Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan seluruh kabupaten/kota di Lampung meraih 100 persen universal akses sanitasi, seperti warganya buang air besar secara sembarangan (BABS) pada tahun 2019.
Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh stakeholder mulai dari kepala daerah, swasta, TNI, dan Polri hingga unit terkecil pemerintah agar akses sanitasi ini dapat tercapai sesuai target.
Mengutip data Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), hingga November 2018 dari 1,9 juta lebih Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Lampung, masih ada 15,25 persen atau sekitar 1,3 juta yang masih kategori Buang Air Besar Sembarangan (BABS), atau Open Defecation Free (ODF).
Dari 15 kabupaten/kota baru satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100 persen ODF di 2017.
Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo melalui Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan, dalam memperoleh target 100 persen ODF/BABS diperlukan rencana percepatan pencapaian target akses sanitasi.
"Keterbatasan regulasi, anggaran, dan kelembagaan yang menggerakan program sanitasi menjadi faktor belum tercapainya target universal akses," kata Taufik, saat membuka Learning Event Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi di Bandarlampung, Rabu (21/11/2018).
Namun, katanya lebih lanjut, masih ada sisa waktu untuk mengejar pencapaian target 100 persen akses sanitasi hingga 2019.
Sisa waktu ini harus dimanfaatkan maksimal dengan dukungan seluruh para pihak. "Selain dukungan program dan anggaran, yang paling utama harus ada visi yang sama dari setiap instansi untuk mencapai SDGs 100 persen akses sanitasi," kata kata Taufik.
Sanitasi baik, kesehatan dan perekonomian pun lebih baik
Saat ini, Pemprov Lampung bersama Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), dan Mitra Bentala menjadi wadah bagi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bersinergi.
Kemudian, sharing strategi yang dilaksanakan 21-22 November 2018. "Harapannya, melalui kegiatan ini diperoleh komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai target universal akses sanitasi 2019," ujar Direktur Eksekutif YKWS, Febrilia Ekawati.
Selain itu, diperoleh pula pemetaan kemajuan pencapaian tantangan dan faktor keberhasilan pencapaian target universal akses sanitasi serta memperoleh pembelajaran terkait strategi.
Lalu, implementasi pencapaian ODF Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100 persen. "Jika sanitasi baik, kesehatan dan perekonomian masyarakat pun menjadi lebih baik," ujar Febrilia.
Kabupaten ODF pertama di Sumatera
Bupati Pringsewu, H. Sujadi, yang menjadi nara sumber mengungkapkan keberhasilan Pringsewu menjadi daerah 100 persen persen ODF merupakan kesuksesan bersama.
"ODF bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga kemanusiaan dan itu merupakan ibadah," ujar Sujadi.
Pihaknya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gebrak ODF (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten ODF) untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat di Pringsewu.
Gebrak ODF yang dipimpin Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat, baik organisasi sosial dan keagamaan maupun institusi pemerintah dari level desa hingga kabupaten.
"Gebrak ODF mengantarkan Pringsewu menuju status kabupaten ODF pertama di Sumatera, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat ODF dari Kementerian Kesehatan," kata Sujadi. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh stakeholder mulai dari kepala daerah, swasta, TNI, dan Polri hingga unit terkecil pemerintah agar akses sanitasi ini dapat tercapai sesuai target.
Mengutip data Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), hingga November 2018 dari 1,9 juta lebih Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Lampung, masih ada 15,25 persen atau sekitar 1,3 juta yang masih kategori Buang Air Besar Sembarangan (BABS), atau Open Defecation Free (ODF).
Dari 15 kabupaten/kota baru satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100 persen ODF di 2017.
Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo melalui Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan, dalam memperoleh target 100 persen ODF/BABS diperlukan rencana percepatan pencapaian target akses sanitasi.
"Keterbatasan regulasi, anggaran, dan kelembagaan yang menggerakan program sanitasi menjadi faktor belum tercapainya target universal akses," kata Taufik, saat membuka Learning Event Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi di Bandarlampung, Rabu (21/11/2018).
Namun, katanya lebih lanjut, masih ada sisa waktu untuk mengejar pencapaian target 100 persen akses sanitasi hingga 2019.
Sisa waktu ini harus dimanfaatkan maksimal dengan dukungan seluruh para pihak. "Selain dukungan program dan anggaran, yang paling utama harus ada visi yang sama dari setiap instansi untuk mencapai SDGs 100 persen akses sanitasi," kata kata Taufik.
Sanitasi baik, kesehatan dan perekonomian pun lebih baik
Saat ini, Pemprov Lampung bersama Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), dan Mitra Bentala menjadi wadah bagi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bersinergi.
Kemudian, sharing strategi yang dilaksanakan 21-22 November 2018. "Harapannya, melalui kegiatan ini diperoleh komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai target universal akses sanitasi 2019," ujar Direktur Eksekutif YKWS, Febrilia Ekawati.
Selain itu, diperoleh pula pemetaan kemajuan pencapaian tantangan dan faktor keberhasilan pencapaian target universal akses sanitasi serta memperoleh pembelajaran terkait strategi.
Lalu, implementasi pencapaian ODF Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100 persen. "Jika sanitasi baik, kesehatan dan perekonomian masyarakat pun menjadi lebih baik," ujar Febrilia.
Kabupaten ODF pertama di Sumatera
Bupati Pringsewu, H. Sujadi, yang menjadi nara sumber mengungkapkan keberhasilan Pringsewu menjadi daerah 100 persen persen ODF merupakan kesuksesan bersama.
"ODF bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga kemanusiaan dan itu merupakan ibadah," ujar Sujadi.
Pihaknya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gebrak ODF (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten ODF) untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat di Pringsewu.
Gebrak ODF yang dipimpin Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat, baik organisasi sosial dan keagamaan maupun institusi pemerintah dari level desa hingga kabupaten.
"Gebrak ODF mengantarkan Pringsewu menuju status kabupaten ODF pertama di Sumatera, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat ODF dari Kementerian Kesehatan," kata Sujadi. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018