Sebanyak 302 koperasi dari total 1.088 koperasi yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terancam dibubarkan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto saat ditemui di Cikarang, Senin mengatakan 302 koperasi itu terancam dibubarkan karena terindikasi tidak memiliki aktivitas rutin. Selain itu, koperasi yang dimaksud tersebut juga diduga sudah tidak pernah lagi menggelar rapat keanggotaan tahunan.
"Dari hasil verifikasi kami, ada 302 koperasi yang tidak aktif. Koperasi itu sudah tidak ditemukan lagi kantor, anggota serta pengurusnya, dan juga tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)," kata Entah.
Meski memiliki badan hukum yang sah, namun karena tidak memiliki aktifitas rutin, maka secara aturan koperasi itu bisa dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
"Nanti kita yang usulkan ke kementerian untuk dibubarkan, karena kewenangannya memang ada di sana," ucapnya.
Menurut Entah, pembubaran terhadap ratusan koperasi itu perlu dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pihaknya.
"Kalau belum dibubarkan tentu menjadi persoalan juga bagi kita nantinya untuk melakukan monitoring dan menjalankan fungsi lainnya," kata dia.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar mengatakan, koperasi sebetulnya memiliki peluang yang cukup bagus sebagai jembatan peningkatan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.
"Namun kenyataannya banyak koperasi di Kabupaten Bekasi yang tidak maju, atau bahkan terpaksa dibubarkan karena sudah tidak aktif," kata dia.
Selain persoalan SDM yang mengelola, pendidikan koperasi juga masih kurang sehingga menyebabkan kepedulian masyarakat untuk bergabung dan melakukan aktifitas simpan dan pinjam di koperasi masih minim.
Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya melakukan pembinaan kepada masyarakat serta memberikan pendampingan bagi koperasi yang masih aktif.
"Tentunya kita mendorong bagaimana agar koperasi di kita ini dapat terus berkembang dan mampu melayani anggotanya dengan baik," tandas Toto.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto saat ditemui di Cikarang, Senin mengatakan 302 koperasi itu terancam dibubarkan karena terindikasi tidak memiliki aktivitas rutin. Selain itu, koperasi yang dimaksud tersebut juga diduga sudah tidak pernah lagi menggelar rapat keanggotaan tahunan.
"Dari hasil verifikasi kami, ada 302 koperasi yang tidak aktif. Koperasi itu sudah tidak ditemukan lagi kantor, anggota serta pengurusnya, dan juga tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)," kata Entah.
Meski memiliki badan hukum yang sah, namun karena tidak memiliki aktifitas rutin, maka secara aturan koperasi itu bisa dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
"Nanti kita yang usulkan ke kementerian untuk dibubarkan, karena kewenangannya memang ada di sana," ucapnya.
Menurut Entah, pembubaran terhadap ratusan koperasi itu perlu dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pihaknya.
"Kalau belum dibubarkan tentu menjadi persoalan juga bagi kita nantinya untuk melakukan monitoring dan menjalankan fungsi lainnya," kata dia.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar mengatakan, koperasi sebetulnya memiliki peluang yang cukup bagus sebagai jembatan peningkatan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.
"Namun kenyataannya banyak koperasi di Kabupaten Bekasi yang tidak maju, atau bahkan terpaksa dibubarkan karena sudah tidak aktif," kata dia.
Selain persoalan SDM yang mengelola, pendidikan koperasi juga masih kurang sehingga menyebabkan kepedulian masyarakat untuk bergabung dan melakukan aktifitas simpan dan pinjam di koperasi masih minim.
Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya melakukan pembinaan kepada masyarakat serta memberikan pendampingan bagi koperasi yang masih aktif.
"Tentunya kita mendorong bagaimana agar koperasi di kita ini dapat terus berkembang dan mampu melayani anggotanya dengan baik," tandas Toto.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019