Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali melanjutkan pembebasan lahan di ruas Jalan Inspeksi Kalimalang mulai dari batas Kota Bekasi hingga Kecamatan Cibitung yang belum tuntas hingga kini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan di Cikarang, Jumat mengatakan, proyek pengerjaan jalan di ruas jalan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
"Kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 kemarin diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR karena untuk mem-back up kemacetan lalu lintas di jalan tol. Namun belum selesai secara keseluruhan," kata Iwan.
Iwan menjelaskan, tahun ini pemerintah daerah kembali melakukan pembebasan lahan pada ruas jalan Kalimalang yang belum selesai dibangun.
"Nantinya pusat yang akan membangun jalannya, kita hanya membebaskan lahannya saja," ucapnya.
Iwan mengaku tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 Miliar untuk sejumlah kegiatan fisik, termasuk membebaskan lima hektare lahan yang terbentang sepanjang jalur Kalimalang batas kota hingga Cibitung.
"Tahun kemarin kita hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19 Miliar untuk lanjutan pembebasan lahan tersebut," ungkapnya.
Anggaran sebesar itu diakuinya hanya mampu untuk membayar satu peta bidang tanah di satu desa saja. Sementara untuk peta bidang di dua desa dan satu kelurahan lainnya belum keluar saat itu, yakni Desa Tambun dan Setiadarma dan Kelurahan Jatimulya.
"Ternyata baru datang peta bidang tanahnya pertanggal 22 desember 2018 untuk satu desa saja yaitu Desa Tambun. Berarti itu satu desa yang bisa kita serap di tahun 2019 pembebasan lahannya," kata dia.
Sementara untuk anggaran pembebasan lahan di tahun 2019 hanya Rp14 Miliar saja. Anggaran tersebut termasuk pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur itu pula. "Mudah-mudahan anggaranya cukup, minimal sampai Desa Setiadarma, PJU antar tiangnya bisa terpasang," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan di Cikarang, Jumat mengatakan, proyek pengerjaan jalan di ruas jalan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
"Kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 kemarin diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR karena untuk mem-back up kemacetan lalu lintas di jalan tol. Namun belum selesai secara keseluruhan," kata Iwan.
Iwan menjelaskan, tahun ini pemerintah daerah kembali melakukan pembebasan lahan pada ruas jalan Kalimalang yang belum selesai dibangun.
"Nantinya pusat yang akan membangun jalannya, kita hanya membebaskan lahannya saja," ucapnya.
Iwan mengaku tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 Miliar untuk sejumlah kegiatan fisik, termasuk membebaskan lima hektare lahan yang terbentang sepanjang jalur Kalimalang batas kota hingga Cibitung.
"Tahun kemarin kita hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19 Miliar untuk lanjutan pembebasan lahan tersebut," ungkapnya.
Anggaran sebesar itu diakuinya hanya mampu untuk membayar satu peta bidang tanah di satu desa saja. Sementara untuk peta bidang di dua desa dan satu kelurahan lainnya belum keluar saat itu, yakni Desa Tambun dan Setiadarma dan Kelurahan Jatimulya.
"Ternyata baru datang peta bidang tanahnya pertanggal 22 desember 2018 untuk satu desa saja yaitu Desa Tambun. Berarti itu satu desa yang bisa kita serap di tahun 2019 pembebasan lahannya," kata dia.
Sementara untuk anggaran pembebasan lahan di tahun 2019 hanya Rp14 Miliar saja. Anggaran tersebut termasuk pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur itu pula. "Mudah-mudahan anggaranya cukup, minimal sampai Desa Setiadarma, PJU antar tiangnya bisa terpasang," tandasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019