Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Jumat melantik 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menempati sejumlah posisi di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Tiga di antaranya merupakan pejabat eselon II yang lulus saat lelang jabatan beberapa waktu lalu, kata Neneng di Cikarang, Bekasi.
Mereka dilantik di Ruang Rapat Bupati Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor 821.2/Kep.1080-BKPPD/2018.
Ketiga pejabat tersebut yakni Raden Yana Suyatna yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Dedy Supriyadi menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Jaoharul Alam sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga posisi ini tidak terisi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
"Setelah melalui tahapan seleksi dan sejumlah pertimbangan, ketiga pejabat ini yang terpilih, promosi, menduduki tiga posisi tersebut. Harapan tentu saja segera bekerja, mengeluarkan kemampuan sebaik mungkin untuk pembangunan Kabupaten Bekasi," kata Neneng di Cikarang, Bekasi.
Selain tiga pejabat eselon II dilantik pula 29 pejabat eselon IV di antaranya Edi Yusup Taufik sebagai Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama pada Sekretariat Pemkab Bekasi, Alamsyah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Zaki Zakaria sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Ida Nuryadi sebagai Camat Sukakarya.
Kemudian terdapat pula 34 pejabat eselon IV yang juga dilantik. Mereka di antaranya dilantik pada posisi kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala unit pelayanan teknis dan kepala seksi.
Uniknya, bagi eselon III dan IV, pelantikan tersebut bersifat mendadak. Beberapa menit sebelum pelantikan, mereka baru diberitahu untuk menghadap Bupati. Alhasil, banyak di antaranya mereka yang baru hadir beberapa saat menjelang pembacaan sumpah jabatan.
"Dadakan itu hanya pemanggilannya saja, karena sifantnya rahasia. ASN harus siap ditempatkan di mana pun dan kapan pun. Tapi pada prinsipnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran serta upaya percepatan pembangunan, percepatan realisasi visi misi yang dituangkan dalam program kerja. Maka dilakukan rotasi agar menunjang roda pemerintahan terus melaju," katanya.
Pada pelantikan tersebut, salah satu yang paling disorot yakni jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Alasannya, sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi rawan dengan berbagai macam pencemaran lingkungan.
Menanggapi hal itu Neneng menegaskan telah menimbang secara seksama sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Dari hasil pertimbangan, Neneng meyakini Kepala Dinas yang terpilih mampu melestarikan lingkungan yang ada.
"Saya sudah pertimbangankan berbagai aspek. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu memang sangat strategis di kawasan industri seperti kita. Maka dari itu kenapa saya mengingatkan agar pejabat yang baru dapat tegas menindak berbagai hal yang dapat merusak lingkungan," katanya.
Tidak dipungkiri, kata Neneng, banyak perusahaan yang berpotensi bertindak nakal dengan membuang berbagai limbah langsung ke aliran sungai.
"Telah saya tegaskan, harus mampu dan harus tegas menindak mereka-mereka yang melanggar. Jangan sampai ada perusahaan yang membuang limbah, apalagi limbah B3 langsung, jelas itu membahayakan. Maka dari itu, posisi di Dinas Lingkungan Hidup menjadi perhatian serius," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Tiga di antaranya merupakan pejabat eselon II yang lulus saat lelang jabatan beberapa waktu lalu, kata Neneng di Cikarang, Bekasi.
Mereka dilantik di Ruang Rapat Bupati Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor 821.2/Kep.1080-BKPPD/2018.
Ketiga pejabat tersebut yakni Raden Yana Suyatna yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Dedy Supriyadi menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Jaoharul Alam sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga posisi ini tidak terisi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
"Setelah melalui tahapan seleksi dan sejumlah pertimbangan, ketiga pejabat ini yang terpilih, promosi, menduduki tiga posisi tersebut. Harapan tentu saja segera bekerja, mengeluarkan kemampuan sebaik mungkin untuk pembangunan Kabupaten Bekasi," kata Neneng di Cikarang, Bekasi.
Selain tiga pejabat eselon II dilantik pula 29 pejabat eselon IV di antaranya Edi Yusup Taufik sebagai Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama pada Sekretariat Pemkab Bekasi, Alamsyah sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Zaki Zakaria sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Ida Nuryadi sebagai Camat Sukakarya.
Kemudian terdapat pula 34 pejabat eselon IV yang juga dilantik. Mereka di antaranya dilantik pada posisi kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala unit pelayanan teknis dan kepala seksi.
Uniknya, bagi eselon III dan IV, pelantikan tersebut bersifat mendadak. Beberapa menit sebelum pelantikan, mereka baru diberitahu untuk menghadap Bupati. Alhasil, banyak di antaranya mereka yang baru hadir beberapa saat menjelang pembacaan sumpah jabatan.
"Dadakan itu hanya pemanggilannya saja, karena sifantnya rahasia. ASN harus siap ditempatkan di mana pun dan kapan pun. Tapi pada prinsipnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran serta upaya percepatan pembangunan, percepatan realisasi visi misi yang dituangkan dalam program kerja. Maka dilakukan rotasi agar menunjang roda pemerintahan terus melaju," katanya.
Pada pelantikan tersebut, salah satu yang paling disorot yakni jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Alasannya, sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi rawan dengan berbagai macam pencemaran lingkungan.
Menanggapi hal itu Neneng menegaskan telah menimbang secara seksama sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Dari hasil pertimbangan, Neneng meyakini Kepala Dinas yang terpilih mampu melestarikan lingkungan yang ada.
"Saya sudah pertimbangankan berbagai aspek. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu memang sangat strategis di kawasan industri seperti kita. Maka dari itu kenapa saya mengingatkan agar pejabat yang baru dapat tegas menindak berbagai hal yang dapat merusak lingkungan," katanya.
Tidak dipungkiri, kata Neneng, banyak perusahaan yang berpotensi bertindak nakal dengan membuang berbagai limbah langsung ke aliran sungai.
"Telah saya tegaskan, harus mampu dan harus tegas menindak mereka-mereka yang melanggar. Jangan sampai ada perusahaan yang membuang limbah, apalagi limbah B3 langsung, jelas itu membahayakan. Maka dari itu, posisi di Dinas Lingkungan Hidup menjadi perhatian serius," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018