Cikarang, Jabar (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk tertib administrasi dan pengelolaan barang (aset) milik daerah.
"Nanti akan ada sensus barang milik daerah yang secara langsung pemakaiannya oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Deltamas-Cikarang Pusat, Selasa.
Menurut dia sensus barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada seluruh SKPD.
Kegiatan itu bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Namun dalam pelaksanaan sensus data harus sesuai dengan kondisi yang ada.
Bilamana ada yang hilang, katanya, harus ada pelaporan berbentuk berita acara kehilangan yang disertai surat dari kepolisian.
Kemudian ASN juga harus menyertakan alasan kehilangan barang atau aset tersebut berbentuk kronologis.
"Saya juga meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mengawal sensus aset ini," katanya.
Selain itu, dalam tataran pelaksanaan kepala SKPD maupun OPD harus terlibat secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus aset.
Di samping itu, juga harus terlibat pada pembentuk tim pelaksanaan sensus di tingkat OPD.
Ia menambahkan dalam hal ini sosialisasi terkait pendataan aset sekiranya sudah sering dilakukan di mana setiap lima tahun pasti akan sama.
Namun pengelolaan aset itu tidak hanya barang-barang bersifat pendukung, namun juga berupa lahan, gedung ataupun lain sebagainya.
"Aset itu banyak dan ada pada setiap SKPD atau OPD, jadi harus secara detail dan setekah melakukan pendataan maka akan ada pengecekan guna memastikan keabsahan data tersebut," katanya.
Neneng berharap agar pelaksanaan sensus BMD bisa menjadi sarana untuk penertiban aset di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Ini sekaligus sebagai bentuk penertiban aset sehingga pemanfaatan aset bisa lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.
Selain itu, juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi pemerintah daerah setempat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang lebih baik, bersih, transparan dan akuntabel di masa mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Nanti akan ada sensus barang milik daerah yang secara langsung pemakaiannya oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Deltamas-Cikarang Pusat, Selasa.
Menurut dia sensus barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada seluruh SKPD.
Kegiatan itu bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Namun dalam pelaksanaan sensus data harus sesuai dengan kondisi yang ada.
Bilamana ada yang hilang, katanya, harus ada pelaporan berbentuk berita acara kehilangan yang disertai surat dari kepolisian.
Kemudian ASN juga harus menyertakan alasan kehilangan barang atau aset tersebut berbentuk kronologis.
"Saya juga meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mengawal sensus aset ini," katanya.
Selain itu, dalam tataran pelaksanaan kepala SKPD maupun OPD harus terlibat secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus aset.
Di samping itu, juga harus terlibat pada pembentuk tim pelaksanaan sensus di tingkat OPD.
Ia menambahkan dalam hal ini sosialisasi terkait pendataan aset sekiranya sudah sering dilakukan di mana setiap lima tahun pasti akan sama.
Namun pengelolaan aset itu tidak hanya barang-barang bersifat pendukung, namun juga berupa lahan, gedung ataupun lain sebagainya.
"Aset itu banyak dan ada pada setiap SKPD atau OPD, jadi harus secara detail dan setekah melakukan pendataan maka akan ada pengecekan guna memastikan keabsahan data tersebut," katanya.
Neneng berharap agar pelaksanaan sensus BMD bisa menjadi sarana untuk penertiban aset di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Ini sekaligus sebagai bentuk penertiban aset sehingga pemanfaatan aset bisa lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.
Selain itu, juga menyampaikan agar kegiatan ini dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi pemerintah daerah setempat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang lebih baik, bersih, transparan dan akuntabel di masa mendatang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018