Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) mengadukan permasalahan tentang pembiayaan bagi pelaksanaan Ujian akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada Plh Wali Kota Bogor Ade Syarip Hidayat, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (11/4/19).
Menurut Plh Wali Kota Bogor, permasalahan ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pihak instansi terkait yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bogor.
"Saya menyayangkan tidak ada perwakilan dari Kemenag Kota Bogor yang hadir pada kesempatan ini," kata Ade Syarip kepada Antara.
Menurut Ade Syarip, untuk menanggulangi biaya penggandaan soal USBN bagi siswa MI ini akan dilakukan pergeseran anggaran APBD melalui Dinas Pendidikan.
"Saya minta Pak Kadis Pendidikan untuk membantu permasalahan ini, lakukan pergeseran dana APBD," kata Ade Syarip.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor H Fahrudin, mengatakan Pemerintah Kota Bogor sudah memperlakukan sama antara siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
Menurut Fahrudin, selama dua tahun terdapat double anggaran yang dilakukan oleh Kemenag yang membawahi MI dan Disdik Kota Bogor, sehingga salah satunya harus di gugurkan.
"Tahun ini Disdik tidak menganggarkan, ternyata Kemenag pun tidak, jadi masalahnya komunikasi lagi" kata Fahrudin.
Ia mengatakan, untuk 60 sekolah MI di Kota Bogor terdapat 1.813 siswa siap melaksanakan USBN tanggal 20 April mendatang.
"Estimasi anggaran yang di siapkan sekitar Rp 200 juta untuk biaya penggandaan soal bagi MI dan SD," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Menurut Plh Wali Kota Bogor, permasalahan ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pihak instansi terkait yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bogor.
"Saya menyayangkan tidak ada perwakilan dari Kemenag Kota Bogor yang hadir pada kesempatan ini," kata Ade Syarip kepada Antara.
Menurut Ade Syarip, untuk menanggulangi biaya penggandaan soal USBN bagi siswa MI ini akan dilakukan pergeseran anggaran APBD melalui Dinas Pendidikan.
"Saya minta Pak Kadis Pendidikan untuk membantu permasalahan ini, lakukan pergeseran dana APBD," kata Ade Syarip.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor H Fahrudin, mengatakan Pemerintah Kota Bogor sudah memperlakukan sama antara siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
Menurut Fahrudin, selama dua tahun terdapat double anggaran yang dilakukan oleh Kemenag yang membawahi MI dan Disdik Kota Bogor, sehingga salah satunya harus di gugurkan.
"Tahun ini Disdik tidak menganggarkan, ternyata Kemenag pun tidak, jadi masalahnya komunikasi lagi" kata Fahrudin.
Ia mengatakan, untuk 60 sekolah MI di Kota Bogor terdapat 1.813 siswa siap melaksanakan USBN tanggal 20 April mendatang.
"Estimasi anggaran yang di siapkan sekitar Rp 200 juta untuk biaya penggandaan soal bagi MI dan SD," paparnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019