Bogor, 25/4 (Antara) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, tengah menyusun draf standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik dengan melakukan uji publik ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah sebagai upaya awal merancang Peraturan Wali Kota tentang SOP tersebut.
"Penyusunan draf SOP pelayanan informasi publik ini sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," kata Pria Gunadi selaku Panitia Bakohumas Pemkot Bogor dalam uji publik penyusunan draf SOP pelayanan informasi publik, di Bogor, Kamis.
Pria mengatakan, SOP pelayanan informasi publik akan menjadi jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
Dijelaskannya, Bagian Humas Sekretariat Kota Bogor baru dapat melakukan tindak lanjut dari implementasi UU nomor 14/2008 tahun ini dengan menyusun SOP pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Dalam penyusunan SOP Pelayanan informasi publik tersebut, Bagian Humas Sekdakot Bogor telah membentuk tim penyusun.
"Penyusunan SOP ini akan berlangsung selama tiga bulan. Disusun oleh tim terdiri dari Bagian Humas, Bagian Hukum, Kantor Kominfo, serta kantor arsip dan perpustakaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, draf awal SOP pelayanan informasi publik telah mendapat masukan dari Komisi Informasi Jawa Barat,
Diharapkan dengan dilakukannya uji publik, seluruh peserta terkait dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan draf Perwali tersebut.
"Lewat uji publik ini diharapkan dapat masukan dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Bogor. Masukan-masukan ini menjadi penting karena yang akan melaksanakan SOP ini adalah seluruh pegawai pemerintahan Kota Bogor," kata Pria.
Pria menambahkan dengan banyaknya masukan dari perwakilan seluruh SKPD dapat menyempurnakan draf awal Perwali tentang SOP pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Uji Publik menjadi materi rapat Bakohumas ini diikuti oleh sekitar 30 peserta. Para peserta rata-rata merupakan Pejabat PPID dari berbagai dinas dan instansi masing-masing di Kota Bogor.
Laily R
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Penyusunan draf SOP pelayanan informasi publik ini sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," kata Pria Gunadi selaku Panitia Bakohumas Pemkot Bogor dalam uji publik penyusunan draf SOP pelayanan informasi publik, di Bogor, Kamis.
Pria mengatakan, SOP pelayanan informasi publik akan menjadi jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
Dijelaskannya, Bagian Humas Sekretariat Kota Bogor baru dapat melakukan tindak lanjut dari implementasi UU nomor 14/2008 tahun ini dengan menyusun SOP pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Dalam penyusunan SOP Pelayanan informasi publik tersebut, Bagian Humas Sekdakot Bogor telah membentuk tim penyusun.
"Penyusunan SOP ini akan berlangsung selama tiga bulan. Disusun oleh tim terdiri dari Bagian Humas, Bagian Hukum, Kantor Kominfo, serta kantor arsip dan perpustakaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, draf awal SOP pelayanan informasi publik telah mendapat masukan dari Komisi Informasi Jawa Barat,
Diharapkan dengan dilakukannya uji publik, seluruh peserta terkait dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan draf Perwali tersebut.
"Lewat uji publik ini diharapkan dapat masukan dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Bogor. Masukan-masukan ini menjadi penting karena yang akan melaksanakan SOP ini adalah seluruh pegawai pemerintahan Kota Bogor," kata Pria.
Pria menambahkan dengan banyaknya masukan dari perwakilan seluruh SKPD dapat menyempurnakan draf awal Perwali tentang SOP pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Uji Publik menjadi materi rapat Bakohumas ini diikuti oleh sekitar 30 peserta. Para peserta rata-rata merupakan Pejabat PPID dari berbagai dinas dan instansi masing-masing di Kota Bogor.
Laily R
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013