Bogor (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto paparkan konsep pembangunan Kota Bogor dalam forum pertemuan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Nusa Dua, Bali.
"Dalam pertemuan tersebut, paling tidak Kota Bogor sudah masuk radar dari world bank dan IMF untuk menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian," kata Bima saat dihubungi Antara, Minggu.
Bima menjadi pembicara salah satu sesi dalam forum IMF-WB bertajuk `Inclusive Urbanization Amid Global Change` bersama sejumlah pembicara lainny, seperti `Vice President and Chief Operating Officer International Finance Corporation` Stephanie von Friedeburg, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dan McKinsey Global Institute Director, Jonathan Woetzel, yang berlangsung Sabtu (13/10) kemarin.
Bima membagikan momen kegiatannya menjadi pembicara dalam forum pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali, berupa foto, dan video melalui status WhatsApp miliknya.
Dalam video berdurasi sekitar 28 detik tersebut, Bima terdengar memaparkan tentang pergerakan masyarakat urban dan transportasi di Kota Bogor.
Bima mengatakan dalam pertemuan itu, ia menjelaskan mengenai konsep Kota Bogor, sehingga bisa membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan di kota hujan.
Dalam forum internasional yang diikuti oleh delegasi dari berbagai negara tersebut, Bima menyampaikan, Kota Bogor saat ini tengah menghadapi dua tantangan arus simultan.
"Pertama, soal pertumbuhan penduduk dan kedua terkait Kota Bogor yang menjadi bagian dalam megapolitan Jabodetabek," katanya.
Tantangan berikutnya, Kota Bogor sebagai bagian dari megacity atau megapolitan Jakarta dan sekitarnya. Sekarang posisinya kedua di dunia setelah Tokyo dalam hal jumlah penduduk, yakni 32 juta jiwa.
"Belum lagi arus urbanisasi setiap tahun terus naik, komuter setiap hari 800 ribu orang per hari pulang pergi Jakarta Bogor. Dan jumlah pengunjung Bogor setiap `weekend` terus meningkat sekitar 300 ribu - 400 ribu orang," katanya.
Ia mengatakan tantangan bagi Pemkot Bogor dan wilayah megapolitan lainnya adalah bagaimana memastikan arus urbanisasi tersebut diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien.
"Kata kuncinya adalah kolaborasi," katanya.
Menurut dia, sejak 2014 Kota Bogor membuka diri untuk berkolaborasi baik di skala lokal, nasional, maupun internasional. Bermitra dengan sektor swasta, kampus untuk menyusun konsep, dan bermitra juga dengan komunitas.
"Karena tantangan urbanisasi tidak hanya bisa dihadapi sendirian oleh pemkot tetapi juga dengan pihak lain," kata Wali Kota dua periode ini.
Bima mengungkapkan, dengan `ritme` pemerintahan saat ini yang serba cepat, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam kontribusi pembangunan.
Karena, lanjutnya, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kita tidak bisa terus mengandalkan APBD yang terbatas untuk mewujudkan akselerasi pembangunan," katanya.
Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, lanjutnya, menjadi salah satu kunci sukses.
Hal ini sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar daerah bisa mencari sumber pembiayaan lain, salah satu opsinya adalah lewat skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Tapi ini sedang dimatangkan format yang pas agar sesuai aturan," ujarnya.
Lebih lanjut Bima menyampaikan, momentum di kegiatan bersama IMF-World Bank itu dimanfaatkan untuk membuka jalan kerjasama dan menjaring minat pihak swasta agar tertarik ikut terlibat dalam pembangunan daerah salah satunya Kota Bogor.
"Saya bertemu dengan banyak pembuat kebijakan, saya bertemu dengan banyak investor, dan akan diatur waktu beberapa investor terkemuka dunia untuk berkunjung ke Kota Bogor juga," katanya.
Ia menambahkan dalam waktu dekat setelah forum IMF-WB akan dijadwalkan pertemuan dengan salah satu pelaku usaha.
"Segera dalam waktu dekat. Saya juga bertemu dengan Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang bilang Kota Bogor sebagai posisi strategis untuk menyambungkan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek," kata Bima.
Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali, membahas tiga isu penting yakni perkembangan ekonomi global, modal manusia, dan teknologi berbasis finansial.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Dalam pertemuan tersebut, paling tidak Kota Bogor sudah masuk radar dari world bank dan IMF untuk menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian," kata Bima saat dihubungi Antara, Minggu.
Bima menjadi pembicara salah satu sesi dalam forum IMF-WB bertajuk `Inclusive Urbanization Amid Global Change` bersama sejumlah pembicara lainny, seperti `Vice President and Chief Operating Officer International Finance Corporation` Stephanie von Friedeburg, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dan McKinsey Global Institute Director, Jonathan Woetzel, yang berlangsung Sabtu (13/10) kemarin.
Bima membagikan momen kegiatannya menjadi pembicara dalam forum pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali, berupa foto, dan video melalui status WhatsApp miliknya.
Dalam video berdurasi sekitar 28 detik tersebut, Bima terdengar memaparkan tentang pergerakan masyarakat urban dan transportasi di Kota Bogor.
Bima mengatakan dalam pertemuan itu, ia menjelaskan mengenai konsep Kota Bogor, sehingga bisa membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan di kota hujan.
Dalam forum internasional yang diikuti oleh delegasi dari berbagai negara tersebut, Bima menyampaikan, Kota Bogor saat ini tengah menghadapi dua tantangan arus simultan.
"Pertama, soal pertumbuhan penduduk dan kedua terkait Kota Bogor yang menjadi bagian dalam megapolitan Jabodetabek," katanya.
Tantangan berikutnya, Kota Bogor sebagai bagian dari megacity atau megapolitan Jakarta dan sekitarnya. Sekarang posisinya kedua di dunia setelah Tokyo dalam hal jumlah penduduk, yakni 32 juta jiwa.
"Belum lagi arus urbanisasi setiap tahun terus naik, komuter setiap hari 800 ribu orang per hari pulang pergi Jakarta Bogor. Dan jumlah pengunjung Bogor setiap `weekend` terus meningkat sekitar 300 ribu - 400 ribu orang," katanya.
Ia mengatakan tantangan bagi Pemkot Bogor dan wilayah megapolitan lainnya adalah bagaimana memastikan arus urbanisasi tersebut diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien.
"Kata kuncinya adalah kolaborasi," katanya.
Menurut dia, sejak 2014 Kota Bogor membuka diri untuk berkolaborasi baik di skala lokal, nasional, maupun internasional. Bermitra dengan sektor swasta, kampus untuk menyusun konsep, dan bermitra juga dengan komunitas.
"Karena tantangan urbanisasi tidak hanya bisa dihadapi sendirian oleh pemkot tetapi juga dengan pihak lain," kata Wali Kota dua periode ini.
Bima mengungkapkan, dengan `ritme` pemerintahan saat ini yang serba cepat, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam kontribusi pembangunan.
Karena, lanjutnya, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kita tidak bisa terus mengandalkan APBD yang terbatas untuk mewujudkan akselerasi pembangunan," katanya.
Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, lanjutnya, menjadi salah satu kunci sukses.
Hal ini sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar daerah bisa mencari sumber pembiayaan lain, salah satu opsinya adalah lewat skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Tapi ini sedang dimatangkan format yang pas agar sesuai aturan," ujarnya.
Lebih lanjut Bima menyampaikan, momentum di kegiatan bersama IMF-World Bank itu dimanfaatkan untuk membuka jalan kerjasama dan menjaring minat pihak swasta agar tertarik ikut terlibat dalam pembangunan daerah salah satunya Kota Bogor.
"Saya bertemu dengan banyak pembuat kebijakan, saya bertemu dengan banyak investor, dan akan diatur waktu beberapa investor terkemuka dunia untuk berkunjung ke Kota Bogor juga," katanya.
Ia menambahkan dalam waktu dekat setelah forum IMF-WB akan dijadwalkan pertemuan dengan salah satu pelaku usaha.
"Segera dalam waktu dekat. Saya juga bertemu dengan Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang bilang Kota Bogor sebagai posisi strategis untuk menyambungkan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek," kata Bima.
Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali, membahas tiga isu penting yakni perkembangan ekonomi global, modal manusia, dan teknologi berbasis finansial.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018