Bogor (Antaranews Megapolitan) - Badan Kependudukan dan Keluarga Barencana (BKKBN) menggelar pelatihan Bina Keluarga Balita Holistik Integrasi atau BKBHI tahun 2018 yang diikuti 34 orang peserta perwakilan tiap provinsi.
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola BKB yang ada di tiap provinsi," kata Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN, M. Evi Ratnawati di Bogor, Jawa Barat.
Evi menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009? tentang Pembangunan Keluarga dan Keluarga sejahtera merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera tersebut adalah melalui program ketahanan keluarga dengan memperhatikan, kesehatan, pendidikan dan tumbuh kembang balita.
Pengelolaan Bina Keluarga Balita yang terintegrasi dengan beberapa program instansi terkait di antaranya dari Dinas Pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ), kemudian dengan Dinas Kesehatan dengan program Posyandu yang dipadukan atau diintegrasikan dengan program BKKBN dengan Bina Keluarga Balita (BKB).
Evi menyebutkan program BKBHI telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kini mengalami pengembangan disesuaikan dengan persoalan yang terjadi saat ini di keluarga.
"Ada pengembangan modul untuk BKBHI tahun ini, ini yang perlu diintegrasikan," katanya.
Salah satu isu dari pengembangan modul Bina Keluarga Harmoni tersebut adalah bagaimana mendorong peran bapak dalam merawat dan menjaga tumbuh kembang anaknya.
Menurut dia, budaya patrilineal membuat masyarakat memandang bahwa urusan anak dan rumah tangga adalah urusan ibu. Sementara ibu secara sukarela ikut mencari nafkah demi keluarga.
"BKKBN bekerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia merancang sebuah gerakan pemahaman bahwa seorang bapak pun ikut andil dalam urusan pembinaan anak dan rumah tangga," kata Evi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola BKB yang ada di tiap provinsi," kata Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, BKKBN, M. Evi Ratnawati di Bogor, Jawa Barat.
Evi menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009? tentang Pembangunan Keluarga dan Keluarga sejahtera merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera tersebut adalah melalui program ketahanan keluarga dengan memperhatikan, kesehatan, pendidikan dan tumbuh kembang balita.
Pengelolaan Bina Keluarga Balita yang terintegrasi dengan beberapa program instansi terkait di antaranya dari Dinas Pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ), kemudian dengan Dinas Kesehatan dengan program Posyandu yang dipadukan atau diintegrasikan dengan program BKKBN dengan Bina Keluarga Balita (BKB).
Evi menyebutkan program BKBHI telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kini mengalami pengembangan disesuaikan dengan persoalan yang terjadi saat ini di keluarga.
"Ada pengembangan modul untuk BKBHI tahun ini, ini yang perlu diintegrasikan," katanya.
Salah satu isu dari pengembangan modul Bina Keluarga Harmoni tersebut adalah bagaimana mendorong peran bapak dalam merawat dan menjaga tumbuh kembang anaknya.
Menurut dia, budaya patrilineal membuat masyarakat memandang bahwa urusan anak dan rumah tangga adalah urusan ibu. Sementara ibu secara sukarela ikut mencari nafkah demi keluarga.
"BKKBN bekerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia merancang sebuah gerakan pemahaman bahwa seorang bapak pun ikut andil dalam urusan pembinaan anak dan rumah tangga," kata Evi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018