Sepasang mata balita itu tampak lelah. Ia menatap ke arah senja yang mulai merunduk di balik pegunungan Sumbawa, sementara tubuhnya yang ringkih masih bergulat dengan demam tinggi.
Ruam merah menyebar di kulitnya, pertanda campak yang tengah merundung banyak anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sejumlah kabupaten, jumlah kasus terus naik signifikan.
Di Kabupaten Dompu, kasus suspek campak mencapai 216 anak pada awal 2026, belum termasuk yang perawatan intensif di rumah sakit. Di Kabupaten Bima, status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak sudah ditetapkan setelah 306 kasus dan satu kematian dilaporkan.
Sementara itu, di Kota Mataram, strategi imunisasi agresif justru berhasil mempertahankan nol kasus di wilayah itu.
Ini bukan sekadar angka. Di dalam data itu tersimpan kisah ketidakpastian orang tua, perjuangan petugas kesehatan, dan tantangan yang menguji sistem imun masyarakat.
Campak yang kerap dianggap “penyakit anak biasa” seharusnya menjadi kenangan jauh di masa lalu. Namun kenyataannya, wabah ini muncul kembali, seakan mengingatkan kita bahwa kemajuan kesehatan tidak pernah datang begitu saja.
Tulisan ini mengajak pembaca menelisik lebih jauh fenomena campak di NTB, bagaimana ia kembali mengancam, apa yang menjadi pemicunya, serta solusi nyata yang bisa dilakukan bersama untuk mencegahnya.
Ancaman campak
Campak, secara medis dikenal sebagai morbili, adalah penyakit yang sangat mudah menular. Virus ini dapat berpindah melalui droplet dari batuk, bersin, bahkan sekadar berbicara di ruang tertutup.
Masa inkubasi yang bisa mencapai tiga minggu membuat penyebaran penyakit ini sulit dideteksi dini. Gejala khasnya seperti demam tinggi disertai batuk, pilek, mata merah, dan ruam makulopapular mudah dikenali, namun begitu banyak anak berisiko tinggi mengalami komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, dan radang otak.
Penyebab utama munculnya kembali campak di NTB ternyata sederhana namun fundamental, yakni turunnya cakupan imunisasi. Di Lombok Tengah misalnya, capaian imunisasi campak pada Agustus 2025 baru mencapai 49 persen.
Sementara untuk mencapai kekebalan kelompok yang efektif terhadap campak, idealnya cakupan imunisasi harus lebih dari 94 persen. Ketika angka ini tidak tercapai, virus yang seharusnya terkendali justru menemukan celah untuk menyebar luas.
Apa yang terjadi di NTB bukan fenomena tunggal. Secara global, cakupan imunisasi menurun di berbagai negara setelah masa pandemi COVID-19, ketika banyak layanan kesehatan terganggu dan perhatian teralihkan.
Di Afrika saja, kasus campak dilaporkan naik hingga 400 persen pada 2022 karena gangguan pada layanan imunisasi rutin. Situasi serupa terlihat di berbagai wilayah Indonesia.
Namun di NTB, tantangan ini bahkan kian rumit ditambah kendala geografis dan disparitas layanan kesehatan antarwilayah.
Betapa ironis bahwa di tengah kemajuan teknologi medis yang sejak lama telah berhasil mengembangkan vaksin efektif anak-anak masih menghadap risiko tertular penyakit yang sebenarnya bisa sangat mudah dicegah dengan imunisasi lengkap.
Respons kesehatan
Respons daerah terhadap ancaman campak di NTB beragam namun penuh pembelajaran.
Di Dompu, pemerintah daerah menyiapkan Outbreak Response Immunization (ORI), yakni program imunisasi respons cepat yang menyasar anak usia 9 hingga 59 bulan untuk mempercepat peningkatan cakupan hingga 95 persen. Program ini dilengkapi dengan penyelidikan epidemiologi guna memutus mata rantai penularan.
Sementara itu, Kota Mataram memilih pendekatan preventif yang lebih holistik. Dengan memaksimalkan layanan imunisasi di puskesmas, melakukan skrining sejak lahir, dan tindakan jemput bola terhadap anak yang belum lengkap imunisasinya, Mataram berhasil mempertahankan status nol kasus. Strategi ini menunjukkan bahwa ketika sistem kesehatan bergerak proaktif, hasilnya bisa nyata.
Apa yang dilakukan Mataram bisa menjadi model yang layak diteladani di kabupaten lain di NTB. Kunci keberhasilannya terletak pada tiga hal, yakni pertama, data sasaran imunisasi yang akurat dan terintegrasi sejak bayi lahir.
Kedua, mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ketiga, komunikasi risiko yang efektif agar orang tua memahami pentingnya imunisasi.
Ketiga langkah ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah benar-benar menggerakkan seluruh lini layanan publik dan masyarakat, ancaman penyakit bisa dikendalikan.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Rendahnya tingkat literasi kesehatan di beberapa komunitas membuat sebagian orang tua enggan membawa anaknya ke layanan imunisasi.
Mitos dan disinformasi seputar vaksin menjadi hambatan tersendiri. Hambatan geografis seperti wilayah pesisir terpencil, bukit terjal, dan akses kesehatan yang terbatas menambah kompleksitas tugas tenaga kesehatan.
Bagaimana mengatasi ini? Solusi harus lebih dari sekadar layanan medis. Komunikasi risiko yang efektif melalui pendekatan budaya lokal bisa menjadi salah satu kunci.
Di NTB, masyarakat masih sangat terikat dengan nilai-nilai komunitas. Pendekatan ramah budaya dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kader kesehatan setempat bisa membantu mengubah persepsi dan meningkatkan kepercayaan terhadap imunisasi.
Program imunisasi juga perlu diperluas jangkauannya. Bukan hanya di puskesmas atau posyandu, tetapi juga melalui layanan jemput bola di sekolah, balai desa, atau kampung terpencil.
Teknologi digital dapat dipakai untuk monitoring capaian imunisasi secara real-time sehingga daerah yang tertinggal bisa segera diidentifikasi dan diberi layanan tambahan.
Strategi ini membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk pengadaan vaksin, tetapi juga untuk pelatihan tenaga kesehatan, edukasi masyarakat, serta sistem data yang canggih dan terintegrasi di seluruh kabupaten.
Harapan ke depan
Campak kembali mengingatkan kita bahwa kesehatan anak bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi seperti campak seharusnya tinggal dalam buku sejarah. Namun faktanya, di NTB kita menyaksikan kembali bayang-bayang KLB yang membayangi generasi muda kita.
Ancaman ini bisa diatasi, jika seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, orang tua, hingga anak-anak itu sendiri bergerak bersama.
Imunisasi bukan sekadar suntikan, tapi investasi masa depan. Investasi dalam kesehatan, dalam produktivitas masyarakat, dan dalam ketahanan bangsa.
Mataram telah menunjukkan bahwa nol kasus bukan sekadar angka, tapi cerminan keberhasilan layanan publik yang berpihak pada masyarakat. Model ini layak menjadi semangat pembelajaran bagi kabupaten lain di NTB.
Ketika setiap anak terlindungi dari campak, ketika keluarga memahami pentingnya imunisasi lengkap, ketika layanan kesehatan bergerak tanpa henti menjangkau seluruh desa, maka mimpi tentang generasi sehat bukanlah sekadar mimpi. Itu adalah tujuan yang realistis tapi harus diraih bersama.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita mampu mengatasi campak di NTB, tetapi apakah kita berani menjadikan kesehatan anak sebagai prioritas sejati? Ketika jawabannya adalah ya, maka masa depan yang lebih sehat menanti bangsa ini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2026