Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan atas unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Hasil laporannya diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah kepada Pjs. Gubernur Didik Suprayitno, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Jumat petang (23/2/2018).
Hasil laporan tersebut terdiri atas empat fokus dimensi pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah atas Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Penekanan BPKP terlihat pada sejumlah program nasional dan dana desa yang tujuannya memberikan pembinaan dan kematangan dalam pengendalian internal pemerintahan.
Percepatan proses pembebasan lahan jalan tol
Menurut Sally Salamah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain percepatan proses pembebasan lahan jalan tol, percepatan pembangunan bendungan yang merupakan program strategis nasional, dan menyiapkan sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Kemudian, terkait dengan pengelolaan dana desa perlu ada pembinaan dari Inspektorat untuk menimalkan potensi penyimpangan.
"Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang parameternya adalah maturitas pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target sudah tertuang dalam RPJMN yaitu mencapai level 3," ujarnya.
Adapun empat fokus dimensi pengawasan yang telah dilakukan BPKP adalan Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontibusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/ Daerah, dan Perbaikan Governance System.
Bisa dobaca juga: Lampung Terus Mematangkan Persiapan Kunjungan 16 Dubes Timur Tengah.
Pjs. Gubernur Didik Suprayitno menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti masukan serta tetap berkoordinasi dengan BPKP sebagai audior intern pemerintah. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hasil laporan tersebut terdiri atas empat fokus dimensi pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah atas Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Penekanan BPKP terlihat pada sejumlah program nasional dan dana desa yang tujuannya memberikan pembinaan dan kematangan dalam pengendalian internal pemerintahan.
Percepatan proses pembebasan lahan jalan tol
Menurut Sally Salamah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain percepatan proses pembebasan lahan jalan tol, percepatan pembangunan bendungan yang merupakan program strategis nasional, dan menyiapkan sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. Kemudian, terkait dengan pengelolaan dana desa perlu ada pembinaan dari Inspektorat untuk menimalkan potensi penyimpangan.
"Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang parameternya adalah maturitas pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target sudah tertuang dalam RPJMN yaitu mencapai level 3," ujarnya.
Adapun empat fokus dimensi pengawasan yang telah dilakukan BPKP adalan Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontibusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/ Daerah, dan Perbaikan Governance System.
Bisa dobaca juga: Lampung Terus Mematangkan Persiapan Kunjungan 16 Dubes Timur Tengah.
Pjs. Gubernur Didik Suprayitno menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti masukan serta tetap berkoordinasi dengan BPKP sebagai audior intern pemerintah. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018