Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Komisi I DPRD Kota Bekasi yang membidangi Bidang Pemerintahan dan Perizinan telah bersiap menyusun anggaran untuk periode 2018-2023. Setelah pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Bekasi 2018 versi hitung cepat atau quick count, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sudah menargetkan akan menambahkan anggaran guna kepentingan rakyat Kota Bekasi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Hanura Syaherallayali, berharap ada bentukan tim transisi yang dibuat Wali Kota terpilih untuk merumuskan anggaran.
“Tentunya sehabis Pilkada ini, kita berharap Pak Pepen (sapaan akrab Rahmat Effendi) membentuk tim transisi, yang di dalamnya ada unsur partai koalisi pendukung. Akan kita rumuskan bagaimana menerjemahkan anggaran yang ada di Kota Bekasi,” terangnya, Selasa (03/07/2018).
Menurut Syaherallayali anggaran Kota Bekasi yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, nantinya harus mengacu pada peningkatan anggaran bagi kebutuhan masyarakat.
“Tentu kita ada upaya dari porsi yang ada sekarang, peningkatan anggaran terutama untuk Kartu Sehat (KS). Ini penting karena kita ingin terus memberikan pelayanan kesahatan prima bagi masyakarat. Rakyat Kota Bekasi sangat butuh jaminan kesehatan yang layak,” tambahnya.
Selain menekankan pada peningkatan anggaran di bidang kesehatan. Komisi I DPRD Kota Bekasi juga akan mengupayakan adanya peningkatan anggaran untuk pendidikan di Kota Bekasi.
“Kita akan lihat bagaimana upaya Pemerintah Kota Bekasi agar SMA/SMK sederajat kembali menjadi kewenangan Kota Bekasi,” ujarnya.
Ditanya mengenai gambaran penghitungan anggaran di tahun 2018-2023 ini, Syaherallayali mantap bisa memproyeksikan anggaran lebih besar.
“Sudah jelas dari proyeksi anggaran tahun lalu hampir Rp5.8 triliun, dan akan dinaikkan menjadi Rp6.1 triliun, dengan rincian prioritas bagi peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Semua peningkatan anggaran adalah untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi,” terangnya lagi.
Dalam pembahasan anggaran, nantinya akan melibatkan semua unsur yang ada di DPRD Kota Bekasi. Meskipun jumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) dari partai koalisi lebih besar daripada partai nonkoalisi, Syaherallayi memastikan bahwa hasil yang muncul berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi.
“Kita sudah tidak lagi lihat kubu mana. Konsentrasi kita hanya pada kebutuhan masyarakat. Misalnya tentang Kartu Sehat (KS) di tahun kemarin anggaran Rp150 miliar, maka di tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi. Karena masyarakat Kota Bekasi butuh sekali, maka ini harus diperjuangkan,” terangnya.
Meski begitu, pihaknya mengimbau agar peningkatan anggaran bagi kartu sehat tidak sekonyong-konyong digunakan begitu saja. Ia berharap agar rakyat Kota Bekasi cermat dalam menggunakan KS.
“Pengguna KS harus sadar diri. Kalau hanya sakit ringan jangan langsung maunya ke Rumah Sakit, kan masih bisa ke Puskesmas dulu,” imbaunya.(ris)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Hanura Syaherallayali, berharap ada bentukan tim transisi yang dibuat Wali Kota terpilih untuk merumuskan anggaran.
“Tentunya sehabis Pilkada ini, kita berharap Pak Pepen (sapaan akrab Rahmat Effendi) membentuk tim transisi, yang di dalamnya ada unsur partai koalisi pendukung. Akan kita rumuskan bagaimana menerjemahkan anggaran yang ada di Kota Bekasi,” terangnya, Selasa (03/07/2018).
Menurut Syaherallayali anggaran Kota Bekasi yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, nantinya harus mengacu pada peningkatan anggaran bagi kebutuhan masyarakat.
“Tentu kita ada upaya dari porsi yang ada sekarang, peningkatan anggaran terutama untuk Kartu Sehat (KS). Ini penting karena kita ingin terus memberikan pelayanan kesahatan prima bagi masyakarat. Rakyat Kota Bekasi sangat butuh jaminan kesehatan yang layak,” tambahnya.
Selain menekankan pada peningkatan anggaran di bidang kesehatan. Komisi I DPRD Kota Bekasi juga akan mengupayakan adanya peningkatan anggaran untuk pendidikan di Kota Bekasi.
“Kita akan lihat bagaimana upaya Pemerintah Kota Bekasi agar SMA/SMK sederajat kembali menjadi kewenangan Kota Bekasi,” ujarnya.
Ditanya mengenai gambaran penghitungan anggaran di tahun 2018-2023 ini, Syaherallayali mantap bisa memproyeksikan anggaran lebih besar.
“Sudah jelas dari proyeksi anggaran tahun lalu hampir Rp5.8 triliun, dan akan dinaikkan menjadi Rp6.1 triliun, dengan rincian prioritas bagi peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Semua peningkatan anggaran adalah untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi,” terangnya lagi.
Dalam pembahasan anggaran, nantinya akan melibatkan semua unsur yang ada di DPRD Kota Bekasi. Meskipun jumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) dari partai koalisi lebih besar daripada partai nonkoalisi, Syaherallayi memastikan bahwa hasil yang muncul berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi.
“Kita sudah tidak lagi lihat kubu mana. Konsentrasi kita hanya pada kebutuhan masyarakat. Misalnya tentang Kartu Sehat (KS) di tahun kemarin anggaran Rp150 miliar, maka di tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi. Karena masyarakat Kota Bekasi butuh sekali, maka ini harus diperjuangkan,” terangnya.
Meski begitu, pihaknya mengimbau agar peningkatan anggaran bagi kartu sehat tidak sekonyong-konyong digunakan begitu saja. Ia berharap agar rakyat Kota Bekasi cermat dalam menggunakan KS.
“Pengguna KS harus sadar diri. Kalau hanya sakit ringan jangan langsung maunya ke Rumah Sakit, kan masih bisa ke Puskesmas dulu,” imbaunya.(ris)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018