Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Pertanian bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri melanjutkan program membangun sumber daya manusia pertanian di wilayah perbatasan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktek kerja lapang pada 2019.
"Ini tahun kedua program membangun SDM pertanian di wilayah perbatasan melibatkan Polbangtan, tahun pertama 2018 akan berlangsung di tahun 2019," kata Biro Perencanaan BNPP Kemdagri, Anny Justiani di Bogor, Rabu.
Anny mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian dan Praktik Kerja Lapang di wilayah Perbatasan pada 2019 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat.
Menurut dia kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktik kerja lapang yang dilaksanakan oleh Polbangtan mendapat respon positif dari pemerintah daerah yang menjadi target program.
Hasil evaluasi menunjukkan kegiatan pendampingan pertanian dan peternakan yang dilakukan mahasiswa serta dosen Polbangtan di lima daerah yang ada di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
"Pemda dan masyarakat sangat terbantu, mereka tidak menyangka mahasiswa masih mau masuk ke wilayah membantu mereka di sawah, malah Pemda setempat ingin program ini diperpanjang dari satu bulan jadi dua bulan," katanya.
Siswoyo selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mengatakan, tahun pertama program ini berjalan untuk menganalisis dan menginventarisir situasi dan kondisi, serta menggali potensi pertanian yang ada di wilayah target.
"Di tahun 2019 nanti kita akan lebih fokus pada penyelesaian target masalah pertanian yang ada di wilayah perbatasan," katanya.
Ia mencontohkan di wilayah Merauke yang menghadapi persoalan kesulitan pemasaran. Di tahun 2019 akan dibantu untuk menyelesaikannya.
"Karena kami pendidikan vokasi berasal dari terapan, kami mencoba menyelesaikan masalah yang ada di lapangan," katanya.
Melalui program penumbuhan SDM pertanian wilayah perbatasan ini, lanjut Siswoyo, kehadiran Polbangtan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pada 2019 nanti juga dilakukan kemitraan dengan pemerintah daerah yang menjadi target program, melalui penandatangan surat perjanjian kerja sama (SPK) tentang pendampingan yang akan dilakukan mahasiswa serta dosen Polbangtan.
"Tahun depan disepakati program bertambah waktunya dari sebulan menjadi dua bulan," kata Siswoyo.
Membangun SDM pertanian wilayah perbatasan ini merupakan salah satu program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, sebagai bentuk kedaulatan wilayah suatu negara.
Prioritas pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan adalah pembangunan SDM generasi muda sebagai pengelola potensi kawasan perbatasan.
Fokus utama pembangunan saat ini adalah wilayah Perdesaan melalui akselerasi pembangunan di bidang pertanian utamanya SDM Pertanian, dengan agenda prioritas, peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan.
"Arahnya tetap jadikan perbatasan beranda, memajukan sentra-sentra produksi unggulan, seperti cetak sawah," kata Anny menambahkan.
Program ini lanjut Anny, memiliki sasaran ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gini ratio, kemiskinan, meningkatkan IPM di wilayah perbatasan.
Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktik kerja lapang wilayah perbatasan 2019 diikuti pimpinan Polbangtan dari seluruh Indonesia dan perwakilan kepala dinas daerah sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ini tahun kedua program membangun SDM pertanian di wilayah perbatasan melibatkan Polbangtan, tahun pertama 2018 akan berlangsung di tahun 2019," kata Biro Perencanaan BNPP Kemdagri, Anny Justiani di Bogor, Rabu.
Anny mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian dan Praktik Kerja Lapang di wilayah Perbatasan pada 2019 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat.
Menurut dia kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktik kerja lapang yang dilaksanakan oleh Polbangtan mendapat respon positif dari pemerintah daerah yang menjadi target program.
Hasil evaluasi menunjukkan kegiatan pendampingan pertanian dan peternakan yang dilakukan mahasiswa serta dosen Polbangtan di lima daerah yang ada di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
"Pemda dan masyarakat sangat terbantu, mereka tidak menyangka mahasiswa masih mau masuk ke wilayah membantu mereka di sawah, malah Pemda setempat ingin program ini diperpanjang dari satu bulan jadi dua bulan," katanya.
Siswoyo selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mengatakan, tahun pertama program ini berjalan untuk menganalisis dan menginventarisir situasi dan kondisi, serta menggali potensi pertanian yang ada di wilayah target.
"Di tahun 2019 nanti kita akan lebih fokus pada penyelesaian target masalah pertanian yang ada di wilayah perbatasan," katanya.
Ia mencontohkan di wilayah Merauke yang menghadapi persoalan kesulitan pemasaran. Di tahun 2019 akan dibantu untuk menyelesaikannya.
"Karena kami pendidikan vokasi berasal dari terapan, kami mencoba menyelesaikan masalah yang ada di lapangan," katanya.
Melalui program penumbuhan SDM pertanian wilayah perbatasan ini, lanjut Siswoyo, kehadiran Polbangtan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pada 2019 nanti juga dilakukan kemitraan dengan pemerintah daerah yang menjadi target program, melalui penandatangan surat perjanjian kerja sama (SPK) tentang pendampingan yang akan dilakukan mahasiswa serta dosen Polbangtan.
"Tahun depan disepakati program bertambah waktunya dari sebulan menjadi dua bulan," kata Siswoyo.
Membangun SDM pertanian wilayah perbatasan ini merupakan salah satu program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, sebagai bentuk kedaulatan wilayah suatu negara.
Prioritas pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan adalah pembangunan SDM generasi muda sebagai pengelola potensi kawasan perbatasan.
Fokus utama pembangunan saat ini adalah wilayah Perdesaan melalui akselerasi pembangunan di bidang pertanian utamanya SDM Pertanian, dengan agenda prioritas, peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan.
"Arahnya tetap jadikan perbatasan beranda, memajukan sentra-sentra produksi unggulan, seperti cetak sawah," kata Anny menambahkan.
Program ini lanjut Anny, memiliki sasaran ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gini ratio, kemiskinan, meningkatkan IPM di wilayah perbatasan.
Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan praktik kerja lapang wilayah perbatasan 2019 diikuti pimpinan Polbangtan dari seluruh Indonesia dan perwakilan kepala dinas daerah sasaran.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018