UMKM ikut ambil bagian. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Catur Rini Widosari beserta jajaran staf dan pejabat lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
“PKL ini harus dibina, sehingga menjadi UMKM. Kalau kita sekarang bicara startup startup, mereka (PKL) sudah lebih dulu start, tapi gak pernah up up,” ujar Dedie di sela Business Development Services (BDS) yang digelar KPP Pratama Bogor dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia (Munasain), Kota Bogor, Kamis (2/5/2019).
Dedie melanjutkan, paling tidak jika memang Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PD Pasar Pakuan Jaya bisa melakukan pembinaan, kemudian didukung oleh KPP Pratama Bogor, Kanwil DJP Jawa Barat dan BUMN tentunya akan menuntaskan persoalan dasar yang ada di UMKM.
“Harus berkolaborasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Mestinya ada pihak yang mau membantu untuk membuatkan lapaknya, paling tidak PKL bisa berdagang di tempat yang layak,” ujar Dedie.
“Dari situ meningkat, mereka diberikan buku pengetahuan sederhana, kemudian bagaimana mereka terdaftar secara legal kemudian barulah temen-temen pajak mencari sumber pajak baru yang bisa dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Meski begitu, mantan direktur pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyambut gembira terhadap KPP Pratama Bogor dan Kanwil DJP Jawa Barat III yang sudah mau memperhatikan para pelaku UMKM di Kota Bogor.
“Jadi kami tentu menyambut gembira langkah-langkah yang sudah diambil seperti melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM terkait dengan pembukuan sederhana, meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan produk, dan pelatihan pemasaran secara digital atau online,” katanya.
Dalam kegiatan itu, ada kurang lebih sebanyak 60 peserta UMKM ikut ambil bagian. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Catur Rini Widosari beserta jajaran staf dan pejabat lainnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019