Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Salah satu alasan kunjungan kerja DPR RI ke Provinsi Lampung disebabkan ketertarikan mereka pada keberhasilan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo membangun Lampung.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs Utut Adianto, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur Lampung, di Bandarlapung, Jumat (3/8/2018).
"Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya empat kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung," ujar Utut Adianto.
Menurut Utut lebi lanjut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP.
"Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan masyarakat Lampung," katanya.
Utut menjelaskan pula telah melakukan diskusi dengan perwakilan BPK , BPKP, Gubernur, dan stakeholder terkait mengenai dua hal, yaitu soal Aset dan Pelaporan.
"Tadi kami telah mendiskusikan mengenai aset, di mana memang harus ada keberanian langkah tapi ini nanti harus didorong dari pusat, dan yang kedua soal pelaporan ini terkait dengan dana desa.Jadi harus lapor dengan Kemendes, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Jadi formatnya pun kalau bisa di samakan," tambah Utut.
Pada bagian lain, Utut mengungkapkan e-planning. "Kami juga tadi mendengar dari BPKP bahwa ke depan teman teman KPK ingin ada E Planning. Planning yang mengusung konsep dan diketahui publik, dengan harapan perencanaan harus matang jangan sampai satu sistem di lounching lapangannya masih masih belum siap," kata Utut lagi.
Upah Minimum Provinsi tenaga honorer Lampung
Dia juga menekankan bahwa mengelola keuangan negara perlu sistem yang mudah, jangan dipersulit. "Kita kekurangan orang-orang yang membuat sistem yang mudah. Buat lah sistem yang baik dan mudah, dan ke depan langsung buat rakyat. Kami akan mencoba membawa optimisme ini ke semua daerah. Ini wilayah perbaikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, semua yg dibelanjalam oleh negara pertanggung jawabannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Bukan hanya itu, Utut juga memuji Tenaga Honorer yang disesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).
"Mendengar Cerita dari Pak Gubernur, saya bangga honorer di sini sudah UMP. Hebatnya Gubernur Lampung, Pusat belum berbuat, tetapi Provinsi Sudah berbuat. Mengenai Honorer K2 dengan jumlah 438.590 akan kita selesaikan dan diangkat secara bertahap,," tutupnya.
Dirasakan manfaatnya hingga pelosok desa
Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat, yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
"Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif," ujar Ridho.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik merupakan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menurut Ridho, adalah dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabililtas, dan transparansi.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
"Yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung adalah kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan dalam rangka mensejahteraan rakyat dan pengembangan potensi dalam memajukan Provinsi Lampung, di mana dalam rangka kebijakan anggaran pemda harus terdapat harmonisasi dan sinkronisasi," kata Ridho.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Gubernur berharap roda pembangunan yang saat ini terus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok desa se-Provinsi Lampung.
Gubernur Ridho juga menilai, secara umum kunjungan Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
"Mengingat kunjungan ini akan menyerap berbagai masukan dari Provinsi Lampung, maka saya menaruh harapan besar pada Wakil Ketua DPR RI dapat memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan apa yang menjadi program kerja prioritas Pemerintah Provinsi Lampung ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik," tutupnya. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs Utut Adianto, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur Lampung, di Bandarlapung, Jumat (3/8/2018).
"Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya empat kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung," ujar Utut Adianto.
Menurut Utut lebi lanjut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP.
"Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan masyarakat Lampung," katanya.
Utut menjelaskan pula telah melakukan diskusi dengan perwakilan BPK , BPKP, Gubernur, dan stakeholder terkait mengenai dua hal, yaitu soal Aset dan Pelaporan.
"Tadi kami telah mendiskusikan mengenai aset, di mana memang harus ada keberanian langkah tapi ini nanti harus didorong dari pusat, dan yang kedua soal pelaporan ini terkait dengan dana desa.Jadi harus lapor dengan Kemendes, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Jadi formatnya pun kalau bisa di samakan," tambah Utut.
Pada bagian lain, Utut mengungkapkan e-planning. "Kami juga tadi mendengar dari BPKP bahwa ke depan teman teman KPK ingin ada E Planning. Planning yang mengusung konsep dan diketahui publik, dengan harapan perencanaan harus matang jangan sampai satu sistem di lounching lapangannya masih masih belum siap," kata Utut lagi.
Upah Minimum Provinsi tenaga honorer Lampung
Dia juga menekankan bahwa mengelola keuangan negara perlu sistem yang mudah, jangan dipersulit. "Kita kekurangan orang-orang yang membuat sistem yang mudah. Buat lah sistem yang baik dan mudah, dan ke depan langsung buat rakyat. Kami akan mencoba membawa optimisme ini ke semua daerah. Ini wilayah perbaikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, semua yg dibelanjalam oleh negara pertanggung jawabannya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Bukan hanya itu, Utut juga memuji Tenaga Honorer yang disesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).
"Mendengar Cerita dari Pak Gubernur, saya bangga honorer di sini sudah UMP. Hebatnya Gubernur Lampung, Pusat belum berbuat, tetapi Provinsi Sudah berbuat. Mengenai Honorer K2 dengan jumlah 438.590 akan kita selesaikan dan diangkat secara bertahap,," tutupnya.
Dirasakan manfaatnya hingga pelosok desa
Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat, yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
"Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif," ujar Ridho.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik merupakan amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menurut Ridho, adalah dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabililtas, dan transparansi.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
"Yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Lampung adalah kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan dalam rangka mensejahteraan rakyat dan pengembangan potensi dalam memajukan Provinsi Lampung, di mana dalam rangka kebijakan anggaran pemda harus terdapat harmonisasi dan sinkronisasi," kata Ridho.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Gubernur berharap roda pembangunan yang saat ini terus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok desa se-Provinsi Lampung.
Gubernur Ridho juga menilai, secara umum kunjungan Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Lampung memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
"Mengingat kunjungan ini akan menyerap berbagai masukan dari Provinsi Lampung, maka saya menaruh harapan besar pada Wakil Ketua DPR RI dapat memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan apa yang menjadi program kerja prioritas Pemerintah Provinsi Lampung ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik," tutupnya. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018