Bogor (ANTARA News Megapolitan) - Pihak Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus bersinergi dalam upaya memberantas praktik pungutan liar (pungli) secara lebih serius.
Hal itu disampikan oleh Sekretaris Kemenko Polhukam, Letjen TNI Agus Surya Bakti ketika menjadi pembicara kunci mewakili Menko Polhukam Wiranto pada Rapat kerja nasional (Rakernas) Saber Pungli Tahun 2018, di Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin.
Agus Surya Bakti menjelaskan lebih lanjut, upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul, yaitu adanya praktik-praktik pungutan liar.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan keseriusannya untuk memberantas praktik pungli tersebut dengan mengajak semua pemangku kepentingan mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian, Lembaga, serta semua masyarakat.
"Saya melihat bahwa Pak Menko Polhukam sangat serius dan konsen agar tugasnya dalam memberantas pungli bisa diselesaikan," ucapnya, menegaskan.
Hal ini, katanya lebih lanjut, tentu tidak mudah karena harus melakukan evaluasi, di antaranya adalah sinergitas dengan semua pemangku kepentingan, karena dalam memberantas ini ada kepolisian, kementerian, lembaga, TNI, dan masyarakat Indonesia.
"Untuk itu, sinergitas dengan semua harus kuat dan ada semangat," ujarnya.
Rakernas tersebut dihadiri oleh UPP Satgas Saber Pungli dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Penyakit kronis
Menurut Sesmenko, pungli merupakan penyakit yang sangat kronis bagi bangsa Indonesia.
Dijelaskan bahwa pungli saat ini sudah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara, tidak hanya terjadi pada level Kementerian/Lembaga, tetapi sudah berkembang pada level Pemerintah Daerah bahkan sampai level terkecil, yaitu RT/RW.
"Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum," tutur Sesmenko Agus.
Sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada tanggal 20 Oktober 2016 hingga 19 Oktober 2018, telah diterima sebanyak 36.443 pengaduan dari masyarakat.
Kemudian, Satgas juga melakukan berbagai kegiatan di antaranya sosialisasi sebanyak 324.291 kegiatan, 8.424 operasi tangkap tangan dengan tersangka sebanyak 14.819 orang, kegiatan intelijen sebanyak 1.206, dan yustisi sebanyak 1.333 kegiatan.
Namun, diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan kegiatan Satgas pada masing-masing UPP di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota belum optimal.
Anggaran menurun
Sesmenko mengatakan lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk Satgas Pusat dukungan anggaran yang didapatkan pada tahun 2017 sebanyak Rp30.572.334.000,00, namun menurun menjadi Rp9.700.483.000,00 untuk tahun 2018.
"Penurunan anggaran ini juga disertai dengan adanya penurunan jumlah personel dari Satgas Saber Pugli, di mana pada tahun 2016 ada sebanyak 228 anggota, dan tahun 2017 sebanyak 247 anggota, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 99 anggota," kata Sesmenko Agus.
Kedua, untuk unit pemberantasan pungli di Kementerian/Lembaga, dari 84 K/L yang baru terbentuk hanya 41 UPP. Ketiga, untuk UPP di daerah, terbatasnya dukungan anggaran yang ada pada Pemerintah Daerah berimplikasi pada minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Saber Pungli.
Bahkan, di Provinsi Riau dan Papua, Pemdanya belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Saber Pungli.
"Selain itu, masih terdapat UPP yang belum aktif dalam melakukan kegiatan Satgas, baik sosialisasi maupun operasi tangkap tangan," Imbuhnya.
Kemudian yang keempat, adanya tumpang tindih tugas dan personel pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, sehingga tidak dapat menjalankan tugas pada Satgas Saber Pungli atau UPP secara optimal.
Kelima, adanya anggapan bahwa Satgas Saber Pungli domain polisi, sehingga instansi lain kurang proaktif dalam kegiatan Satgas Saber Pungli.
Keenam, personel UPP Kementerian/Lembaga dan Daerah tidak mau atau segan untuk melakukan tindakan atau operasi tangkap tangan terhadap aparat yang melakukan pungli di satuan kerjanya.
Ketujuh, kegiatan dan hasil operasi Satgas Saber Pungli kurang diketahui oleh masyarakat karena kurang ter-''blow up" oleh media.
"Terkait penegakan hukum, ditemukan kendala dalam penentuan jenis pidana yang dikenakan, apakah tindakan pidana umum atau tindak pidana korupsi," tambahnya.
Apabila suatu kasus pungli dikenakan pasal tindak pidana korupsi, seringkali barang bukti yang diamankan besarannya tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang dilaksanakan di Provinsi.
Selain itu, penyidik dan jaksa memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, yaitu hanya 1 atau 2 perkara per tahun, kata Sesmenko Agus.
Terakhir, terdapat kecenderungan resistensi dari aparatur pemerintah di kesatuan masing-masing terhadap Satgas Saber Pungli ketika melaksanakan tugas yang telah diamanatkan sesuai Perpres Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, khususnya ketika melaksanakan Operasi Tangkap Tangan, sehingga anggota yang melaksanakan tugas di Satgas Saber Pungli merasa kurang nyaman dan dinilai kurang berprestasi.
"Sehubungan dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli, mari kita sikapi dengan bijak agar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli benar-benar bisa sesuai harapan," ujarnya.
"Menko Polhukam selaku penanggung jawab tentunya akan mengkomunikasikan dengan berbagai `stakeholder`, agar kendala-kendala yang ditemui Satgas Saber Pungli, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat diminimalisasi dan dihilangkan, serta dapat mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor: 87 Tahun 2016 secara baik dan benar," demikian Sesmenko Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu disampikan oleh Sekretaris Kemenko Polhukam, Letjen TNI Agus Surya Bakti ketika menjadi pembicara kunci mewakili Menko Polhukam Wiranto pada Rapat kerja nasional (Rakernas) Saber Pungli Tahun 2018, di Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin.
Agus Surya Bakti menjelaskan lebih lanjut, upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul, yaitu adanya praktik-praktik pungutan liar.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan keseriusannya untuk memberantas praktik pungli tersebut dengan mengajak semua pemangku kepentingan mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian, Lembaga, serta semua masyarakat.
"Saya melihat bahwa Pak Menko Polhukam sangat serius dan konsen agar tugasnya dalam memberantas pungli bisa diselesaikan," ucapnya, menegaskan.
Hal ini, katanya lebih lanjut, tentu tidak mudah karena harus melakukan evaluasi, di antaranya adalah sinergitas dengan semua pemangku kepentingan, karena dalam memberantas ini ada kepolisian, kementerian, lembaga, TNI, dan masyarakat Indonesia.
"Untuk itu, sinergitas dengan semua harus kuat dan ada semangat," ujarnya.
Rakernas tersebut dihadiri oleh UPP Satgas Saber Pungli dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Penyakit kronis
Menurut Sesmenko, pungli merupakan penyakit yang sangat kronis bagi bangsa Indonesia.
Dijelaskan bahwa pungli saat ini sudah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara, tidak hanya terjadi pada level Kementerian/Lembaga, tetapi sudah berkembang pada level Pemerintah Daerah bahkan sampai level terkecil, yaitu RT/RW.
"Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum," tutur Sesmenko Agus.
Sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada tanggal 20 Oktober 2016 hingga 19 Oktober 2018, telah diterima sebanyak 36.443 pengaduan dari masyarakat.
Kemudian, Satgas juga melakukan berbagai kegiatan di antaranya sosialisasi sebanyak 324.291 kegiatan, 8.424 operasi tangkap tangan dengan tersangka sebanyak 14.819 orang, kegiatan intelijen sebanyak 1.206, dan yustisi sebanyak 1.333 kegiatan.
Namun, diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan kegiatan Satgas pada masing-masing UPP di K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota belum optimal.
Anggaran menurun
Sesmenko mengatakan lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk Satgas Pusat dukungan anggaran yang didapatkan pada tahun 2017 sebanyak Rp30.572.334.000,00, namun menurun menjadi Rp9.700.483.000,00 untuk tahun 2018.
"Penurunan anggaran ini juga disertai dengan adanya penurunan jumlah personel dari Satgas Saber Pugli, di mana pada tahun 2016 ada sebanyak 228 anggota, dan tahun 2017 sebanyak 247 anggota, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 99 anggota," kata Sesmenko Agus.
Kedua, untuk unit pemberantasan pungli di Kementerian/Lembaga, dari 84 K/L yang baru terbentuk hanya 41 UPP. Ketiga, untuk UPP di daerah, terbatasnya dukungan anggaran yang ada pada Pemerintah Daerah berimplikasi pada minimnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan Saber Pungli.
Bahkan, di Provinsi Riau dan Papua, Pemdanya belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Saber Pungli.
"Selain itu, masih terdapat UPP yang belum aktif dalam melakukan kegiatan Satgas, baik sosialisasi maupun operasi tangkap tangan," Imbuhnya.
Kemudian yang keempat, adanya tumpang tindih tugas dan personel pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, sehingga tidak dapat menjalankan tugas pada Satgas Saber Pungli atau UPP secara optimal.
Kelima, adanya anggapan bahwa Satgas Saber Pungli domain polisi, sehingga instansi lain kurang proaktif dalam kegiatan Satgas Saber Pungli.
Keenam, personel UPP Kementerian/Lembaga dan Daerah tidak mau atau segan untuk melakukan tindakan atau operasi tangkap tangan terhadap aparat yang melakukan pungli di satuan kerjanya.
Ketujuh, kegiatan dan hasil operasi Satgas Saber Pungli kurang diketahui oleh masyarakat karena kurang ter-''blow up" oleh media.
"Terkait penegakan hukum, ditemukan kendala dalam penentuan jenis pidana yang dikenakan, apakah tindakan pidana umum atau tindak pidana korupsi," tambahnya.
Apabila suatu kasus pungli dikenakan pasal tindak pidana korupsi, seringkali barang bukti yang diamankan besarannya tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang dilaksanakan di Provinsi.
Selain itu, penyidik dan jaksa memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, yaitu hanya 1 atau 2 perkara per tahun, kata Sesmenko Agus.
Terakhir, terdapat kecenderungan resistensi dari aparatur pemerintah di kesatuan masing-masing terhadap Satgas Saber Pungli ketika melaksanakan tugas yang telah diamanatkan sesuai Perpres Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, khususnya ketika melaksanakan Operasi Tangkap Tangan, sehingga anggota yang melaksanakan tugas di Satgas Saber Pungli merasa kurang nyaman dan dinilai kurang berprestasi.
"Sehubungan dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli, mari kita sikapi dengan bijak agar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli benar-benar bisa sesuai harapan," ujarnya.
"Menko Polhukam selaku penanggung jawab tentunya akan mengkomunikasikan dengan berbagai `stakeholder`, agar kendala-kendala yang ditemui Satgas Saber Pungli, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat diminimalisasi dan dihilangkan, serta dapat mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor: 87 Tahun 2016 secara baik dan benar," demikian Sesmenko Agus.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018