Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sebanyak 99 persen pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh masyarakat.
"Sebanyak 99 persen pengelolaan PAUD ada di tangan masyarakat. Jadi kalau ada tiga kawasan pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat maka PAUD ini sebenarnya di orang tua dan masyarakat," ujar Muhadjir saat sosialisasi Bunda PAUD di Jakarta, Selasa (2/4).
Oleh karena itu, kata dia, para pemangku kepentingan terutama para ibu baik formal maupun nonformal sangat penting. Menurut Muhadjir Bunda PAUD merupakan intervensi Kemendikbud untuk memastikan program PAUD berhasil melalui jalur formal, yakni dengan mengangkat dan menobatkan istri pejabat di lembaga formal terutama distruktur pemerintah untuk menjadi Bunda PAUD.
"Tidak hanya formal, namun juga nonformal termasuk ustadzah, nyai di pondok pesantren," katanya menambahkan.
Layanan PAUD di Indonesia telah mempunyai payung hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang mengamanatkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, dan pengasuhan.
Pemenuhan tersebut menjadi tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Sebanyak 99 persen pengelolaan PAUD ada di tangan masyarakat. Jadi kalau ada tiga kawasan pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat maka PAUD ini sebenarnya di orang tua dan masyarakat," ujar Muhadjir saat sosialisasi Bunda PAUD di Jakarta, Selasa (2/4).
Oleh karena itu, kata dia, para pemangku kepentingan terutama para ibu baik formal maupun nonformal sangat penting. Menurut Muhadjir Bunda PAUD merupakan intervensi Kemendikbud untuk memastikan program PAUD berhasil melalui jalur formal, yakni dengan mengangkat dan menobatkan istri pejabat di lembaga formal terutama distruktur pemerintah untuk menjadi Bunda PAUD.
"Tidak hanya formal, namun juga nonformal termasuk ustadzah, nyai di pondok pesantren," katanya menambahkan.
Layanan PAUD di Indonesia telah mempunyai payung hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang mengamanatkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, dan pengasuhan.
Pemenuhan tersebut menjadi tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019