Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) berkoordinasi dengan Perum Bulog dan Perumda Tohaga untuk mencegah penjualan beras oplosan yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.
Kepala Disdagin (Disdagin) Kabupaten Bogor, Arif Rahman di Cibinong, Rabu, mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya temuan atau laporan terkait peredaran beras oplosan di wilayah pasar-pasar Kabupaten Bogor.
“Kita sudah koordinasi dengan Bulog dan Perumda Tohaga. Sampai saat ini belum ada laporan terkait beras oplosan dan belum ditemukan beras oplosan tersebut di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Arif.
Baca juga: Gus Toto mnta Gubernur Pram, tindak tegas pengoplos beras premium
Ia menegaskan terus melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap peredaran bahan pokok, termasuk beras, di seluruh pasar tradisional maupun modern.
Menurut Arif, langkah antisipasi ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kualitas pangan yang beredar di masyarakat, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap distribusi bahan pangan di daerah.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan atau dugaan peredaran beras oplosan.
Baca juga: Kapolda Banten janji akan gaspol usut kasus beras oplosan Bulog hingga tuntas
“Kami imbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan hal yang mencurigakan terkait peredaran beras atau bahan pangan lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, koordinasi dengan Bulog dan Perumda Tohaga terus dilakukan untuk memastikan rantai distribusi beras berjalan dengan baik serta terbebas dari praktik pengoplosan.
Pemkab Bogor juga mendukung upaya penindakan tegas terhadap pelaku kecurangan dalam distribusi pangan demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar.(KR-MFS)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025