Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi proyek nasional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan menilai sambutan dari para pemilik lahan terhadap kegiatan sosialisasi pembebasan lahan relatif positif.
"Kegiatan sosialisasi ini kami selanggarakan sejak sepakan lalu di wilayah Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Tingkat kehadiran tamu undangan bagus, masyarakat cukup antusias dengan sosialisasi ini," kata Tim Persiapan Pengadaan Tanah dari Pemprov Jabar, Dede Wahyudin di Bekasi, Senin.
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi yang berlangsung di Kantor Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat itu mengatakan kegiatan sosialisasi ini telah memasuki tahap akhir dengan menyisakan dua lokasi terakhir di Kota Bekasi yakni, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang dalam pekan ini.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Dokumen Penyusunan Pengadaan Tanah (DPPT) yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan menyebutkan ada sekitar 3.733 bidang lahan yang tengah disasar untuk kebutuhan pembebasan lahan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan.
Lahan itu membentang di sepanjang trase Jalan Tol Jakarta-Cikampek II mulai dari Sadang, Purwakarta hingga ke Jatiasih, Kota Bekasi sepanjang lebih kurang 62 kilometer.
"Kebutuhan luas tanah untuk proyek ini berkisar 757,66 hektare melintasi satu provinsi, empat kabupaten, satu kota, 12 kecamatan dan 33 kelurahan," katanya.
Dikatakan Dede, masyarakat yang terdampak dinilai cukup kritis dalam merespons proyek tersebut dengan meminta segala kejelasan terkait agenda pembenasan lahan itu, termasuk edukasi seputar aturan yang dipakai pemerintah.
"Pada pelaksanaan sosialisasi ini, dinamika masyarakat bagus. Masyarakat sekarang cenderung lebih kritis, mereka minta kejelasan dan saya senang mereka kritis," katanya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pedurenan, Ishab, mengungkapkan ada sekitar 291 bidang tanah di wilayahnya yang diproyeksikan akan terdampak pengerjaan tol.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini, sehingga bisa mengantgisipasi potensi konflik di tengah masyarakat karena ini berkaitan dengan tempat tinggal warga yang terdampak," katanya.
Dalam sosialisasi itu, Ishab mempertanyakan terkait keberadaan bangunan warung yang menjadi sumber pedapatan warga di wilayah itu.
"Namun saya sudah dikasih kejelasan bahwa bangunan yang memiliki nilai produktivitas akan dihitung lebih dari nilai wajar saat ini karena ini menyangkut ekonomi warga yang terputus akibat pembebasan lahan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kegiatan sosialisasi ini kami selanggarakan sejak sepakan lalu di wilayah Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Tingkat kehadiran tamu undangan bagus, masyarakat cukup antusias dengan sosialisasi ini," kata Tim Persiapan Pengadaan Tanah dari Pemprov Jabar, Dede Wahyudin di Bekasi, Senin.
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi yang berlangsung di Kantor Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat itu mengatakan kegiatan sosialisasi ini telah memasuki tahap akhir dengan menyisakan dua lokasi terakhir di Kota Bekasi yakni, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang dalam pekan ini.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Dokumen Penyusunan Pengadaan Tanah (DPPT) yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan menyebutkan ada sekitar 3.733 bidang lahan yang tengah disasar untuk kebutuhan pembebasan lahan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan.
Lahan itu membentang di sepanjang trase Jalan Tol Jakarta-Cikampek II mulai dari Sadang, Purwakarta hingga ke Jatiasih, Kota Bekasi sepanjang lebih kurang 62 kilometer.
"Kebutuhan luas tanah untuk proyek ini berkisar 757,66 hektare melintasi satu provinsi, empat kabupaten, satu kota, 12 kecamatan dan 33 kelurahan," katanya.
Dikatakan Dede, masyarakat yang terdampak dinilai cukup kritis dalam merespons proyek tersebut dengan meminta segala kejelasan terkait agenda pembenasan lahan itu, termasuk edukasi seputar aturan yang dipakai pemerintah.
"Pada pelaksanaan sosialisasi ini, dinamika masyarakat bagus. Masyarakat sekarang cenderung lebih kritis, mereka minta kejelasan dan saya senang mereka kritis," katanya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pedurenan, Ishab, mengungkapkan ada sekitar 291 bidang tanah di wilayahnya yang diproyeksikan akan terdampak pengerjaan tol.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini, sehingga bisa mengantgisipasi potensi konflik di tengah masyarakat karena ini berkaitan dengan tempat tinggal warga yang terdampak," katanya.
Dalam sosialisasi itu, Ishab mempertanyakan terkait keberadaan bangunan warung yang menjadi sumber pedapatan warga di wilayah itu.
"Namun saya sudah dikasih kejelasan bahwa bangunan yang memiliki nilai produktivitas akan dihitung lebih dari nilai wajar saat ini karena ini menyangkut ekonomi warga yang terputus akibat pembebasan lahan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018