Bogor (Antaranews Megapolitan) - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria berharap muncul terobosan pemikiran besar untuk mengelola model pembangunan Indonesia dari IPB.
Hal tersebut disampaikan Rektor IPB dalam acara Seminar Nasional ‘Evaluasi Praktik Ekonomi Pancasila Pasca 73 Tahun Indonesia Merdeka’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan TEMPO dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Rabu (26/9).
Rektor IPB mengatakan bahwa Ekonomi Pasar Pancasila pertama kali diangkat kembali oleh Prof. Dr.Ing. B.J. Habibie.
“Ini gagasan luar biasa. Mengelola model pembangunan dengan karakteristik masyarakat seperti teori manapun belum pernah ada. Dibutuhkan terobosan penting. IPB haus teori teori besar yang lahir dari kampus di Indonesia. IPB punya potensi yang besar dalam mendorong lahirnya teori-teori tersebut, saya berharap teori besar akan muncul dari kampus ini,” ucap Rektor IPB.
Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan, “Saya berharap kita akan melahirkan terobosan model pembangunan ala kita sendiri. Bisa saja kita buat kategori baru. Tidak hanya teoritis dalam struktur pembangunan. Model tidak hanya di atas kertas tapi diimplementasikan di lapangan.”
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, Dekan FEM IPB menambahkan sejak mempersiapkan kemerdekaan, para founding fathers bangsa Indonesia telah memikirkan landasan bernegara tidak hanya politik tetapi juga ekonomi.
“Sistem perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan semangat ke Indonesia-an. Gagasan ini erat dengan ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan menjadi jalan tengah yang tidak menganut ekonomi kapitalis, tapi juga bukan sosialis dengan bersumber dari ruh Pancasila. Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila.”
Menurut Dr. Nunung, konsep ekonomi kerakyatan ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bentuk utama usaha yang diharapkan adalah koperasi sebagai "soko guru" perekonomian bangsa. Selama 73 tahun Indonesia merdeka, dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-menarik dan perdebatan praktik Pasal 33 UUD 1945 ini.
Ketika mendidik diharapkan akademisi tidak sekedar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila. Berbagai dinamika ini ingin dirangkum dalam diskursus seminar nasional yang diselenggarakan atas kerjasama FEM IPB dengan KEIN RI dan ICMI.
Selain itu, Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom IPB menyoroti praktik-praktik ekonomi pasar Pancasila dimana pelaku pasar (BUMN, Swasta, Koperasi) berjalan dalam mekanisme pasar untuk mencapai kemakmuran (pertumbuhan ekonomi) dibarengi dengan keadilan sosial (pemerataan kesejahteraan). Sementara agama berfungsi sebagai penjamin akhlak individu, keluarga dan negara.
Dr. Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN yang juga Alumnus IPB melaporkan KEIN sejak dua tahun keliling ke berbagai kampus untuk bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, berbicara mengenai sistem ekonomi Indonesia.
”Sangat susah akademisi memiliki pemikiran mengenai sistem ekonomi Indonesia untuk mencari bagaimana sistem ekonomi Indonesia idealnya,” kata Dr. Arif.
Sistem ekonomi Pancasila, jelas Dr. Arif merupakan pengaturan hubungan antar negara dan warganya yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi secara adil berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Diharapkan dengan mengenal praktik-praktik ekonomi Pancasila, pemahaman sistem ekonomi Pancasila bagi generasi muda semakin meningkat sehingga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang besar tetap terjaga di tengah persaingan-persaingan global yang dapat memudarkan nasionalisme,” paparnya.
Sedangkan Fachry Ali menambahkan bahwa ekonomi pasar Pancasila adalah suatu struktur tenggang rasa dibimbing negara, agama dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan pelaku konkretnya lapisan "ekonomi akar rumput ". (dh/ris)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal tersebut disampaikan Rektor IPB dalam acara Seminar Nasional ‘Evaluasi Praktik Ekonomi Pancasila Pasca 73 Tahun Indonesia Merdeka’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan TEMPO dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Rabu (26/9).
Rektor IPB mengatakan bahwa Ekonomi Pasar Pancasila pertama kali diangkat kembali oleh Prof. Dr.Ing. B.J. Habibie.
“Ini gagasan luar biasa. Mengelola model pembangunan dengan karakteristik masyarakat seperti teori manapun belum pernah ada. Dibutuhkan terobosan penting. IPB haus teori teori besar yang lahir dari kampus di Indonesia. IPB punya potensi yang besar dalam mendorong lahirnya teori-teori tersebut, saya berharap teori besar akan muncul dari kampus ini,” ucap Rektor IPB.
Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan, “Saya berharap kita akan melahirkan terobosan model pembangunan ala kita sendiri. Bisa saja kita buat kategori baru. Tidak hanya teoritis dalam struktur pembangunan. Model tidak hanya di atas kertas tapi diimplementasikan di lapangan.”
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, Dekan FEM IPB menambahkan sejak mempersiapkan kemerdekaan, para founding fathers bangsa Indonesia telah memikirkan landasan bernegara tidak hanya politik tetapi juga ekonomi.
“Sistem perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan semangat ke Indonesia-an. Gagasan ini erat dengan ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan menjadi jalan tengah yang tidak menganut ekonomi kapitalis, tapi juga bukan sosialis dengan bersumber dari ruh Pancasila. Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila.”
Menurut Dr. Nunung, konsep ekonomi kerakyatan ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bentuk utama usaha yang diharapkan adalah koperasi sebagai "soko guru" perekonomian bangsa. Selama 73 tahun Indonesia merdeka, dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-menarik dan perdebatan praktik Pasal 33 UUD 1945 ini.
Ketika mendidik diharapkan akademisi tidak sekedar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila. Berbagai dinamika ini ingin dirangkum dalam diskursus seminar nasional yang diselenggarakan atas kerjasama FEM IPB dengan KEIN RI dan ICMI.
Selain itu, Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom IPB menyoroti praktik-praktik ekonomi pasar Pancasila dimana pelaku pasar (BUMN, Swasta, Koperasi) berjalan dalam mekanisme pasar untuk mencapai kemakmuran (pertumbuhan ekonomi) dibarengi dengan keadilan sosial (pemerataan kesejahteraan). Sementara agama berfungsi sebagai penjamin akhlak individu, keluarga dan negara.
Dr. Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN yang juga Alumnus IPB melaporkan KEIN sejak dua tahun keliling ke berbagai kampus untuk bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, berbicara mengenai sistem ekonomi Indonesia.
”Sangat susah akademisi memiliki pemikiran mengenai sistem ekonomi Indonesia untuk mencari bagaimana sistem ekonomi Indonesia idealnya,” kata Dr. Arif.
Sistem ekonomi Pancasila, jelas Dr. Arif merupakan pengaturan hubungan antar negara dan warganya yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi secara adil berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Diharapkan dengan mengenal praktik-praktik ekonomi Pancasila, pemahaman sistem ekonomi Pancasila bagi generasi muda semakin meningkat sehingga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang besar tetap terjaga di tengah persaingan-persaingan global yang dapat memudarkan nasionalisme,” paparnya.
Sedangkan Fachry Ali menambahkan bahwa ekonomi pasar Pancasila adalah suatu struktur tenggang rasa dibimbing negara, agama dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan pelaku konkretnya lapisan "ekonomi akar rumput ". (dh/ris)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018