Karawang (Antaranews Megapolitan) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Natala Sumedha meminta pemkab mengoptimalkan pendapatan atau melakukan efisiensi anggaran agar bisa mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Desa serentak.
"Sampai saat ini belum dialokasikan anggaran Pilkades serentak, karena kegiatan itu diusulkan mendadak oleh pemkab. Padahal selama ini kita mengggunakan e-planning," katanya, di Karawang, Minggu.
Ia menyayangkan, pelaksanaan Pilkades serentak di 67 desa terkesan dipaksakan oleh pemkab. Meski belum dialokasikan dalam APBD Karawang 2018, tahapan Pilkades serentak itu sudah digelar sejak beberapa pekan terakhir.
Kondisi itu dinilai rawan pelanggaran. Sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 pasal 34 disebutkan, pelaksanaan Pilkades sepenuhnya dibiayai APBD setempat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karawang sendiri telah mengakomodasi tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa yang diikuti 223 bakal calon kades dari 67 desa yang akan menggelar Pilkades serentak.
Di saat belum ada alokasi anggaran dalam APBD, sejumlah panitia Pilkades serentak dikabarkan mencari sumbangan uang dari para calon kepala desa, agar bisa memulai tahapan.
Ada pula panitia yang mencari pinjaman uang atau utang dari pihak luar demi terselenggaranya tahapan Pilkades.
Natala mengatakan hingga kini Badan Anggaran DPRD Karawang masih membahas terkait dengan alokasi anggaran Pilkades serentak itu. Kemungkinan finaliasi pembahasannya dilakukan pada 7 September 2018.
"Kita mendorong agar pemkab mampu meningkatkan pendapatan atau berani melakukan efisiensi anggaran, sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk Pilkades serentak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Sampai saat ini belum dialokasikan anggaran Pilkades serentak, karena kegiatan itu diusulkan mendadak oleh pemkab. Padahal selama ini kita mengggunakan e-planning," katanya, di Karawang, Minggu.
Ia menyayangkan, pelaksanaan Pilkades serentak di 67 desa terkesan dipaksakan oleh pemkab. Meski belum dialokasikan dalam APBD Karawang 2018, tahapan Pilkades serentak itu sudah digelar sejak beberapa pekan terakhir.
Kondisi itu dinilai rawan pelanggaran. Sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 pasal 34 disebutkan, pelaksanaan Pilkades sepenuhnya dibiayai APBD setempat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karawang sendiri telah mengakomodasi tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa yang diikuti 223 bakal calon kades dari 67 desa yang akan menggelar Pilkades serentak.
Di saat belum ada alokasi anggaran dalam APBD, sejumlah panitia Pilkades serentak dikabarkan mencari sumbangan uang dari para calon kepala desa, agar bisa memulai tahapan.
Ada pula panitia yang mencari pinjaman uang atau utang dari pihak luar demi terselenggaranya tahapan Pilkades.
Natala mengatakan hingga kini Badan Anggaran DPRD Karawang masih membahas terkait dengan alokasi anggaran Pilkades serentak itu. Kemungkinan finaliasi pembahasannya dilakukan pada 7 September 2018.
"Kita mendorong agar pemkab mampu meningkatkan pendapatan atau berani melakukan efisiensi anggaran, sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk Pilkades serentak," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018