Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga dua kali lipat.
Hal itu diungkapkan oleh Pimpinan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) wilayah II KPK, Adlinsyah M. Nasution, pada acara Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Sektor Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Lampung,di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Selasa (10/4/2018).
"Saat ini, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota baru sekitar 4,5 triliun Rupiah. Minimal kita bisa meningkatkan PAD hingga dua kali lipatnya," ujar Adlinsyah.
Ia mengungkapkan pula bahwa KPK hadir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya pada sektor penerimaan daerah sehingga bisa meminimalisasi peluang terjadinya korupsi pada sektor ini.
"Penting buat kami hadir di sini, mendampingi pemerintah daerah untuk mengkaji titik rawan korupsi, serta membangun perbaikan sistem tata kelola pajak daerah," ujarnya.
Guna mencapai hal tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yakni membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem IT (Infromation Technology) yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral baik pusat maupun daerah, sehingga bisa menutup celah korupsi.
Sebagai contoh, KPK bersama Pemerintah DKI Jakarta berhasil meningkatkan penerimaan daerah hingga 5 triliun Rupiah pada 2017 yang lalu. Adlinsyah yakin Provinsi Lampung dapat mencapai hal yang sama seperti DKI Jakarta.
"Untuk mencapai semua itu, harus ada political will dari pemerintah daerah, artinya ada kemauan secara serius untuk memperbaiki sistem Optimalisasi penerimaan daerah," ujarnya.
Berharap KPK dapat menemukan strategi yang terbaik
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan apresiasinya atas bantuan KPK mendampingi pemerintah daerah Lampung untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
"Saat ini sektor penerimaan daerah Lampung relatif banyak, namun harus lebih dimaksimalkan lagi. Kami berharap KPK dapat menemukan strategi yang terbaik untuk memaksimalkan penerimaan daerah baik di Provinsi Lampung juga di seluruh kabupaten dan kota," ujar Hamartoni.
Seperti diketahui, Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Optimaliasi Penerimaan Daerah merupakan rangkaian dari kegiatan koordinasi pencegahan terintegrasi yang dilaksanakan sejak Senin (9/4/2018) lalu.
Rapat ini digelar guna mendengar berbagai masukan dan persoalan yang terjadi pada sektor pengelolaan sumber daya alam, juga penerimaan daerah Provinsi Lampung. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu diungkapkan oleh Pimpinan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) wilayah II KPK, Adlinsyah M. Nasution, pada acara Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Sektor Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Lampung,di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Selasa (10/4/2018).
"Saat ini, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota baru sekitar 4,5 triliun Rupiah. Minimal kita bisa meningkatkan PAD hingga dua kali lipatnya," ujar Adlinsyah.
Ia mengungkapkan pula bahwa KPK hadir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya pada sektor penerimaan daerah sehingga bisa meminimalisasi peluang terjadinya korupsi pada sektor ini.
"Penting buat kami hadir di sini, mendampingi pemerintah daerah untuk mengkaji titik rawan korupsi, serta membangun perbaikan sistem tata kelola pajak daerah," ujarnya.
Guna mencapai hal tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yakni membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem IT (Infromation Technology) yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral baik pusat maupun daerah, sehingga bisa menutup celah korupsi.
Sebagai contoh, KPK bersama Pemerintah DKI Jakarta berhasil meningkatkan penerimaan daerah hingga 5 triliun Rupiah pada 2017 yang lalu. Adlinsyah yakin Provinsi Lampung dapat mencapai hal yang sama seperti DKI Jakarta.
"Untuk mencapai semua itu, harus ada political will dari pemerintah daerah, artinya ada kemauan secara serius untuk memperbaiki sistem Optimalisasi penerimaan daerah," ujarnya.
Berharap KPK dapat menemukan strategi yang terbaik
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengungkapkan apresiasinya atas bantuan KPK mendampingi pemerintah daerah Lampung untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
"Saat ini sektor penerimaan daerah Lampung relatif banyak, namun harus lebih dimaksimalkan lagi. Kami berharap KPK dapat menemukan strategi yang terbaik untuk memaksimalkan penerimaan daerah baik di Provinsi Lampung juga di seluruh kabupaten dan kota," ujar Hamartoni.
Seperti diketahui, Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Optimaliasi Penerimaan Daerah merupakan rangkaian dari kegiatan koordinasi pencegahan terintegrasi yang dilaksanakan sejak Senin (9/4/2018) lalu.
Rapat ini digelar guna mendengar berbagai masukan dan persoalan yang terjadi pada sektor pengelolaan sumber daya alam, juga penerimaan daerah Provinsi Lampung. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018