Bogor (Antaranews Megapolitan) - Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima kunjungan dari Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Rombongan diterima oleh Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal (KMMAI) IPB, Dr. Ibnul Qayim di Ruang Sidang Biro Umum Kampus IPB Dramaga, (17/7).
Dalam kunjungannya ke IPB, tim yang terdiri dari Ketua SPI, Rudi Handoyono, SE, M.Si, Mardiono dan Tri Rachadi ini ingin mengetahui lebih jauh terkait informasi-informasi yang telah dihimpun IPB dalam hal instrumen reformasi birokrasi.
“Kami ingin belajar ke IPB tentang road map dan progress report serta pengelolaan dari sistem pengendalian internal. Bagaimana untuk meningkatkan, menguatkan dan mengimplementasikannya", kata Rudi Handoyono.
Polines melakukan studi banding ini terkait dengan implementasi aturan dari pemerintah bahwa setiap perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kopertis harus membuat rencana aksi reformasi birokrasi dan perkembangan capaiannya sesuai dengan delapan area perubahan, yakni organisasi, tata laksana, mental aparatur, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, aparatur pengawas, akuntabilitas dan pelayanan publik.
Dalam paparannya, Dr. Qayim menyampaikan bahwa IPB selalu menuliskan dan mendokumentasikan kegiatan institusi. “Kami berupaya melakukan semua yang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) minta,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenristekdikti akan menetapkan PTN yang akan menjadi model lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan resource sharing untuk memanfaatkan sumberdaya (aset) yang ada di PTN.(dh/Zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Dalam kunjungannya ke IPB, tim yang terdiri dari Ketua SPI, Rudi Handoyono, SE, M.Si, Mardiono dan Tri Rachadi ini ingin mengetahui lebih jauh terkait informasi-informasi yang telah dihimpun IPB dalam hal instrumen reformasi birokrasi.
“Kami ingin belajar ke IPB tentang road map dan progress report serta pengelolaan dari sistem pengendalian internal. Bagaimana untuk meningkatkan, menguatkan dan mengimplementasikannya", kata Rudi Handoyono.
Polines melakukan studi banding ini terkait dengan implementasi aturan dari pemerintah bahwa setiap perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kopertis harus membuat rencana aksi reformasi birokrasi dan perkembangan capaiannya sesuai dengan delapan area perubahan, yakni organisasi, tata laksana, mental aparatur, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, aparatur pengawas, akuntabilitas dan pelayanan publik.
Dalam paparannya, Dr. Qayim menyampaikan bahwa IPB selalu menuliskan dan mendokumentasikan kegiatan institusi. “Kami berupaya melakukan semua yang Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) minta,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenristekdikti akan menetapkan PTN yang akan menjadi model lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan resource sharing untuk memanfaatkan sumberdaya (aset) yang ada di PTN.(dh/Zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018