Bogor, 8/3 (Antara) - Rencana pembelian sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan dan mengatasi banjir mendapat tanggapan pro dan kontra dikalangan warga dan juga LSM setempat.
"Rencananya boleh saja, namun faktor lain banjir di Jakarta bukan hanya masalah Puncak, tapi adanya penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir," kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB) Muhammad Nurman, di Bogor, Jumat.
Menurut Nurman, menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah DKI harus membersihkan bataran sungai dari pemukiman liar dqn mengfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.
"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu pemukiman liar disepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," ujarnya.
Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan villa-villa yang ada.
"Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi villa-villa di Puncak," ujarnya.
Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran villa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat khawatir sejumlah warga yang menumpangkan hidupnya sebagai pekerja di villa.
Suhaeli (36) penjaga vila Kampung Cidokom, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua menilai rencana penertiban villa di Puncak akan menghilangkan mata pencahariannya.
"Kalau vila-vila ini dibeli terus dibongkar, bagaimana dengan nasib kami penjaga villa. Sudah bertahun-tahun kami bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga villa disini," ujarnya.
Bapak tiga anak ini berharap, rencana pembelian villa di Puncak sebagai salah satu upaya mengembalikan fungsi lahan dan mencegah banjir di hilir tidak berdampak buruk dengan hilangnya sumber pekerjaan warga sekitar.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan nasib kami yang bekerja di villa. Jangan sampai ide untuk mengatasi banjir Jakarta berdampak buruk terhadap warga Bogor," ujarnya.
Sementara itu,?Camat Cisarua Tedy Pembang menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli sejumlah kawasan Puncak dan menertibkan villa disana.
Akan tetapi, lanjut Tedy, dirinya mengharapkan agar pembongkaran bangunan villa di kawasan Puncak dibarengi dengan program penghijaun dilokasi tersebut.
"Kami sangat mendukung rencana tersebut, sepanjang rencana itu dibarengi dengan adanya upaya penghijauan kembali dilokasi villa yang dibongkar," ujarnya.
Seperti yang ramai diberitakan, Wakil?Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) manyatakan, Pemerintah Jakarta akan membeli tanah di daerah Puncak melalui progran Corporate Social Responsibilities (CSR) perusahaan swasta.
Rencananya, tanah tersebut akan dijadikan tempat penghijauan, menanam pohon dan pertanian untuk mengembalikan fungsi kawasan Puncak sebagai tanah resapan.
Laily R
Ilustrasi : puncakku.com
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Rencananya boleh saja, namun faktor lain banjir di Jakarta bukan hanya masalah Puncak, tapi adanya penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir," kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB) Muhammad Nurman, di Bogor, Jumat.
Menurut Nurman, menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah DKI harus membersihkan bataran sungai dari pemukiman liar dqn mengfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.
"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu pemukiman liar disepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," ujarnya.
Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan villa-villa yang ada.
"Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi villa-villa di Puncak," ujarnya.
Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran villa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat khawatir sejumlah warga yang menumpangkan hidupnya sebagai pekerja di villa.
Suhaeli (36) penjaga vila Kampung Cidokom, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua menilai rencana penertiban villa di Puncak akan menghilangkan mata pencahariannya.
"Kalau vila-vila ini dibeli terus dibongkar, bagaimana dengan nasib kami penjaga villa. Sudah bertahun-tahun kami bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga villa disini," ujarnya.
Bapak tiga anak ini berharap, rencana pembelian villa di Puncak sebagai salah satu upaya mengembalikan fungsi lahan dan mencegah banjir di hilir tidak berdampak buruk dengan hilangnya sumber pekerjaan warga sekitar.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan nasib kami yang bekerja di villa. Jangan sampai ide untuk mengatasi banjir Jakarta berdampak buruk terhadap warga Bogor," ujarnya.
Sementara itu,?Camat Cisarua Tedy Pembang menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli sejumlah kawasan Puncak dan menertibkan villa disana.
Akan tetapi, lanjut Tedy, dirinya mengharapkan agar pembongkaran bangunan villa di kawasan Puncak dibarengi dengan program penghijaun dilokasi tersebut.
"Kami sangat mendukung rencana tersebut, sepanjang rencana itu dibarengi dengan adanya upaya penghijauan kembali dilokasi villa yang dibongkar," ujarnya.
Seperti yang ramai diberitakan, Wakil?Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) manyatakan, Pemerintah Jakarta akan membeli tanah di daerah Puncak melalui progran Corporate Social Responsibilities (CSR) perusahaan swasta.
Rencananya, tanah tersebut akan dijadikan tempat penghijauan, menanam pohon dan pertanian untuk mengembalikan fungsi kawasan Puncak sebagai tanah resapan.
Laily R
Ilustrasi : puncakku.com
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013