Bogor (Antaranews Megapolitan) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat di bagian Timur dan Barat guna pemerataan pembangunan.
"Daerah Otonomi Baru (DOB) ini kan masih moratorium di Pemerintah Pusat, tapi saya mendukung pemekaran Bogor Timur dan Barat," kata Fadli Zon di Citeureup, Kabupaten Bogor, Rabu.
Menurut Fadli, informasi dari Bupati Bogor Ade Yasin wilayah Kabupaten Bogor luas dengan jumlah 40 kecamatan dan penduduknya sekitar 5,8 juta yang hampir 6 juta jiwa. Sehingga butuh pemekaran wilayah kabupaten ini sehingga pelayanan masyarakat bisa terlayani dan nanti akan ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bogor Timur dan Barat sehingga pembangunan di Bogor merata.
"Tak lain juga mempercepat pembangun di wilayah Bogor, kita harap moratorium DOB dicabut karena itu kewenangan Pemerintah Pusat," kata Fadli.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Bruhanudin mengatakan rencana daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran di wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor Barat dan Timur sudah layak.
"Kajian DOB sudah selesai dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor bahwa wilayah Timur dan Barat layak dimekarkan," kata Burhanudin.
Burhanudin mengatakan, pemekaran wilayah ini tentu harus ada tahapan administratif dan kesepakatan antara esekutif dan legislatif.
Setelah adanya kesepakatan antara legislatif dan esekutif sambung Burhanudin kesepakatan tersebut diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Barat.
"Adanya rencana DOB di Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat apresiatif bahkan sekarang ini sedang mengaji kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat," katanya.
Pemekaran wilayah dilakukan berbagai tahapan dan penilaian yang dilakukan kata dia, seperti melihat luas wilayah daerah, jumlah penduduk, dan beban masalah yang ada di wilayah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Daerah Otonomi Baru (DOB) ini kan masih moratorium di Pemerintah Pusat, tapi saya mendukung pemekaran Bogor Timur dan Barat," kata Fadli Zon di Citeureup, Kabupaten Bogor, Rabu.
Menurut Fadli, informasi dari Bupati Bogor Ade Yasin wilayah Kabupaten Bogor luas dengan jumlah 40 kecamatan dan penduduknya sekitar 5,8 juta yang hampir 6 juta jiwa. Sehingga butuh pemekaran wilayah kabupaten ini sehingga pelayanan masyarakat bisa terlayani dan nanti akan ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bogor Timur dan Barat sehingga pembangunan di Bogor merata.
"Tak lain juga mempercepat pembangun di wilayah Bogor, kita harap moratorium DOB dicabut karena itu kewenangan Pemerintah Pusat," kata Fadli.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Bruhanudin mengatakan rencana daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran di wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor Barat dan Timur sudah layak.
"Kajian DOB sudah selesai dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor bahwa wilayah Timur dan Barat layak dimekarkan," kata Burhanudin.
Burhanudin mengatakan, pemekaran wilayah ini tentu harus ada tahapan administratif dan kesepakatan antara esekutif dan legislatif.
Setelah adanya kesepakatan antara legislatif dan esekutif sambung Burhanudin kesepakatan tersebut diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Barat.
"Adanya rencana DOB di Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat apresiatif bahkan sekarang ini sedang mengaji kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat," katanya.
Pemekaran wilayah dilakukan berbagai tahapan dan penilaian yang dilakukan kata dia, seperti melihat luas wilayah daerah, jumlah penduduk, dan beban masalah yang ada di wilayah tersebut.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019