Depok (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mengalokasikan dana mencapai Rp5 miliar untuk melakukan rehabilitasi bencana longsor yang beberapa hari terakhir terjadi di wilayah tersebut.
"Sebagian besar menggunakan biaya tak terduga (BTT), sebagiannya lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk jumlah persisnya kami belum tahu yang jelas kurang lebihnya Rp5 miliar," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, di Balai Kota, Selasa.
Dirinya berharap, akhir bulan November ini BTT bisa cair dan untuk realisasinya dan pada Desember atau paling telat Januari 2019 sudah bisa dilaksanakan.
Ia mengakui untuk aturan penggunaan BTT masih pro kontra. Biasanya diatas Rp200 juta untuk penanganan longsor misalnya, harus melalui proses lelang.
"Ini akan kita konfirmasi lagi, syukur-syukur anggaran Rp200 juta bisa kita intervensi langsung, agar penanganan yang sifatnya darurat bisa lebih cepat," ujar dia.
Melalui BTT ini, penanganan longsor maupun banjir bisa teratasi dengan baik karena untuk anggaran murni sudah tidak ada.
"Anggaran murni jelas sudah habis, untuk itu kita berharap pada BTT ini. Sementara penanganan longsor dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan pemasangan bronjong atau cerucuk. Jangka panjangnya pembuatan turap dengan BTT," ujarnya.
Sebelumnya ada tiga titik longsor terjadi di Depok. Longsor pertama terjadi di RW 05, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, tepatnya di sisi atas Kali Baru di Jalan Raya Bogor, Depok.
Kedua terjadi di Jalan Benda Kramat Bukit Cengkeh 1 RT 03 RW 01 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Ada lima orang terjatuh dan mengalami luka-luka. Ketiga terjadi di Perumahan Mutiara Depok, Sukmajaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Sebagian besar menggunakan biaya tak terduga (BTT), sebagiannya lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk jumlah persisnya kami belum tahu yang jelas kurang lebihnya Rp5 miliar," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, di Balai Kota, Selasa.
Dirinya berharap, akhir bulan November ini BTT bisa cair dan untuk realisasinya dan pada Desember atau paling telat Januari 2019 sudah bisa dilaksanakan.
Ia mengakui untuk aturan penggunaan BTT masih pro kontra. Biasanya diatas Rp200 juta untuk penanganan longsor misalnya, harus melalui proses lelang.
"Ini akan kita konfirmasi lagi, syukur-syukur anggaran Rp200 juta bisa kita intervensi langsung, agar penanganan yang sifatnya darurat bisa lebih cepat," ujar dia.
Melalui BTT ini, penanganan longsor maupun banjir bisa teratasi dengan baik karena untuk anggaran murni sudah tidak ada.
"Anggaran murni jelas sudah habis, untuk itu kita berharap pada BTT ini. Sementara penanganan longsor dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan pemasangan bronjong atau cerucuk. Jangka panjangnya pembuatan turap dengan BTT," ujarnya.
Sebelumnya ada tiga titik longsor terjadi di Depok. Longsor pertama terjadi di RW 05, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, tepatnya di sisi atas Kali Baru di Jalan Raya Bogor, Depok.
Kedua terjadi di Jalan Benda Kramat Bukit Cengkeh 1 RT 03 RW 01 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Ada lima orang terjatuh dan mengalami luka-luka. Ketiga terjadi di Perumahan Mutiara Depok, Sukmajaya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018