"Upacara itu berlangsung sederhana. Tetapi apa yang kami rasakan kurang dalam kemegahannya, kami penuhi dalam harapan," ujar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mengenang momen Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Seolah menggambarkan kesederhanaan itu, dalam biografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Cindy Adams, edisi revisi 2007), Soekarno hanya mendeskripsikan peristiwa dirinya membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya dalam satu kalimat.
"Aku berjalan ke pengeras suara hasil curian dari stasiun radio Jepang dan dengan singkat mengucapkan Proklamasi itu," kata Soekarno, yang di kalangan pejuang tanah air dikenal dengan sapaan Bung Karno.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memang cuma terdiri dari dua alinea dan, ketika disampaikan Bung Karno di hadapan rakyat, tertera di secarik kertas.
Akan tetapi, dokumen itulah menjadi alasan keberadaan sebuah negara bernama Republik Indonesia.
Oleh karena itu, semua kisah, sosok, peristiwa yang menyertainya tidak patut dilupakan. Setiap titik perjalanan Proklamasi wajib terpatri dengan tinta emas dalam prasasti memori kolektif bangsa.
Sayangnya, seperti disampaikan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta, tidak jarang sejarah Proklamasi dibumbui dengan cerita-cerita yang dibuat-buat atau disebut Hatta dichtung, alih-alih yang benar atau wahrheit.
Hatta, dalam bukunya Sekitar Proklamasi (1970) menyesalkan banyaknya kisah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang lebih mirip dongeng daripada fakta.
"Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah suatu kejadian besar yang menentukan jalannya sejarah Indonesia. Dan sebagai suatu kejadian yang bersejarah, sudah tentu dia diikuti pula oleh berbagai dongeng dan legenda, yang jika diperhatikan betul satu sama lain ada yang tidak sesuai dan bertentangan," kata Hatta.
Kegelisahan Hatta cukup beralasan mengingat dirinya merupakan salah satu tokoh utama dalam pusaran sejarah Proklamasi.
Bagi Bung Hatta, panggilan akrabnya dalam lingkup pergerakan nasional, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia wajib tercatat dengan benar demi memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Kronik dan kisah
Ketika Perang Dunia II sampai di tahun 1945, militer Jepang mulai terdesak lantaran dikepung sekutu nyaris dari segala penjuru, termasuk di wilayah-wilayah jajahannya seperti Indonesia.
Hal tersebut membuat penguasa militer Jepang memberikan keleluasaan kepada Indonesia, yang mereka kuasai sejak tahun 1942, untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Dari sana, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang keberadaannya diresmikan pada 29 April 1945.
BPUPKI diketuai oleh dr Radjiman Wedyodiningrat, tokoh kawakan yang kala itu sudah berusia 66 tahun. Radjiman dianggap sangat senior lantaran dokter lulusan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) tersebut sudah aktif di pergerakan sejak menjadi anggota Boedi Oetomo, yang berdiri pada 1908, dan pernah menjadi ketuanya pada tahun 1914-1915.
Kepiawaian Radjiman dalam memimpin rapat-rapat membuat BPUPKI mampu menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dasar negara Pancasila.
Pada 7 Agustus 1945, sehari setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Kota Hiroshima, Jepang, Markas Tertinggi Pasukan Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas di Saigon, membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menggantikan BPUPKI yang sudah selesai bertugas.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025