Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mengganti sekitar 1.200 angkutan kota (angkot) di wilayahnya menjadi 400 angkutan bus melalui program konversi pada 2019.
"Untuk di Kota Bekasi masih dalam proses kajian pada tahun ini, karena lintasan untuk angkutan massal balum sepenuhnya memadai," kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Fathikun di Bekasi, Rabu.
Menurut dia, kajian teknis yang tengah ditempuh pihaknya meliputi luasan badan jalan hingga peraturan pemerintah perihal program konversi angkot.
Menurut Fathikun, program konversi angkot saat ini tengah berjalan di sejumlah daerah di antaranya DKI Jakarta, Kota Bogor dan Kota Bandung.
Program konversi tersebut akan menggabung tiga unit angkot menjadi satu bus dalam rangka meminimalisasi dampak kemacetan di wilayah perkotaan.
Namun Fathikun menilai, gagasan tersebut perlu disokong kesepakatan bersama lintas instansi serta dari para pengusaha angkutan di wilayahnya.
"Perlu energi yang besar untuk mendukung program ini," katanya.
Menurut Fathikun, kajian teknis itu juga akan melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan infrastruktur jalan penunjang angkutan bus yang memadai.
"Lebar jalan saat ini di Kota Bekasi masih kurang memadai untuk bus. Luasan badan jalannya harus disesuaikan dengan besaran kendaraan, ranahnya ada di Dinas BMSDA, kajian itu akan ditembuskan ke Bappeda," katanya.
Selain itu, pihaknya juga melibatkan Badan Penglola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam setiap tahapan kajian yang dilakukan pada tahun ini.
Selain persoalan badan jalan, kata Fathikun, pihaknya juga tengah dihadapi persoalan teknis yang berkaitan dengan larangan pembelian mobil bekas dalam program konversi tersebut.
"Kalau pembelian aset bekas tidak bisa dilakukan oleh dana pemerintah. Paling tidak, mereka kami berikan kewenangan sebagai operator," katanya.
Dikatakan Fathikun, para pengusaha angkot rencananya akan dijadikan sebagai operator pelaksana angkutan bus pada lintasan tertentu yang disepakati bersama.
"Konsep bisnis mereka akan terintegerasi, kami harap pengusaha ini mau menjadi penyedia jasa sekaligus operator di lintasan tertentu, paling tidak harus berbandan hukum," katanya.
Fathikun menambahkan, jumlah angkot yang kini beroperasional di Kota Bekasi berjumlah sekitar 1.200 unit dengan beragam trayek.
Melalui program konversi tersebut, maka diproyeksikan jumlah angkutan bus yang akan tersedia berkisar 400 unit.
Pada tahap awal, Pemkot Bekasi telah membeli total 9 unit bus Transpatriot yang diproyeksikan mengaspal dalam waktu dekat.
"Kondisi sekarang jumlah angkot di Kota Bekasi berkisar 1.200 unit. Harapan kami dengan mengurangi jumlah unit, maka angkutan massal di Kota Bekasi bisa berjalan optimal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Untuk di Kota Bekasi masih dalam proses kajian pada tahun ini, karena lintasan untuk angkutan massal balum sepenuhnya memadai," kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Fathikun di Bekasi, Rabu.
Menurut dia, kajian teknis yang tengah ditempuh pihaknya meliputi luasan badan jalan hingga peraturan pemerintah perihal program konversi angkot.
Menurut Fathikun, program konversi angkot saat ini tengah berjalan di sejumlah daerah di antaranya DKI Jakarta, Kota Bogor dan Kota Bandung.
Program konversi tersebut akan menggabung tiga unit angkot menjadi satu bus dalam rangka meminimalisasi dampak kemacetan di wilayah perkotaan.
Namun Fathikun menilai, gagasan tersebut perlu disokong kesepakatan bersama lintas instansi serta dari para pengusaha angkutan di wilayahnya.
"Perlu energi yang besar untuk mendukung program ini," katanya.
Menurut Fathikun, kajian teknis itu juga akan melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan infrastruktur jalan penunjang angkutan bus yang memadai.
"Lebar jalan saat ini di Kota Bekasi masih kurang memadai untuk bus. Luasan badan jalannya harus disesuaikan dengan besaran kendaraan, ranahnya ada di Dinas BMSDA, kajian itu akan ditembuskan ke Bappeda," katanya.
Selain itu, pihaknya juga melibatkan Badan Penglola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam setiap tahapan kajian yang dilakukan pada tahun ini.
Selain persoalan badan jalan, kata Fathikun, pihaknya juga tengah dihadapi persoalan teknis yang berkaitan dengan larangan pembelian mobil bekas dalam program konversi tersebut.
"Kalau pembelian aset bekas tidak bisa dilakukan oleh dana pemerintah. Paling tidak, mereka kami berikan kewenangan sebagai operator," katanya.
Dikatakan Fathikun, para pengusaha angkot rencananya akan dijadikan sebagai operator pelaksana angkutan bus pada lintasan tertentu yang disepakati bersama.
"Konsep bisnis mereka akan terintegerasi, kami harap pengusaha ini mau menjadi penyedia jasa sekaligus operator di lintasan tertentu, paling tidak harus berbandan hukum," katanya.
Fathikun menambahkan, jumlah angkot yang kini beroperasional di Kota Bekasi berjumlah sekitar 1.200 unit dengan beragam trayek.
Melalui program konversi tersebut, maka diproyeksikan jumlah angkutan bus yang akan tersedia berkisar 400 unit.
Pada tahap awal, Pemkot Bekasi telah membeli total 9 unit bus Transpatriot yang diproyeksikan mengaspal dalam waktu dekat.
"Kondisi sekarang jumlah angkot di Kota Bekasi berkisar 1.200 unit. Harapan kami dengan mengurangi jumlah unit, maka angkutan massal di Kota Bekasi bisa berjalan optimal," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018